Peraturan Arisan Komprehensif: Pilar Integritas dan Keadilan Sosial

Pendahuluan: Filosofi dan Esensi Peraturan Arisan

Arisan, sebagai salah satu praktik sosial dan keuangan komunal yang mengakar kuat di tengah masyarakat Indonesia, bukan sekadar kegiatan mengumpulkan dana, melainkan sebuah kontrak sosial berbasis kepercayaan. Esensi arisan terletak pada janji untuk saling membantu dan menjaga integritas putaran dana yang beredar. Tanpa kerangka peraturan yang jelas, praktik arisan berisiko mengalami kekacauan finansial, merusak hubungan sosial, dan hilangnya modal kepercayaan yang menjadi pondasi utama.

Peraturan arisan berfungsi sebagai undang-undang mini dalam komunitas tersebut. Ia harus mencakup semua skenario potensial, mulai dari pendaftaran anggota, mekanisme setoran, prosedur pengocokan, hingga penanganan konflik yang paling rumit. Dokumen peraturan ini dirancang untuk menjadi pedoman mutlak, memastikan bahwa setiap anggota memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi dari setiap tindakan dalam lingkaran arisan.

I. Prinsip Dasar dan Etika Arisan

Setiap peraturan yang tertuang harus dilandasi oleh empat prinsip utama yang menjamin keberlangsungan arisan secara sehat dan adil. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat dianggap sebagai pelanggaran integritas komunitas yang serius.

1.1. Prinsip Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan adalah mata uang utama dalam arisan. Setiap anggota harus menjamin komitmennya untuk menyelesaikan putaran hingga tuntas, terlepas dari kapan ia mendapatkan giliran. Kepercayaan harus dijaga oleh pengurus (bendahara/ketua) melalui transparansi penuh terhadap laporan keuangan.

1.2. Prinsip Keadilan (Fairness)

Semua anggota memiliki peluang dan kewajiban yang sama. Peraturan pengocokan harus adil, tidak memihak, dan dapat diverifikasi oleh seluruh anggota. Perlakuan denda atau sanksi harus diterapkan secara merata tanpa memandang kedekatan sosial atau status keanggotaan.

1.3. Prinsip Transparansi (Transparency)

Setiap transaksi finansial, daftar setoran, hingga rekaman pengocokan harus diakses oleh seluruh anggota. Transparansi mencegah spekulasi, kecurigaan, dan potensi manipulasi. Bendahara diwajibkan menyediakan laporan keuangan berkala, baik mingguan, bulanan, atau setelah setiap sesi pertemuan, bergantung pada frekuensi arisan.

1.4. Prinsip Komitmen Penuh (Full Commitment)

Keanggotaan arisan adalah komitmen finansial jangka panjang. Anggota yang telah mendaftar dan menyetujui peraturan tidak diperkenankan menarik diri di tengah jalan kecuali dalam kondisi darurat yang sangat spesifik dan telah diatur dalam pasal penarikan diri.

II. Peraturan Mengenai Keanggotaan

Pengaturan keanggotaan yang ketat adalah kunci untuk menjaga stabilitas finansial. Arisan bukanlah organisasi terbuka yang dapat dimasuki atau ditinggalkan sesuka hati.

2.1. Persyaratan Pendaftaran Anggota Baru

Pendaftaran harus dilakukan sebelum putaran arisan dimulai dan wajib ditandatangani di atas dokumen persetujuan (digital atau fisik). Persyaratan minimal meliputi:

• Mengisi formulir komitmen keikutsertaan.
• Memberikan data identitas yang valid (KTP atau bukti identitas lainnya) kepada pengurus sebagai jaminan.
• Membayar setoran awal atau uang pendaftaran (jika ada) yang tidak dapat dikembalikan.
• Menyetujui secara tertulis atau digital semua pasal yang tertuang dalam Peraturan Arisan ini.

