Visualisasi Konteks Hukum dalam At-Taubah Ayat 5.
Surah At-Taubah, surah ke-9 dalam Al-Qur'an, memiliki keunikan karena ia merupakan satu-satunya surah yang tidak diawali dengan lafaz Bismillahir Rahmanir Rahiim (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Para ulama tafsir sepakat bahwa ketiadaan basmalah ini menunjukkan sifat surah yang keras, yaitu sebagai deklarasi perang, pengumuman lepas tangan (Bara'ah), dan pernyataan penarikan diri dari perjanjian damai dengan kelompok musyrikin tertentu yang telah berulang kali melanggar janji mereka.
Ayat-ayat awal surah ini diturunkan setelah peristiwa Haji Akbar (tahun ke-9 Hijriah), menandai berakhirnya masa toleransi dan perjanjian damai yang telah dilanggar oleh kaum musyrikin di sekitar Makkah. Ayat 5 dari surah ini seringkali disorot, bahkan dijuluki ‘Ayat Pedang’ (Ayat as-Saif), dan sayangnya, kerap dikutip tanpa menyertakan kerangka waktu dan kondisi spesifik yang melingkupinya. Untuk memahami kedalaman makna At-Taubah Ayat 5, kita harus menempatkannya secara mutlak dalam konteks ayat-ayat sebelumnya (Ayat 1-4) dan ayat-ayat sesudahnya (Ayat 6 dan seterusnya).
Berikut adalah teks lengkap Surah At-Taubah Ayat 5:
“Apabila telah habis bulan-bulan haram (masa penangguhan), maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. At-Taubah: 5)
Ayat 5 tidak dapat dipisahkan dari tiga ayat yang mendahuluinya. Ayat-ayat tersebut menetapkan batas waktu dan target spesifik dari perintah yang terkandung dalam Ayat 5. Tanpa konteks ini, Ayat 5 akan terlihat sebagai perintah perang tanpa syarat, padahal sejatinya adalah penegakan hukum terhadap pengkhianatan yang telah diberi peringatan penuh.
Surah ini dimulai dengan pengumuman "Bara'ah" (pembebasan) dari perjanjian yang telah dibuat antara kaum Muslimin dengan kaum musyrikin yang telah melanggar janji mereka. Ayat 2 kemudian menetapkan masa tenggang (masa gencatan senjata) selama empat bulan (as-hurul hurum).
"Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir." (QS. At-Taubah: 2)
Masa empat bulan ini diberikan agar pihak musyrikin yang melanggar janji memiliki waktu untuk merenung, memutuskan, atau mengevakuasi diri. Ini bukanlah perintah penyerangan mendadak, melainkan ultimatum yang didahului oleh masa aman yang sangat jelas. Mayoritas ulama tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa empat bulan ini dimulai sejak 10 Dzulhijjah (setelah pengumuman) hingga 10 Rabi'ul Akhir, atau berakhirnya bulan-bulan suci yang tersisa.
Ayat 4 dengan tegas mengecualikan kelompok musyrikin yang memenuhi dua syarat utama:
Pengecualian ini sangat vital. Ia membuktikan bahwa perintah dalam Ayat 5 tidak ditujukan kepada seluruh musyrikin di muka bumi, melainkan hanya kepada mereka yang spesifik terlibat dalam pelanggaran perjanjian yang sudah berulang kali merugikan komunitas Muslim. Keadilan (menghormati perjanjian yang masih sah) tetap diutamakan bahkan di tengah deklarasi Bara'ah.
Frasa kunci dalam Ayat 5 adalah: "Fa izā Insalakha al-Ashhurul-Ḥurum" (Apabila telah habis bulan-bulan haram). Ini menunjukkan bahwa perintah untuk bertindak keras baru berlaku *setelah* masa tenggang empat bulan tersebut berakhir. Jika masa tenggang belum habis, tindakan perang adalah terlarang. Perintah ini adalah respons terhadap kegagalan musuh untuk memenuhi ultimatum damai atau bertaubat dalam batas waktu yang diberikan.
Perintah dalam Ayat 5 terdiri dari beberapa fase yang berurutan, menegaskan bahwa tujuannya adalah pencegahan, pengamanan, dan undangan kepada kebenaran, bukan pembantaian tanpa pandang bulu.
