Peta Strategis Jakarta Raya: Titik Pusat Komando Pertahanan Nasional.
Jakarta Raya, atau wilayah metropolitan yang meluas mencakup Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur), melampaui definisinya sebagai hanya ibu kota pemerintahan dan pusat ekonomi. Dalam kerangka strategis pertahanan dan keamanan nasional, wilayah ini berfungsi sebagai episentrum kendali, komando, dan proyeksi kekuatan Republik Indonesia. Konsentrasi aset politik, ekonomi, dan khususnya militer di wilayah ini menjadikan Jakarta sebagai target strategis utama bagi potensi ancaman, sekaligus sebagai benteng pertahanan terakhir yang harus dijaga dengan kekuatan dan doktrin paripurna.
Analisis postur pertahanan Jakarta Raya tidak dapat dipisahkan dari tiga dimensi utama: (1) Fisik-Infrastruktur, di mana seluruh markas besar Angkatan dan Mabes TNI berpusat; (2) Operasional-Doktrin, di mana keputusan strategis tertinggi dikeluarkan dan diimplementasikan; dan (3) Geopolitik-Historis, mengingat posisi Jakarta di koridor maritim dan darat yang vital di Pulau Jawa.
Kehadiran dan kepadatan instalasi militer di Jakarta dan sekitarnya adalah refleksi langsung dari doktrin pertahanan negara yang menempatkan keamanan pusat pemerintahan sebagai prasyarat fundamental bagi kedaulatan. Dalam konteks militer, Jakarta bukan sekadar garnisun. Ia adalah simpul kritis yang menentukan kemampuan negara untuk merespons krisis, mengelola konflik, dan memelihara stabilitas internal serta eksternal. Setiap keputusan mengenai modernisasi alat utama sistem persenjataan, pengembangan doktrin baru, hingga pengerahan pasukan darurat, bermuara dan berkoordinasi di jantung metropolitan ini.
Sejarah Jakarta, sejak era Jayakarta dan Batavia, secara inheren terikat dengan fungsi militer dan pertahanan. Batavia didirikan sebagai benteng dagang dan kekuatan militer kolonial, mengontrol jalur perdagangan maritim Nusantara. Posisi geografisnya di pantai utara Jawa, berhadapan langsung dengan Laut Jawa dan mengontrol akses ke Selat Sunda, memberikan keunggulan logistik dan strategis yang tidak tertandingi.
Infrastruktur awal yang dibangun oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) berfokus pada pertahanan laut dan perlindungan pelabuhan. Meskipun fungsi politiknya telah bertransformasi total pasca kemerdekaan, warisan strategisnya tetap relevan. Laut Jawa dan koridor di sekitar Kepulauan Seribu adalah wilayah operasi utama Angkatan Laut, sekaligus jalur logistik yang esensial. Jakarta adalah pintu gerbang vital menuju pedalaman Jawa, yang merupakan pusat kepadatan penduduk, industri, dan pertanian Indonesia. Oleh karena itu, pengamanan wilayah pesisir Jakarta dan fasilitas pelabuhan, termasuk Tanjung Priok, merupakan prioritas keamanan nasional yang tidak bisa dinegosiasikan.
Dalam konteks modern, Jakarta Greater bukan hanya penting karena posisi geografisnya, tetapi karena konsentrasi sumber daya manusia dan teknologi. Pusat-pusat telekomunikasi, fasilitas intelijen negara, dan jaringan komunikasi militer primer semuanya terpusat di sini. Keamanan fisik dan siber terhadap aset-aset ini adalah bagian tak terpisahkan dari pertahanan ibu kota. Kehilangan kendali atas infrastruktur komando dan komunikasi di Jakarta berarti lumpuhnya kemampuan negara untuk mengarahkan pertahanan secara menyeluruh di seluruh kepulauan.
Kepadatan dan diversitas instalasi militer di Jakarta Raya merupakan indikator paling jelas mengenai statusnya sebagai pusat pertahanan. Setiap matra—Darat, Laut, dan Udara—serta Mabes TNI dan unit-unit khusus memiliki markas utama, pangkalan operasional, atau pusat pelatihan yang berlokasi dalam radius 100 kilometer dari Monas. Konsentrasi ini memfasilitasi koordinasi lintas matra yang cepat, suatu keharusan dalam menghadapi ancaman kontemporer yang multi-dimensi.