2.2. Prosedur Penggantian Anggota (Substitusi)

Anggota tidak diperkenankan mengalihkan keanggotaannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengurus. Jika anggota yang bersangkutan tidak mampu melanjutkan komitmen setoran, penggantian hanya dapat dilakukan dengan skema berikut:

1. Anggota pengganti harus memenuhi semua persyaratan pendaftaran awal (Pasal 2.1).
2. Anggota pengganti wajib mengambil alih semua hak dan kewajiban, termasuk denda atau tunggakan, yang melekat pada anggota sebelumnya.
3. Jika anggota lama telah memenangkan arisan, anggota pengganti wajib melanjutkan setoran hingga akhir putaran tanpa menerima hak pengocokan.
4. Jika anggota baru adalah kerabat langsung, notifikasi dan dokumentasi persetujuan wajib dibuat di hadapan pengurus.

2.3. Penarikan Diri dan Pengeluaran Anggota

2.3.1. Sebelum Mendapat Giliran (Belum Menang)

Anggota yang ingin menarik diri sebelum gilirannya tiba akan dikenakan sanksi finansial. Tujuan sanksi ini adalah melindungi integritas dana kolektif. Anggota yang menarik diri wajib:

• Kehilangan setoran terakhir sebagai denda administratif.
• Dana yang telah disetor (kecuali denda) akan dikembalikan setelah arisan berakhir, atau hanya jika anggota pengganti berhasil ditemukan dan menyetujui pengembalian dana tersebut kepada anggota yang keluar.
• Keputusan pengembalian dana sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah seluruh anggota arisan, namun pengurus berhak menahan dana tersebut hingga putaran selesai untuk menghindari kekurangan kas.

2.3.2. Setelah Mendapat Giliran (Sudah Menang)

Anggota yang telah menerima dana arisan diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban setoran hingga putaran berakhir. Tidak ada mekanisme penarikan diri bagi anggota yang telah menerima dana. Jika anggota ini gagal menyetor, statusnya berubah menjadi Anggota Kategori Tunggakan Berat dan dikenakan sanksi hukum sesuai yang ditetapkan dalam Pasal VI.

III. Peraturan Keuangan dan Mekanisme Setoran

Disiplin keuangan adalah jantung dari operasional arisan. Peraturan ini harus sangat rinci untuk menghindari ambiguitas dalam pengelolaan dana kolektif.

3.1. Jumlah dan Frekuensi Setoran

Jumlah setoran (iuran) harus ditetapkan dan disepakati bersama sebelum putaran dimulai. Perubahan jumlah iuran di tengah putaran hanya diperbolehkan jika disetujui oleh minimal 90% dari total anggota, dan perubahan ini tidak boleh merugikan anggota yang telah menerima dana.

Frekuensi setoran (misalnya: mingguan, dwimingguan, bulanan) harus ditetapkan secara permanen. Tanggal jatuh tempo wajib diumumkan dengan jelas. Contoh: Jika jatuh tempo adalah tanggal 5 setiap bulan, maka tanggal 5 adalah batas akhir pembayaran.

3.2. Batas Waktu dan Keterlambatan Pembayaran

Setoran dianggap terlambat jika belum diterima oleh bendahara pada pukul 23:59:59 pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

3.2.1. Grace Period (Masa Tenggang)

Diberikan masa tenggang (grace period) maksimal 24 jam setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda, asalkan anggota yang bersangkutan telah memberikan notifikasi kepada bendahara sebelum jatuh tempo bahwa ia akan terlambat. Notifikasi harus dilakukan melalui sarana komunikasi resmi arisan.

3.2.2. Pemberlakuan Denda Keterlambatan

Jika pembayaran diterima setelah masa tenggang (24 jam), anggota akan dikenakan denda harian yang progresif, contohnya:

• Keterlambatan Hari ke-2 hingga Hari ke-5: Denda 1% dari total setoran.
• Keterlambatan Hari ke-6 hingga Hari ke-10: Denda 3% dari total setoran.
• Keterlambatan Lebih dari 10 Hari: Denda 5% dari total setoran, dan nama anggota tersebut akan diumumkan kepada seluruh grup sebagai anggota tunggakan.

Dana denda yang terkumpul harus dikelola secara transparan dan digunakan untuk kas operasional arisan, atau diputuskan untuk dibagikan secara merata di akhir putaran.

3.3. Pelaporan Keuangan dan Verifikasi

Bendahara wajib membuat laporan keuangan yang mencakup:

1. Daftar anggota yang telah menyetor (beserta tanggal dan waktu setoran).
2. Daftar anggota yang terkena denda dan jumlah denda yang telah terkumpul.
3. Saldo kas arisan saat ini.