Kata faqtulū (bunuhlah) sering kali menjadi fokus kritik. Namun, dalam konteks hukum perang Islam, perintah ini berlaku bagi kombatan (pihak yang terlibat aktif dalam peperangan) yang berada di wilayah konflik, setelah ultimatum berakhir, dan identitas mereka sebagai pelanggar perjanjian telah ditetapkan. Tafsir klasik, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib, menekankan bahwa perintah ini berlaku dalam konteks peperangan yang sah, khususnya di daerah yang merupakan target dari deklarasi Bara'ah.
Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Ayat 5 ini menegaskan bahwa tidak ada lagi perlindungan bagi musyrikin yang melanggar janji tersebut setelah masa empat bulan berlalu, dan mereka diperlakukan layaknya musuh kombatan. Perintah untuk membunuh mereka "di mana saja kamu jumpai" adalah penegasan bahwa pengejaran ini meliputi seluruh wilayah yang sebelumnya di bawah perjanjian, bukan hanya di tempat tertentu.
Bagian ini memberikan rincian taktis yang penting. Ia tidak hanya memerintahkan pembunuhan, tetapi juga penangkapan (khudhūhum) dan pengepungan (waḥṣurūhum). Ini menunjukkan bahwa tujuan utama adalah mengamankan wilayah, menghentikan ancaman, dan mengambil tawanan, bukan semata-mata menghabisi nyawa.
Gabungan dari perintah-perintah ini (membunuh, menangkap, mengepung, mengintai) menunjukkan bahwa Ayat 5 adalah instruksi militer yang sangat spesifik dan bersyarat, yang dikeluarkan oleh otoritas politik dan agama tertinggi pada masa itu untuk menangani situasi pengkhianatan massal.
Bagian kedua dari Ayat 5 adalah klimaks yang mengubah total persepsi terhadap ayat ini, karena ia menetapkan kondisi mutlak untuk pengampunan dan perdamaian. Ini membuktikan bahwa tujuan perintah militer sebelumnya bukanlah pemusnahan, melainkan penegakan kedaulatan dan mengundang kepada kebenaran.
Taubat di sini bukan hanya penyesalan verbal, melainkan keputusan untuk mengubah perilaku secara total. Dalam konteks ini, taubat berarti menghentikan pengkhianatan, menghentikan permusuhan, dan meninggalkan kesyirikan yang menjadi inti dari konflik ideologis dan politik pada saat itu di Jazirah Arab.
Tiga komponen ini—Taubat, Shalat, dan Zakat—dijadikan sebagai tanda yang tidak terpisahkan. Ini adalah identitas keimanan yang berfungsi sebagai bukti nyata dari pertobatan total dan penerimaan terhadap tatanan hukum Islam.
Imam Ash-Shafi'i (w. 204 H) sangat menekankan pentingnya Zakat dan Shalat sebagai bukti ketaatan. Ia berpendapat bahwa jika seseorang menyatakan masuk Islam namun menolak membayar zakat, maka ia harus diperangi—sebuah interpretasi yang didasarkan pada ayat ini, yang mengaitkan kebebasan (perlindungan) dengan pelaksanaan dua rukun Islam fundamental ini. Hal ini juga yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq saat Perang Riddah.
Setelah syarat-syarat (taubat, shalat, zakat) terpenuhi, perintah yang keras sebelumnya segera gugur, dan digantikan dengan perintah untuk membiarkan mereka bebas. Ini adalah inti ajaran Islam tentang konflik: ketika permusuhan dihentikan dan ketaatan ditegakkan, perdamaian dan kebebasan harus segera diberikan.
Ayat ditutup dengan penegasan sifat Allah yang Pengampun dan Penyayang. Ini berfungsi sebagai motivasi dan jaminan bagi pihak yang diperangi bahwa pintu taubat selalu terbuka lebar, dan respons ilahi terhadap kepatuhan adalah pengampunan, bukan balas dendam.
Salah satu klaim paling kontroversial mengenai At-Taubah Ayat 5 adalah bahwa ayat ini telah ‘mengabrogasi’ (menghapus/menggantikan) seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan toleransi dan perdamaian (ayat-ayat Makkiyah). Ini adalah perdebatan yang dikenal sebagai isu Naskh.
Di kalangan ulama tafsir terdahulu, ada pandangan yang luas mengenai Naskh, terutama oleh mereka yang melihat adanya kontradiksi antara ayat-ayat Makkiyah (yang menekankan kesabaran dan toleransi) dengan ayat-ayat Madaniyah (yang menetapkan hukum jihad dan perang). Beberapa ulama berpandangan bahwa At-Taubah 5 menggantikan hingga 124 ayat yang berbicara tentang pengampunan. Kelompok ini sering disebut sebagai Nāsikh al-Qitāl (ayat yang mengabrogasi perdamaian).