Jantung komando militer Indonesia terletak di kompleks Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) di Cilangkap, Jakarta Timur. Kompleks ini bukan hanya kantor administrasi; ia adalah ruang perang nasional (National War Room) tempat Panglima TNI dan stafnya merumuskan dan mengendalikan semua operasi militer. Keberadaan Mabes TNI yang terintegrasi dengan Mabes Angkatan Darat (Mabesad), Mabes Angkatan Laut (Mabesal), dan Mabes Angkatan Udara (Mabesau) di wilayah yang sama, atau berdekatan, menjamin rantai komando (Chain of Command) yang efisien dan resisten terhadap gangguan.
Cilangkap menjadi simbol sentralisasi komando. Di sini, terjadi sinkronisasi perencanaan strategis, anggaran pertahanan, dan kebijakan keamanan. Struktur di Cilangkap dirancang untuk memiliki redundansi komunikasi dan pertahanan fisik yang maksimal. Area ini dijaga oleh unit-unit khusus yang bertugas memastikan integritas komando dan kendali, bahkan dalam situasi darurat nasional. Fungsi integratif ini krusial, mengingat sifat geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang menuntut operasi gabungan yang kompleks.
TNI Angkatan Darat memiliki peran ganda di Jakarta: pengamanan teritorial ibu kota dan pusat pelatihan serta proyeksi kekuatan elit.
Kodam Jaya adalah komando teritorial yang secara spesifik bertanggung jawab atas keamanan Jakarta Raya. Peran utamanya meliputi pembinaan teritorial, penanggulangan bencana, dan, yang paling penting, dukungan operasional terhadap pengamanan VVIP dan instalasi vital. Postur Kodam Jaya disesuaikan untuk operasi keamanan urban yang kompleks, melibatkan kerja sama erat dengan Kepolisian dalam menjaga ketertiban umum dan menanggulangi ancaman terorisme.
Meskipun Kostrad adalah kekuatan pemukul utama yang siap digerakkan ke seluruh penjuru Nusantara, markas besarnya (Mabes Kostrad) terletak di Jakarta. Kehadiran Mabes Kostrad menjamin akses langsung dan cepat kepada Panglima TNI dan Presiden. Unit-unit tempur Kostrad, meskipun ditempatkan di berbagai wilayah, memiliki satuan yang selalu berada dalam kondisi siaga tinggi di sekitar Jakarta, berfungsi sebagai kekuatan intervensi cepat jika terjadi ancaman serius terhadap pusat pemerintahan.
Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung, Jakarta Timur, adalah pusat pelatihan dan operasi unit elit AD. Peran Kopassus di Jakarta mencakup pengamanan strategis, kontra-terorisme, dan operasi rahasia. Keberadaan Satuan 81/Penanggulangan Teror (Gultor) yang bermarkas dekat dengan pusat kota menunjukkan kesiapan militer menghadapi skenario serangan teroris skala besar atau upaya sabotase terhadap aset-aset negara yang kritikal.
Jakarta adalah gerbang maritim yang penting, dan TNI AL menempatkan beberapa instalasi kunci di sini, meskipun pusat pangkalan armada utama berada di Surabaya dan Sorong.
Mabesal di Cilangkap memastikan koordinasi kebijakan laut dengan Mabes TNI. Di kawasan Jakarta Utara, terdapat Komando Armada I (Koarmada I) yang bertanggung jawab atas wilayah barat Indonesia yang padat dan vital, termasuk perairan strategis Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Pangkalan utama Koarmada I di Jakarta berfungsi sebagai pusat logistik, perawatan kapal, dan pelatihan operasional, menjamin kesiapan tempur untuk mengamankan jalur pelayaran dan sumber daya maritim di wilayah barat.