Laporan ini harus didistribusikan kepada seluruh anggota segera setelah pengocokan selesai. Anggota memiliki hak untuk memverifikasi keakuratan laporan dalam waktu 48 jam setelah penerbitan. Jika ada protes setelah batas waktu tersebut, protes dianggap tidak valid kecuali ditemukan bukti kecurangan yang signifikan.

IV. Mekanisme Pengocokan dan Penyerahan Dana

4.1. Prosedur Pengocokan yang Sah

Pengocokan harus dilakukan dalam suasana yang terbuka dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi (selain bendahara/ketua). Jika arisan dilakukan secara daring (online), proses pengocokan harus direkam dari awal hingga akhir dan segera dibagikan kepada semua anggota.

• Semua nama anggota yang belum menang harus diikutsertakan.
• Metode pengocokan (manual menggunakan kertas, atau aplikasi digital generator acak) harus disepakati sebelum putaran dimulai dan tidak boleh diubah di tengah putaran.
• Hasil pemenang harus diumumkan seketika dan tidak boleh ditunda.

4.2. Penundaan Pengocokan

Pengocokan hanya dapat ditunda jika total dana yang terkumpul kurang dari 95% dari target total putaran, yang berarti jumlah tunggakan telah melampaui batas toleransi. Jika penundaan terjadi, bendahara harus segera menghubungi anggota yang menunggak dan menetapkan batas waktu pelunasan baru. Jika dana tetap tidak mencukupi, pengocokan dapat dilakukan, namun dana yang diterima pemenang adalah jumlah aktual yang terkumpul, dan sisa dana akan diserahkan setelah tunggakan dilunasi.

4.3. Penyerahan Dana kepada Pemenang

Dana arisan harus diserahkan kepada pemenang maksimal 1x24 jam setelah pengocokan dilakukan. Bendahara harus memberikan bukti transfer atau tanda terima tunai kepada pemenang dan mencatatnya dalam laporan keuangan.

4.4. Ketentuan Jika Pemenang Menunggak

Jika anggota yang menunggak (sudah melebihi 10 hari keterlambatan) ternyata memenangkan arisan, skema berikut diterapkan:

1. Tunggakan dan denda yang bersangkutan wajib dipotong langsung dari dana kemenangan yang diterimanya.
2. Jika tunggakan melebihi 50% dari total dana kemenangan, pengurus berhak menahan seluruh dana kemenangan sampai anggota tersebut memberikan jaminan tertulis bahwa ia akan melunasi sisa setoran hingga akhir putaran.

V. Peran dan Tanggung Jawab Pengurus Arisan

Struktur kepengurusan harus jelas untuk memastikan akuntabilitas. Minimal harus ada Ketua dan Bendahara, namun untuk arisan skala besar (>20 anggota), Sekretaris dianjurkan.

5.1. Ketua Arisan (Koordinator dan Mediator)

Ketua bertanggung jawab atas kelancaran komunikasi dan penyelesaian konflik. Tugas utamanya meliputi:

• Memimpin musyawarah penetapan peraturan awal.
• Mengambil keputusan akhir dalam sengketa yang tidak dapat diselesaikan antara bendahara dan anggota.
• Memastikan Bendahara menjalankan tugasnya secara transparan.
• Menjadi juru bicara arisan kepada anggota yang bermasalah.

5.2. Bendahara Arisan (Manajer Keuangan)

Bendahara memegang kunci operasional finansial dan dituntut integritas tertinggi. Tugasnya sangat detail dan harus dilakukan dengan cermat:

5.2.1. Pengelolaan Dana Harian

Mencatat setiap setoran masuk, memastikan verifikasi bank/transfer, dan segera mengeluarkan bukti penerimaan (digital). Dana harus disimpan di rekening terpisah dari rekening pribadi Bendahara untuk menghindari pencampuran aset.

5.2.2. Penegakan Sanksi

Bendahara wajib secara otomatis menerapkan denda sesuai jadwal yang ditetapkan (Pasal 3.2.2) dan memberitahukan kepada anggota yang bersangkutan tanpa kompromi. Pelanggaran terhadap penegakan sanksi dapat menyebabkan Bendahara dianggap gagal menjalankan tugas.