Namun, pandangan yang lebih mutakhir dan hati-hati, terutama dari ulama belakangan (Muta’akhirin) dan sebagian ulama klasik seperti Imam Ash-Shafi'i, cenderung membatasi lingkup Naskh, bahkan menolaknya secara total dalam kasus Ayat 5.
Imam Ash-Shafi'i berpendapat bahwa Ayat 5 sangat spesifik, ditujukan kepada kelompok musyrikin yang telah melanggar perjanjian di wilayah tertentu (Jazirah Arab). Karena kekhususan konteks historis dan subjeknya, ia tidak memiliki kekuatan untuk menghapus ayat-ayat umum yang berlaku universal, seperti ayat-ayat yang memerintahkan keadilan, toleransi, dan larangan memulai permusuhan (seperti QS. Al-Baqarah: 190 dan QS. Al-Mumtahanah: 8).
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.” (QS. Al-Mumtahanah: 8)
Jika At-Taubah 5 mengabrogasi semua ayat toleransi, maka ayat Al-Mumtahanah 8 (yang diturunkan di Madinah, setelah At-Taubah) seharusnya menjadi batal. Kenyataannya, para ulama Fiqh terus menggunakan ayat-ayat toleransi untuk mengatur hubungan internasional damai (mu’ahadah), menunjukkan bahwa Ayah 5 berlaku hanya ketika ada pengkhianatan atau permusuhan yang nyata.
Para sarjana modern seperti Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa Al-Qur’an membedakan antara musyrik yang memerangi (muharib) dan musyrik yang damai (mu’ahid atau musta’man). At-Taubah 5 hanya berlaku bagi kelompok muharib yang diberi kesempatan terakhir. Ini adalah hukum perang, bukan hukum dakwah.
Fakta bahwa Ayat 5 menyertakan syarat pertobatan, shalat, dan zakat sebagai jalan keluar (fa khallū sabīlahum) membuktikan bahwa ayat ini mengatur konflik yang sudah terjadi, bukan mewajibkan permulaan konflik tanpa sebab. Jika tujuannya adalah perang abadi, maka tidak akan ada ketentuan untuk menghentikan pertempuran setelah ketaatan ditegakkan.
Dalam ilmu Fiqh (hukum Islam), At-Taubah Ayat 5 memiliki implikasi besar, terutama dalam pembahasan Jihad dan hubungan dengan non-Muslim.
Jihad dalam konteks modern seringkali dipahami sebagai ‘perang suci’ tanpa syarat. Namun, para ahli Fiqh membedakan dua jenis utama Jihad al-Qital:
At-Taubah 5, dengan konteks pelanggaran perjanjian, lebih dekat pada respons hukum dan militer terhadap pengkhianatan yang berulang (campuran antara *Difa'* dan penegakan hukum). Ini bukanlah perintah untuk melakukan Jihad Talab tanpa alasan yang jelas. Imam At-Tabari menegaskan bahwa ayat ini diturunkan setelah musyrikin Makkah melanggar Perjanjian Hudaibiyah dan membantu suku lain menyerang sekutu Muslim.
Perintah dalam Ayat 5 secara tegas tidak berlaku bagi mereka yang sudah berada di bawah perlindungan (Aman) atau mereka yang memiliki perjanjian damai yang masih berlaku. Para ulama Hanafiyah dan Malikiyah sangat ketat dalam memegang prinsip bahwa setiap janji dan perlindungan harus dihormati. Ayat 5 hanya menghapus status aman bagi musyrikin yang telah secara eksplisit dan berulang kali menunjukkan permusuhan dan mengkhianati perjanjian damai yang telah disepakati.
Untuk lebih memastikan bahwa perintah dalam Ayat 5 tidak digunakan secara sembarangan, ayat berikutnya (At-Taubah: 6) memberikan pembatasan etis dan hukum yang krusial:
“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At-Taubah: 6)
Ayat 6 menunjukkan bahwa bahkan di tengah peperangan paling sengit sekalipun (yang diakibatkan oleh pelanggaran perjanjian), jika seorang musuh meminta perlindungan, kaum Muslimin wajib memberikannya, memastikannya aman, dan mengantarkannya ke tempat yang aman (di luar zona konflik). Perintah ini secara definitif membatasi perintah militer Ayat 5. Ayat 5 adalah hukum yang mengatur kombatan di zona perang setelah ultimatum, sementara Ayat 6 adalah hukum etika dan keselamatan individu.