Kolinlamil, yang juga berbasis di Jakarta, memegang peran vital dalam proyeksi kekuatan dan pergeseran logistik militer. Kapal-kapal Kolinlamil bertanggung jawab mengangkut pasukan dan material dari Jawa ke pos-pos pertahanan di seluruh kepulauan. Kemampuan Kolinlamil yang berbasis di Jakarta ini adalah urat nadi logistik militer nasional, memastikan bahwa kekuatan tempur dapat diproyeksikan dengan cepat saat dibutuhkan, dari Sabang hingga Merauke.
Kehadiran unit-unit khusus AL, seperti Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), di sekitar Jakarta, memastikan perlindungan terhadap aset-aset maritim vital dan pengamanan pesisir ibu kota dari infiltrasi laut atau ancaman sabotase bawah air.
TNI Angkatan Udara memiliki peran krusial dalam pertahanan udara ibu kota, transportasi VVIP, dan pengawasan wilayah udara.
Lanud Halim di Jakarta Timur adalah pangkalan udara strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai bandara militer dan VVIP, tetapi juga sebagai markas Skadron Angkut dan pusat komando operasi udara di wilayah barat. Halim adalah titik fokus untuk pengerahan cepat bantuan kemanusiaan, evakuasi, dan, yang paling penting, perlindungan udara (Air Defense) terhadap ruang udara ibu kota. Keberadaannya berdekatan dengan pusat pemerintahan memungkinkannya memberikan dukungan udara taktis dan pengamanan tertinggi bagi Presiden dan pejabat negara.
Meskipun secara teknis berada di luar batas administrasi Jakarta, Lanud Atang Sendjaja di Bogor berperan vital sebagai pangkalan utama untuk Skadron Helikopter tempur dan serbu, memberikan dimensi serangan udara taktis yang sangat diperlukan dalam skenario pertahanan urban atau dukungan terhadap operasi darat di sekitar Jabodetabek.
Konsep C4I adalah tulang punggung pertahanan modern, dan Jakarta Raya adalah implementasi fisik dari konsep ini. Sentralisasi fungsi C4I di ibu kota memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, terpadu, dan berdasarkan informasi real-time, suatu keharusan dalam lingkungan ancaman yang dinamis.
Di Mabes TNI Cilangkap, arsitektur C4I terpusat, mengintegrasikan data dari seluruh satuan intelijen dan operasional di Indonesia. Hal ini memastikan bahwa Panglima TNI memiliki gambaran situasi (Situational Awareness) yang lengkap, mulai dari pergerakan kapal asing di perbatasan, ancaman siber, hingga stabilitas politik internal. Pusat komando ini dilengkapi dengan sistem komunikasi satelit, jaringan serat optik militer khusus, dan fasilitas yang sangat terlindungi untuk menjamin kelangsungan operasi (Continuity of Operations).
Markas besar Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, sebagai mata dan telinga militer, beroperasi erat dengan pusat komando di Jakarta. BAIS menyediakan analisis ancaman strategis yang mempengaruhi postur pertahanan Jakarta. Data intelijen, baik asing maupun domestik, diolah di ibu kota untuk menghasilkan prediksi dan peringatan dini yang memungkinkan militer mengambil tindakan preventif atau responsif.
Jakarta adalah satu-satunya wilayah di Indonesia di mana puncak komando militer (Panglima TNI) dan otoritas politik (Presiden sebagai Panglima Tertinggi) berjarak sangat dekat. Kedekatan ini memfasilitasi konsultasi krisis yang cepat dan koordinasi antara kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, dan tindakan militer aktual. Dalam situasi darurat, kemampuan untuk mengaktifkan Dewan Keamanan Nasional dan mengambil keputusan pengerahan pasukan dalam hitungan jam adalah keunggulan strategis yang ditawarkan oleh sentralitas Jakarta.
Tanpa pusat C4I yang kuat dan terproteksi di Jakarta, Indonesia berisiko mengalami fragmentasi komando saat menghadapi ancaman skala besar. Oleh karena itu, investasi pertahanan terbesar di wilayah ini seringkali diarahkan pada peningkatan kemampuan komunikasi, keamanan siber, dan redundansi sistem kendali.