5.2.3. Dokumentasi Permanen

Memelihara arsip digital permanen dari seluruh transaksi, hasil pengocokan, notifikasi keterlambatan, dan laporan keuangan, yang dapat diaudit kapan saja oleh anggota (Pasal 3.3).

5.3. Sekretaris (Dokumentasi dan Komunikasi)

Jika posisi ini ada, Sekretaris bertugas membantu Ketua dan Bendahara dalam hal non-finansial:

• Mengirimkan pengumuman resmi mengenai jatuh tempo dan hasil pengocokan.
• Mendokumentasikan notulen setiap pertemuan atau musyawarah penting.
• Menyiapkan materi untuk pengocokan (misalnya, menulis nama di kertas undian).

VI. Manajemen Konflik, Sanksi, dan Jaminan Hukum

Ini adalah bagian terpenting dari peraturan, yang menjamin keberlangsungan arisan meskipun terjadi krisis kepercayaan atau kegagalan pembayaran.

6.1. Definisi Tunggakan Berat

Tunggakan berat didefinisikan sebagai kegagalan anggota (terutama yang sudah memenangkan arisan) untuk menyetor selama tiga kali putaran berturut-turut, atau total tunggakan melebihi tiga kali jumlah setoran bulanan, terlepas dari telah mendapatkannya atau belum.

6.2. Prosedur Peringatan dan Penagihan

6.2.1. Peringatan Awal (Hingga Keterlambatan ke-2)

Bendahara mengirimkan notifikasi pribadi dan menerapkan denda otomatis. Komunikasi bersifat persuasif dan mencari tahu kendala anggota.

6.2.2. Surat Peringatan Resmi (SP)

Setelah keterlambatan ke-3, Ketua Arisan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) resmi yang ditandatangani dan dikirimkan kepada anggota tersebut. SP ini mencantumkan total tunggakan, denda kumulatif, dan ancaman pengeluaran serta penuntutan hukum jika tidak ada respons dalam 7 hari kerja.

6.2.3. Pengumuman Terbuka

Jika SP tidak diindahkan, nama anggota yang menunggak berat akan diumumkan secara terbuka kepada seluruh anggota arisan, disertai jumlah tunggakan, sebagai langkah terakhir sebelum tindakan hukum.

6.3. Sanksi Pengeluaran Paksa

Anggota yang telah menerima SP resmi dan tidak menunjukkan iktikad baik untuk membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, akan dikeluarkan secara paksa dari arisan. Keputusan ini diambil melalui musyawarah pengurus dan minimal 75% anggota lainnya.

6.3.1. Konsekuensi Finansial bagi Anggota yang Belum Menang

Semua dana yang telah disetorkan akan dibekukan dan hanya dapat dikembalikan setelah putaran arisan selesai, dan jika tidak ada kekurangan kas yang disebabkan oleh perilaku anggota tersebut. Pengurus berhak menahan dana sebagai jaminan kerugian.

6.3.2. Konsekuensi Finansial bagi Anggota yang Sudah Menang

Ini adalah pelanggaran kontrak sosial terberat. Pengurus wajib mengumpulkan bukti-bukti setoran dan surat perjanjian awal untuk disiapkan sebagai dasar tuntutan hukum (perdata) atas kasus Penggelapan atau Wanprestasi. Seluruh biaya penagihan atau proses hukum akan dibebankan kepada anggota yang menunggak.

6.4. Sanksi Sosial

Selain sanksi finansial dan hukum, anggota yang melanggar komitmen akan dikenakan sanksi sosial, termasuk larangan permanen untuk bergabung dalam arisan serupa yang dikelola oleh anggota atau pengurus yang sama di masa mendatang. Hal ini wajib dicatat dalam 'Daftar Hitam Anggota Arisan Komunitas'.

VII. Peraturan Khusus Arisan Berbasis Digital (Online)

Seiring perkembangan teknologi, banyak arisan kini dijalankan melalui platform digital (grup WhatsApp, Telegram, atau aplikasi khusus). Aturan tambahan diperlukan untuk menjamin keamanan dan validitas proses digital.

7.1. Penetapan Platform Resmi

Hanya satu saluran komunikasi yang ditetapkan sebagai platform resmi (misalnya, Grup Telegram 'Arisan Inti'). Semua pengumuman penting, pelaporan keuangan, dan notifikasi denda hanya sah jika dikeluarkan melalui platform ini. Komunikasi pribadi tidak diakui sebagai komunikasi resmi arisan.