Jika Ayat 5 diartikan sebagai perintah perang tanpa syarat terhadap semua musyrikin, maka Ayat 6 akan menjadi kontradiksi yang mustahil. Oleh karena itu, Ayat 5 dan 6 harus dibaca bersama-sama sebagai satu kesatuan hukum: tegas dalam penegakan perjanjian, tetapi manusiawi dan adil dalam perlakuan individu.
Memahami suasana di Jazirah Arab pada tahun ke-9 Hijriah sangat penting untuk menanggalkan interpretasi yang dangkal terhadap At-Taubah 5. Ayat ini diturunkan pada momen krisis politik dan militer yang terjadi di Makkah dan sekitarnya.
Latar belakang utama adalah Perjanjian Hudaibiyah (6 H), sebuah perjanjian damai 10 tahun antara Muslim Madinah dan musyrikin Makkah. Namun, pihak Quraisy melanggar perjanjian ini dengan mendukung sekutu mereka, Bani Bakar, untuk menyerang sekutu Muslim, Bani Khuza'ah.
Pelanggaran ini menyebabkan penaklukan Makkah (Fathu Makkah) pada tahun 8 H. Setelah penaklukan, beberapa kabilah musyrikin di sekitar Makkah masih memegang perjanjian, sementara yang lain terus menunjukkan pengkhianatan terbuka. Surah At-Taubah (dan Ayat 5) adalah respons akhir terhadap mereka yang, bahkan setelah Fathu Makkah, tetap tidak mau menghormati kedaulatan atau perjanjian yang ada, dan terus bersekutu melawan Muslim.
Ayat-ayat Bara'ah diumumkan secara publik pada musim Haji tahun 9 H oleh Ali bin Abi Thalib (RA). Pengumuman ini menegaskan bahwa: (1) Semua perjanjian yang dilanggar telah dibatalkan. (2) Kelompok yang melanggar memiliki masa tenggang empat bulan (bulan-bulan suci yang tersisa: Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan sebagian Safar) untuk memilih: masuk Islam, atau bersiap untuk perang. (3) Perjanjian dengan kelompok yang setia dan tidak melanggar tetap berlaku hingga batas waktu perjanjian. Inilah masa tenggang (Ashhurul Hurum) yang disebut dalam Ayat 5.
Dengan demikian, Ayat 5 bukanlah deklarasi genosida global. Ia adalah batas waktu hukum yang dikeluarkan kepada musuh yang sudah ditetapkan sebagai pengkhianat dan kombatan, setelah diberi waktu yang cukup untuk memilih antara perdamaian (Islam) atau konflik (pelanggaran perjanjian).
Ulama fiqh klasik, terutama dari Mazhab Hambali dan sebagian Syafi'i, berpendapat bahwa hukum dalam At-Taubah 5 memiliki kekhususan yang tinggi terhadap Jazirah Arab (khususnya Hijaz) pada periode tersebut. Prinsip umum Islam adalah bahwa Jazirah Arab harus bebas dari kesyirikan, terutama setelah penaklukan Makkah. Ayat ini menegaskan kedaulatan monoteisme di pusat agama Islam, bukan mengikat semua Muslim di seluruh dunia untuk berperang melawan semua non-Muslim selamanya.
Di era kontemporer, At-Taubah Ayat 5 sering dijadikan alat retoris oleh kelompok ekstremis untuk membenarkan terorisme dan kekerasan tanpa batas. Hal ini terjadi karena mereka mengabaikan setidaknya tiga dimensi penting dari tafsir klasik.
Misinterpretasi terbesar adalah menggeneralisasi perintah ini kepada semua non-Muslim di seluruh dunia, terlepas dari apakah mereka damai, memiliki perjanjian, atau merupakan warga negara yang tunduk pada hukum negara. Dalam konteks modern, di mana hubungan antarnegara diatur oleh perjanjian dan kedaulatan, Ayat 5 tidak dapat diterapkan kecuali jika terjadi pengkhianatan tingkat tinggi dan deklarasi perang formal oleh otoritas Islam yang sah (yang saat ini tidak ada dalam bentuk kekhalifahan yang diakui secara global).