Postur pertahanan Jakarta Raya harus menghadapi spektrum ancaman yang jauh lebih luas daripada sekadar invasi militer konvensional. Sebagai mega-kota yang padat dan pusat pemerintahan, Jakarta menjadi titik kerentanan terhadap ancaman non-tradisional, yang memerlukan respons militer dan polisi yang terintegrasi dan terlatih secara khusus.
Ancaman terorisme adalah prioritas keamanan di Jakarta. Konsentrasi obyek vital nasional (OVN), kedutaan besar, dan pusat keramaian menjadikan ibu kota sasaran utama. TNI mengerahkan unit-unit kontra-terorisme elit, termasuk Satuan 81 Gultor Kopassus, Detasemen Bravo 90 (Denbravo 90) Paskhas AU, dan Denjaka AL, yang memiliki kesiapan operasional tinggi di wilayah metropolitan.
Selain itu, pengamanan Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara VVIP adalah tanggung jawab utama Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang markasnya berada di Jakarta. Paspampres tidak hanya bertindak sebagai pengawal, tetapi sebagai lapisan pertahanan strategis yang memastikan kelangsungan kepemimpinan nasional.
Perang modern seringkali dimulai di domain siber. Karena pusat data dan jaringan komunikasi militer dan pemerintahan terpusat di Jakarta, pertahanan siber menjadi komponen vital. Unit-unit siber TNI bertugas mengamankan infrastruktur C4I dari serangan digital yang bertujuan melumpuhkan sistem komando atau mencuri informasi strategis. Perlindungan terhadap sistem radar, jaringan komunikasi antar matra, dan database pertahanan nasional adalah operasi yang berlangsung 24/7 di balik layar ibu kota.
Mengingat Jakarta rentan terhadap banjir besar, gempa bumi, dan potensi krisis kesehatan publik, militer memainkan peran penting dalam operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (Military Operations Other Than War – MOOTW). Unit-unit logistik dan kesehatan militer di Kodam Jaya dan fasilitas TNI lainnya dipersiapkan untuk mobilisasi cepat guna mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencerminkan peran dwifungsi modern TNI dalam menjaga stabilitas sosial selain keamanan fisik.
Integrasi C4I di Jakarta: Sinkronisasi Tiga Matra di Bawah Komando Pusat.
Sebagai pusat keuangan dan pemerintahan, Jakarta tidak hanya menjadi tempat penempatan pasukan, tetapi juga tempat di mana seluruh keputusan strategis mengenai modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dibuat. Proses perencanaan strategis jangka panjang, penganggaran pertahanan, dan negosiasi kontrak dengan industri pertahanan global semuanya dikelola di sini.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, yang markasnya juga berada di Jakarta, bertanggung jawab merumuskan kebijakan pertahanan dan mengelola anggaran belanja militer yang sangat besar. Dokumen strategis, seperti Minimum Essential Force (MEF), dirancang di Kemhan, menentukan jenis dan jumlah Alutsista yang dibutuhkan oleh TNI hingga beberapa dekade ke depan. Pengaruh Jakarta dalam proses ini sangat besar, karena semua lobi dan negosiasi politik terkait anggaran pertahanan berpusat di ibu kota.
Meskipun basis produksi industri pertahanan nasional (seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia) tersebar di luar Jakarta, kantor pusat dan manajemen proyek strategis dari perusahaan-perusahaan ini beroperasi di Jakarta untuk memfasilitasi komunikasi yang lancar dengan Kemhan, Bappenas, dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Jakarta berfungsi sebagai etalase dan pasar utama bagi produk-produk pertahanan, sekaligus menjadi lokasi penyelenggaraan pameran kedirgantaraan dan industri pertahanan skala internasional.
Jakarta adalah arena diplomasi militer internasional. Atase pertahanan dari seluruh dunia ditempatkan di Jakarta, menjalankan misi intelijen dan menjalin kerja sama militer. Keputusan mengenai latihan gabungan, pembelian senjata, transfer teknologi, dan kerja sama keamanan regional dilakukan melalui pertemuan bilateral dan multilateral yang sebagian besar diselenggarakan di Jakarta. Status Jakarta sebagai pusat diplomasi ini menambah lapisan kompleksitas pada fungsi keamanannya, menuntut pengamanan yang ketat terhadap aset-aset diplomatik dan militer.