7.2. Verifikasi Setoran Digital

Setiap transfer harus mencantumkan keterangan (misalnya: "Iuran Arisan Nama Bulan X"). Anggota wajib mengirimkan bukti transfer (screenshot) kepada Bendahara segera setelah transaksi dilakukan. Tanggal dan waktu pada bukti transfer adalah acuan utama untuk menghitung keterlambatan.

7.3. Rekaman Pengocokan Online

Jika pengocokan menggunakan generator angka acak online, bendahara harus memastikan bahwa:

1. Seluruh proses (mulai dari input nama hingga hasil akhir) direkam video tanpa jeda atau edit.
2. Link rekaman tersebut harus diunggah ke layanan penyimpanan cloud (seperti Google Drive atau Dropbox) dan dibagikan secara permanen kepada seluruh anggota dalam waktu maksimal satu jam setelah pengocokan.

7.4. Keamanan Data Anggota

Pengurus wajib menjamin kerahasiaan data pribadi anggota (nomor rekening, KTP, alamat). Data ini tidak boleh disebarkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit, kecuali dalam rangka penagihan tunggakan berat yang memerlukan proses hukum.

VIII. Studi Kasus dan Contoh Detail Implementasi

Untuk mengimplementasikan peraturan yang sangat rinci ini, diperlukan skenario nyata untuk menunjukkan bagaimana peraturan tersebut diterapkan secara praktis dan adil.

8.1. Skema Jaminan Ganda

Dalam arisan dengan nominal besar (jutaan Rupiah atau lebih), pengurus dianjurkan menerapkan skema jaminan ganda:

1. Jaminan Awal: Tanda tangan di atas materai perjanjian keanggotaan.
2. Jaminan Kedua (untuk yang Sudah Menang): Jika anggota memenangkan arisan di putaran awal (misalnya, 3 putaran pertama dari 12), pengurus berhak meminta jaminan tambahan berupa fotokopi dokumen berharga (misalnya, BPKB kendaraan atau sertifikat tanah) yang bersifat rahasia, sebagai iktikad baik untuk menjamin pelunasan 9 setoran berikutnya. Jaminan ini dikembalikan setelah setoran terakhir dilunasi.

8.2. Kasus Force Majeure (Bencana/Kematian)

Jika anggota meninggal dunia atau mengalami bencana yang menyebabkan hilangnya kemampuan finansial permanen (dibuktikan dengan surat keterangan resmi), peraturan arisan harus fleksibel:

8.2.1. Anggota Belum Menang

Keluarga ahli waris berhak mendapatkan pengembalian seluruh dana yang telah disetor tanpa potongan denda. Porsi arisan yang kosong akan diisi oleh anggota pengganti, atau putaran arisan dipersingkat satu putaran.

8.2.2. Anggota Sudah Menang

Ahli waris wajib mengambil alih kewajiban almarhum/almarhumah untuk melanjutkan setoran hingga akhir putaran. Jika ahli waris menolak, pengurus berhak menempuh jalur kekeluargaan atau hukum perdata terhadap harta warisan yang ditinggalkan.

8.3. Mekanisme Keterlambatan Kolektif

Jika lebih dari 50% anggota mengalami keterlambatan pembayaran dalam satu periode (misalnya karena krisis ekonomi mendadak), Bendahara tidak dapat menerapkan denda secara massal. Dalam kasus ini, Ketua wajib mengadakan musyawarah darurat untuk:

• Mengubah tanggal jatuh tempo sementara.
• Mengurangi nominal iuran sementara (jika memungkinkan dan disepakati).
• Menyetujui penundaan pengocokan tanpa batas waktu hingga 95% dana terkumpul.

8.4. Prosedur Pembubaran Arisan

Arisan hanya dapat dibubarkan sebelum putaran selesai jika:

1. Semua anggota yang telah memenangkan arisan telah melunasi seluruh setoran.
2. Disetujui oleh 100% anggota yang belum menang.
3. Jika pembubaran dilakukan di tengah putaran dan ada anggota yang belum menang, seluruh dana yang tersisa di kas arisan (termasuk denda yang terkumpul) harus dibagikan secara proporsional berdasarkan jumlah setoran yang telah dibayarkan oleh masing-masing anggota yang belum menang.