Para sarjana kontemporer seperti Syaikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha selalu menekankan bahwa Islam hanya mengizinkan peperangan dalam kondisi: pertahanan diri, penindasan (fitnah), dan pelanggaran perjanjian, sesuai dengan batasan yang sangat ketat dalam syariat.
Jika Ayat 5 dibaca sebagai lisensi untuk membunuh tanpa pandang bulu, maka syarat "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka" akan menjadi tidak relevan. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan konflik adalah mengakhiri ancaman dan mengintegrasikan mereka yang ingin berdamai ke dalam komunitas. Pintu taubat (keselamatan) selalu lebih ditekankan daripada perintah militer (konflik).
Ayat 6 adalah jaring pengaman etis. Seorang Muslim wajib mengutamakan perlindungan (aman) bagi individu musuh yang mencarinya, bahkan ketika perintah perang sedang berlaku di lapangan. Ini bertentangan secara langsung dengan aksi terorisme yang bertujuan membunuh secara acak atau tanpa peringatan. Jihad al-Qital dalam Islam selalu terikat pada etika yang ketat, termasuk larangan membunuh non-kombatan, wanita, anak-anak, dan orang tua, serta menghancurkan fasilitas umum.
Kesimpulan dari tafsir komprehensif adalah bahwa At-Taubah Ayat 5 adalah hukum yang diturunkan untuk menyelesaikan status hukum dan militer kabilah-kabilah musyrikin tertentu di Jazirah Arab, yang telah berulang kali melanggar perjanjian dengan umat Islam. Ayat ini merupakan bagian dari keseluruhan hukum perang yang sangat terbatas dan bersyarat, bukan doktrin abadi untuk memulai konflik global.
Meskipun At-Taubah Ayat 5 memiliki konteks sejarah yang sangat terbatas, pelajaran abadi yang bisa diambil dari struktur ayat ini adalah mengenai penegakan keadilan, pentingnya perjanjian, dan prioritas perdamaian di atas konflik.
Ayat 5 dan ayat-ayat di sekitarnya sangat menekankan pentingnya menjaga perjanjian yang sah. Ayat 4 secara khusus menegaskan bahwa perjanjian harus dihormati hingga akhir masa berlakunya. Ini mengajarkan umat Islam untuk menjunjung tinggi integritas dalam hubungan internasional dan politik.
Pemberian masa tenggang (empat bulan) mengajarkan prinsip ultimatum dan peringatan yang adil. Islam tidak mengizinkan penyerangan mendadak tanpa pemberitahuan. Bahkan kepada musuh yang paling berbahaya sekalipun, kesempatan untuk bertaubat atau mundur harus diberikan.
Ayat ini memisahkan secara jelas antara alat militer (yang digunakan untuk menghentikan ancaman politik/militer) dan tujuan spiritual (dakwah dan ajakan kepada tauhid). Perintah militer berhenti seketika ketika tujuan spiritual (bertaubat, shalat, zakat) tercapai.
Dengan demikian, pemahaman yang benar atas At-Taubah Ayat 5 mengharuskan pembaca untuk melihatnya bukan sebagai ayat yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan struktur hukum Surah At-Taubah, yang merupakan respons historis, bersyarat, dan adil terhadap situasi pengkhianatan yang unik di tahun ke-9 Hijriah.
Detail mengenai empat bulan yang disebut "Ashhurul-Hurum" (bulan-bulan haram) dalam ayat ini perlu diperjelas lebih lanjut. Meskipun secara historis merujuk pada bulan-bulan tertentu setelah pengumuman Bara'ah di tahun 9 H, ulama juga melihatnya sebagai penegasan prinsip bahwa permusuhan harus ditangguhkan dan tidak boleh dilakukan selama masa damai atau masa tenggang yang telah disepakati.
Al-Jassas (w. 370 H) dalam Ahkamul Quran menjelaskan bahwa penggunaan istilah "Ashhurul-Hurum" di sini adalah untuk memberikan bobot hukum yang maksimal pada periode penangguhan. Dengan memanfaatkan bulan-bulan yang secara tradisional dihormati (bulan suci) sebagai batas waktu, Allah SWT memberikan musuh kesempatan terbaik untuk mengevaluasi posisi mereka tanpa adanya ancaman langsung.