Modernisasi Alutsista yang terkendali dari Jakarta mencerminkan komitmen terhadap pengembangan postur pertahanan yang kredibel. Pengadaan jet tempur terbaru, kapal selam, atau sistem pertahanan udara berbasis rudal, adalah keputusan yang secara langsung berdampak pada kemampuan TNI untuk melindungi pusat-pusat strategis, termasuk Jakarta itu sendiri.
Untuk memahami sepenuhnya status Jakarta sebagai benteng militer, perlu dilakukan tinjauan mendalam terhadap peran unit-unit khusus yang beroperasi di wilayah ini. Unit-unit ini diposisikan sedemikian rupa sehingga dapat merespons berbagai skenario ancaman secara instan, mulai dari krisis politik hingga serangan bersenjata.
Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) adalah unit yang beroperasi paling dekat dengan pusat kekuasaan. Mereka bukan hanya penjaga fisik; mereka adalah unit taktis yang terlatih untuk pertempuran urban, evakuasi VVIP, dan pencegahan ancaman biologi/kimia. Struktur organisasi Paspampres dirancang untuk menjamin keamanan fisik dan operasional Presiden dan Wakil Presiden, serta keluarga mereka, di mana pun mereka berada di Jakarta.
Latihan Paspampres mencakup skenario pembebasan sandera, pertahanan bunker, dan evakuasi helikopter dari atap gedung, semuanya disesuaikan dengan topografi dan kepadatan infrastruktur Jakarta.
Kodam Jaya, melalui resimen dan batalyon-batalyon yang tersebar di wilayah ibu kota, memegang kendali atas aspek teritorial. Fungsi mereka sangat terkait dengan stabilitas sipil. Dalam skenario darurat, Kodam Jaya adalah lini pertahanan pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
Kesiapan urban Kodam Jaya mencakup penguasaan medan kota, termasuk jaringan utilitas bawah tanah, gedung-gedung tinggi, dan infrastruktur transportasi massal. Mereka dilatih untuk mengamankan obyek vital (Istana Negara, DPR, Bank Indonesia) dari kerusuhan massa yang terorganisir atau upaya pendudukan oleh kelompok bersenjata.
Kepadatan operasi militer khusus di Jakarta menegaskan fokus pada ancaman non-state actors. Ketika terjadi serangan teror, respons cepat memerlukan integrasi unit-unit elit. Unit seperti Satuan 81 Gultor, Denbravo 90, dan Denjaka, meskipun memiliki keahlian spesifik matra, harus mampu bekerja sama dalam lingkungan urban yang terbatas. Koordinasi ini diuji melalui latihan gabungan rutin yang mensimulasikan krisis sandera di gedung tinggi, stasiun kereta api, atau bandara Halim.
Meskipun Jakarta adalah pusat komando yang ideal, kepadatan urban yang ekstrem juga menghadirkan tantangan operasional dan logistik yang unik bagi militer. Kemacetan, keterbatasan ruang, dan kebutuhan untuk meminimalkan gangguan sipil menuntut doktrin pergerakan dan pengerahan yang sangat terencana.
Militer di Jakarta harus mampu melakukan mobilisasi cepat di tengah kemacetan kronis. Hal ini mendorong penggunaan solusi mobilitas khusus, termasuk:
Lahan di Jakarta sangat terbatas dan mahal. Instalasi militer harus beroperasi dalam batas-batas ruang yang sempit, menuntut pengelolaan fasilitas dan sistem pertahanan yang efisien secara spasial. Ini berbeda dengan basis militer di daerah terpencil yang memiliki ruang manuver yang luas. Di Jakarta, fokusnya adalah pada penguatan pertahanan perimeter, sistem pemantauan terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi untuk komando tanpa harus bergantung pada pangkalan fisik yang besar.