8.5. Arisan Barang (Emas, Perabotan, dll.)

Jika arisan melibatkan barang, peraturan harus mencakup aspek nilai pasar:

• Penetapan Harga: Harga barang (misalnya emas) harus dikunci pada harga saat perjanjian awal ditandatangani, meskipun harga pasar berubah drastis di tengah putaran.
• Kualitas Barang: Spesifikasi barang (misalnya gramasi, kadar, merek) harus didokumentasikan. Pengurus wajib menjamin barang yang diserahkan kepada pemenang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
• Pengiriman: Biaya pengiriman atau asuransi barang (jika ada) harus ditanggung secara kolektif atau dibebankan kepada pemenang, sebagaimana disepakati di awal.

Dalam konteks arisan barang, kegagalan penyetoran tidak hanya mengganggu kas, tetapi juga dapat menunda pembelian barang yang telah ditentukan, oleh karena itu sanksi keterlambatan cenderung lebih tegas.

IX. Struktur Dokumentasi Peraturan Baku (Template)

Peraturan ini harus diformalkan dalam sebuah dokumen yang mudah diakses dan ditinjau secara berkala.

9.1. Format Baku Dokumen

Dokumen peraturan harus mencakup minimal sepuluh bab utama (seperti yang telah dijabarkan di atas), disertai lampiran yang berisi:

1. Daftar Nama Anggota dan Nomor Kontak.
2. Jadwal Setoran dan Tanggal Jatuh Tempo Permanen.
3. Rincian Perhitungan Denda Harian.
4. Tanda Tangan/Persetujuan Digital dari Setiap Anggota.

9.2. Peninjauan dan Amandemen Peraturan

Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan kesepakatan dan berlaku selama satu putaran penuh. Amandemen atau perubahan peraturan di tengah putaran hanya dapat dilakukan jika ada perubahan drastis pada kondisi sosial atau ekonomi, dan harus disetujui melalui musyawarah oleh minimal 80% anggota yang sah.

Setiap perubahan harus didokumentasikan dengan jelas, ditandatangani ulang oleh semua anggota, dan dilampirkan pada dokumen peraturan utama.

9.3. Kewajiban Anggota untuk Membaca dan Memahami

Setiap anggota, pada saat pendaftaran, dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dari Peraturan Arisan Komprehensif ini. Klaim ketidaktahuan atas suatu pasal tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari sanksi atau kewajiban finansial yang timbul.

9.4. Kesinambungan Komitmen Arisan

Komitmen arisan ini tidak berakhir pada saat penerimaan dana. Komitmen yang sesungguhnya adalah menyelesaikan setoran hingga putaran berakhir, memastikan bahwa anggota terakhir pun menerima haknya secara penuh. Kegagalan mencapai tujuan ini berarti seluruh sistem arisan telah gagal, dan tanggung jawab kegagalan tersebut jatuh pada anggota yang gagal membayar iuran.

Integritas peraturan ini harus dijunjung tinggi. Peraturan yang dibuat secara komprehensif, seperti yang diuraikan dalam artikel ini, berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir melawan godaan untuk melanggar janji atau merusak kepercayaan komunal yang telah dibangun. Arisan yang sukses adalah cerminan dari kedewasaan finansial dan sosial anggotanya.

Penutup

Peraturan arisan yang detail dan tegas adalah investasi untuk menjaga keharmonisan jangka panjang. Ketika kepercayaan teruji oleh kesulitan finansial, hanya dokumen yang mengikat dan komprehensif inilah yang mampu menjadi penengah. Dengan menerapkan standar transparansi yang tinggi, disiplin setoran yang ketat, dan prosedur sanksi yang adil, setiap kelompok arisan dapat memastikan bahwa praktik keuangan komunal ini terus menjadi sarana yang bermanfaat, bukan sumber perselisihan.

Kepatuhan terhadap peraturan adalah demonstrasi nyata dari rasa tanggung jawab kolektif. Setiap anggota adalah penjamin bagi anggota lainnya, dan integritas arisan bergantung pada komitmen individu untuk menghormati perjanjian bersama hingga tuntas, memastikan bahwa setiap putaran memberikan manfaat maksimal bagi komunitasnya.