Jika seandainya perintah dalam Ayat 5 ditujukan kepada semua musyrikin tanpa batas waktu, maka penyebutan spesifik empat bulan tersebut menjadi sia-sia. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa Ayat 5 adalah hukum yang berlaku untuk kasus-kasus khusus yang terkait dengan perjanjian yang dibatalkan oleh pihak musuh, dan berlaku hanya setelah masa perlindungan (aman) berakhir.
Kata kerja ‘Faqtulū’ (bunuhlah) dalam bahasa Arab seringkali digunakan dalam konteks peperangan formal. Namun, penting untuk dipahami bahwa hukum Islam selalu membatasi pelaksanaan perintah tersebut.
Sebagai contoh, Rasulullah SAW, setelah Ayat 5 ini diturunkan, tidak pernah memimpin ekspedisi untuk ‘membunuh semua musyrikin’ yang tersisa di luar Jazirah Arab. Tindakannya (Sunnah) selalu menunjukkan bahwa perintah ini dilaksanakan secara sangat selektif dan terbatas pada kombatan. Ini didukung oleh riwayat-riwayat yang melarang pembunuhan terhadap mereka yang tidak mengangkat senjata atau yang sudah menyerah (tawanan).
Imam Al-Mawardi (w. 450 H) dalam Al-Ahkam as-Sultaniyyah membahas secara panjang lebar mengenai siapa yang boleh diperangi dan siapa yang harus dilindungi. Ia menegaskan bahwa hukum perang Islam membatasi kekerasan hanya pada mereka yang secara langsung terlibat dalam agresi. Ayat 5 memberikan otoritas untuk menyerang, namun etika perang (yang didasarkan pada ayat-ayat lain dan Sunnah) yang memberikan batasan operasional.
Untuk menghindari pemotongan konteks, kita harus melihat bagaimana ayat-ayat setelah Ayat 6 melanjutkan tema perdamaian bersyarat. Ayat 7 dan 8 kembali fokus pada perjanjian yang dilanggar dan yang dihormati, sekali lagi menekankan keadilan dan janji setia:
“Bagaimana bisa ada perjanjian (keamanan) dari Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah: 7)
Ayat ini berfungsi sebagai penyeimbang hukum, memastikan bahwa di tengah deklarasi Bara'ah, setiap perjanjian yang dihormati oleh pihak musyrikin harus tetap dihormati oleh Muslim. Ini adalah prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus ditepati) yang sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam, menegaskan bahwa Ayat 5 adalah pengecualian (hukuman) bagi pengkhianat, bukan aturan umum pergaulan antar umat.
Jika kita meninjau seluruh Surah At-Taubah secara utuh, kita melihat bahwa surah ini berfokus pada pembersihan komunitas Muslim dari ancaman internal (kaum munafik) dan ancaman eksternal yang terorganisir (pelanggar perjanjian). Ayat 5 adalah sebuah langkah logis dalam proses penegasan kedaulatan dan keamanan di Jazirah Arab pada periode tersebut.
At-Taubah Ayat 5 adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang paling disalahpahami jika dipisahkan dari tirai sejarahnya. Ayat ini adalah puncak dari sebuah ultimatum yang didahului oleh serangkaian pengkhianatan, bertujuan untuk menyelesaikan konflik politik-militer yang akut, bukan untuk memulai permusuhan abadi. Syarat pertobatan dan perlindungan individual yang disematkan di dalamnya dan di ayat berikutnya memastikan bahwa prinsip kasih sayang (Rahmah) dan keadilan tetap menjadi landasan utama hukum Islam, bahkan dalam kondisi peperangan.
Dengan mengembalikan Ayat 5 pada konteksnya yang ketat, kita dapat memahami kebijaksanaan hukum Islam: tegas terhadap pelanggaran kedaulatan dan pengkhianatan, namun selalu membuka pintu bagi kedamaian, pertobatan, dan kebebasan individu.
***
Uraian mendalam ini bertujuan untuk memaparkan nuansa interpretatif yang kompleks dari ayat ini, sebagaimana yang telah dipertahankan oleh mayoritas ulama tafsir dan fiqh sepanjang sejarah Islam. Penggunaan terminologi 'Ayat Pedang' seharusnya dipahami sebagai hukum pedang yang bersyarat, bukan pedang yang liar dan tak terkontrol, karena ia terikat oleh janji Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Pendalaman terhadap setiap frase dan kata dalam ayat ini (termasuk Ashhurul-Hurum, Faqtulū, dan Fa khallū sabīlahum) menegaskan bahwa perintah tersebut adalah bagian dari strategi untuk mengamankan pusat agama dan menstabilkan wilayah, sebuah tugas yang harus diselesaikan setelah kegagalan diplomasi dan pelanggaran perjanjian yang tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan akhirnya adalah stabilitas, yang diwujudkan melalui penerimaan Islam secara sukarela atau penghentian permusuhan oleh musuh.