Pertahanan udara Jakarta Raya melibatkan jaringan sensor radar dan sistem senjata anti-pesawat/anti-rudal yang kompleks. Pengamanan wilayah udara di atas Jabodetabekur merupakan tanggung jawab gabungan dari TNI AU dan TNI AD. Karena sensitivitas politik dan potensi ancaman udara dari berbagai sumber (termasuk drone atau rudal balistik), sistem pertahanan udara di sekitar Jakarta dijaga dengan tingkat kesiapan tertinggi. Penempatan rudal jarak pendek dan menengah, serta patroli udara tempur (Combat Air Patrol/CAP) yang siaga di Lanud Halim, adalah bagian tak terpisahkan dari postur pertahanan ibukota.
Meskipun ada rencana untuk memindahkan pusat pemerintahan ke ibu kota baru (IKN), Jakarta Raya akan tetap mempertahankan peran militer-strategis yang fundamental. Instalasi-instalasi vital seperti Mabes TNI, Mabes Angkatan, Kostrad, dan Pangkalan Utama kemungkinan besar akan tetap dipertahankan di wilayah Jabodetabek, setidaknya dalam jangka waktu yang sangat panjang, karena alasan logistik, sejarah, dan infrastruktur yang sudah mapan.
Bahkan setelah IKN berfungsi penuh, Jakarta akan berevolusi menjadi hub komando dan logistik regional untuk Indonesia bagian barat. Konsentrasi pangkalan laut, darat, dan udara yang ada saat ini terlalu mahal dan terlalu penting untuk dipindahkan sepenuhnya. Jakarta akan terus menjadi pusat pelatihan, markas besar taktis, dan gerbang utama untuk operasi militer di wilayah Sumatera dan Laut Natuna Utara.
Kehadiran dua pusat komando (IKN sebagai pusat politik dan Jakarta sebagai pusat militer-strategis primer) menciptakan redundansi yang penting. Dalam skenario konflik ekstrem, jika salah satu pusat lumpuh atau terancam, pusat komando yang lain dapat segera mengambil alih fungsi kendali. Redundansi ini meningkatkan ketahanan nasional dan menjamin bahwa rantai komando tetap utuh di bawah kondisi tekanan maksimum.
Meskipun fungsi administrasi pindah, Jakarta akan tetap menjadi pusat finansial, komersial, dan diplomatik utama di Indonesia. Militer di Jakarta Raya akan terus mengemban tugas berat dalam mengamankan aset-aset ekonomi vital (Bursa Efek, Bank Sentral, Pelabuhan) dan menjaga keamanan diplomatik. Hal ini memastikan bahwa meskipun pusat politik berpindah, mesin ekonomi dan hubungan internasional negara tetap terlindungi dan berfungsi stabil di Jakarta.
Analisis yang komprehensif terhadap konsentrasi infrastruktur, sumber daya manusia, doktrin operasional, dan fungsi komando di Jakarta Raya menunjukkan bahwa wilayah ini adalah pilar pertahanan strategis yang tidak dapat digantikan. Jakarta bukan hanya wadah bagi institusi militer; ia adalah manifestasi fisik dari tekad dan kemampuan negara untuk melindungi kedaulatan dan kepemimpinan nasional.
Dari Cilangkap sebagai otak komando, hingga pangkalan-pangkalan udara dan laut yang memastikan proyeksi kekuatan, setiap jengkal Jakarta Greater merupakan bagian integral dari postur pertahanan nasional. Keamanan ibu kota melampaui kepentingan lokal; ini adalah prasyarat bagi stabilitas regional dan kredibilitas internasional Indonesia.
Tantangan yang dihadapi postur pertahanan di Jakarta akan terus berkembang—mulai dari ancaman siber dan terorisme, hingga tekanan lingkungan dan tantangan mobilitas urban. Respon militer harus terus menerus berevolusi, mengintegrasikan teknologi terkini dan memperkuat koordinasi lintas matra dan lintas lembaga, untuk memastikan bahwa Jakarta Raya tetap menjadi episentrum komando yang tangguh dan benteng pertahanan terakhir yang kokoh bagi Republik Indonesia.
Visualisasi Kedaulatan dan Kepastian Pertahanan Nasional.