Oleh karena itu, siapapun yang mengutip At-Taubah 5 tanpa menyertakan Ayat 4 dan Ayat 6 telah merampas konteks dan tujuan hukum yang sebenarnya, mengubah instruksi militer bersyarat menjadi doktrin universal yang tidak dimaksudkan oleh Syariat Islam.
Surah At-Taubah Ayat 5 adalah instruksi hukum perang yang spesifik, terbatas pada konteks sejarah pelanggaran perjanjian di Jazirah Arab pada tahun ke-9 Hijriah. Ayat ini menargetkan kelompok musyrikin yang telah berulang kali mengkhianati perjanjian damai dengan kaum Muslimin, setelah mereka diberi masa tenggang empat bulan untuk bertaubat atau mengevakuasi diri.
Inti dari ayat ini bukanlah perintah untuk membunuh semua non-Muslim, melainkan penegakan hukum dan kedaulatan, yang selalu terikat oleh ketentuan etis: jika musuh bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat—yaitu, menunjukkan ketaatan penuh—mereka harus segera dibebaskan, dan jika seorang musuh meminta perlindungan individu, perlindungan tersebut wajib diberikan (At-Taubah: 6).
Pemahaman yang komprehensif atas konteks, syarat, dan batasan-batasan dalam Surah At-Taubah adalah kunci untuk menolak interpretasi ekstremis yang mengabaikan keadilan, toleransi, dan kasih sayang yang merupakan pilar fundamental ajaran Islam.
***
Pendalaman lebih lanjut menunjukkan bahwa fokus linguistik pada kata kerja seperti ‘kepunglah’ (waḥṣurūhum) dan ‘intailah’ (waq‘udū lahum) menggambarkan lebih dari sekadar peperangan terbuka; ini adalah operasi militer untuk memastikan keamanan dan stabilitas wilayah. Ini bukan hanya tentang menyerang, tetapi tentang mengontrol pergerakan musuh yang mengancam setelah berakhirnya masa aman.
Penggunaan Ayat 5 sebagai dasar untuk membenarkan tindakan kekerasan di luar konteks ini adalah penyimpangan dari metodologi tafsir (Manhaj at-Tafsir) yang dianut oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah. Sebaliknya, ayat ini, ketika dipahami secara benar, menjadi bukti bahwa bahkan dalam menghadapi pengkhianatan, Islam memberikan keadilan prosedural (ultimatum) dan selalu mengutamakan jalan pertobatan dan rekonsiliasi.
Keseluruhan pesan dari Surah At-Taubah, termasuk Ayat 5, adalah tentang penegakan kebenaran (tauhid) dan perlindungan komunitas, bukan tentang pemaksaan agama. Kewajiban dakwah dan keadilan tetap berlaku bahkan setelah perintah militer dikeluarkan, sebagaimana dijamin oleh Ayat 6 yang melindungi hak suaka individu.
Artikel ini telah menyajikan analisis mendalam yang diperlukan untuk mengurai kompleksitas hukum, sejarah, dan tafsir seputar At-Taubah Ayat 5, memastikan bahwa pemahaman yang akurat dan berbasis ulama dipertahankan.
***
Penelitian lebih lanjut terhadap literatur fiqh seperti Bidayat al-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd juga menguatkan bahwa hukum perang Islam adalah subjek yang sangat diatur, dan tidak ada satupun perintah yang dikeluarkan tanpa batasan etika dan hukum. At-Taubah 5 adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang mengatur interaksi Muslim dengan pihak non-Muslim, dan keberlakuannya selalu bergantung pada kondisi: ada atau tidaknya perjanjian damai, dan ada atau tidaknya ancaman nyata terhadap komunitas Muslim.
Akhirnya, memahami At-Taubah Ayat 5 adalah kunci untuk memahami etos Islam dalam konflik: kekuatan hanya digunakan sebagai respons terhadap ketidakadilan dan pelanggaran serius, dan selalu didampingi oleh pintu pengampunan yang terbuka lebar.