Perbandingan UUD 1945: Sebelum dan Sesudah Amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah landasan hukum tertinggi negara. Sejak ditetapkan pertama kali, konstitusi ini telah mengalami empat kali amandemen signifikan yang mengubah secara fundamental struktur ketatanegaraan Indonesia. Memahami perbedaan antara UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen sangat penting untuk mengapresiasi perkembangan demokrasi di Indonesia.

UUD 1945 Sebelum Amandemen

Pada masa awalnya, UUD 1945 dirancang sebagai konstitusi darurat di tengah gejolak perjuangan kemerdekaan. Karakteristik utamanya sangat menekankan pada kuatnya kekuasaan eksekutif, sebagaimana terlihat dari sistem presidensial yang diterapkan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 seringkali ditafsirkan secara luas untuk mendukung konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.

Ciri Utama Sebelum Amandemen:

• Kekuasaan Lembaga Negara: Kekuasaan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sangat dominan karena MPR dianggap sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan berwenang menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).
• Masa Jabatan Presiden: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan seumur hidup, meskipun kemudian dibatasi menjadi maksimal dua kali masa jabatan lima tahun oleh MPR.
• Kewenangan Legislasi: Meskipun ada DPR, keputusan akhir legislasi seringkali sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah eksekutif.
• Konsep Negara Hukum: Penegasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) belum selengkap dan sekuat seperti yang diamanatkan pasca-amandemen.
• Tidak Ada Mahkamah Konstitusi: Lembaga penguji undang-undang terhadap konstitusi belum ada secara eksplisit.

Sistem ini menciptakan struktur kekuasaan yang cenderung terpusat. Kekuasaan lembaga negara bersifat hirarkis, dengan MPR berada di puncak piramida kekuasaan formal. Namun, dalam praktiknya, Presiden memegang otoritas substantif yang sangat besar, yang pada akhirnya memicu tuntutan reformasi pada akhir dekade 1990-an.

Transformasi Melalui Amandemen

Reformasi konstitusi dimulai dengan amandemen pertama pada tahun 1999, diikuti oleh amandemen kedua (2000), ketiga (2001), dan keempat (2002). Tujuan utama amandemen adalah membatasi kekuasaan eksekutif, memperkuat sistem check and balances, serta menjamin penghormatan terhadap HAM.

Perubahan Kunci Pasca-Amandemen:

Amandemen mengubah secara substansial struktur ketatanegaraan Indonesia menjadi sistem presidensial yang lebih seimbang dan demokratis:

1. Pembatasan Masa Jabatan Presiden: Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi maksimal dua kali lima tahun secara berturut-turut (Pasal 7).
2. Perubahan Kedudukan MPR: MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) menjadi lembaga legislatif setara, dan MPR kini hanya berwenang melantik dan memberhentikan Presiden/Wapres atas usul lembaga negara yang berwenang.
3. Pembentukan Lembaga Baru: Dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji undang-undang terhadap UUD (judicial review), serta Komisi Yudisial (KY).
4. Penguatan DPR: DPR diberi wewenang yang lebih tegas dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan hak interpelasi.
5. Penambahan Bab HAM: Bab XA tentang Hak Asasi Manusia ditambahkan dengan pasal-pasal yang lebih rinci dan komprehensif, memberikan jaminan perlindungan sipil dan politik yang lebih kuat bagi warga negara.
6. Perubahan Mekanisme Pemilu: Meskipun sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, amandemen meletakkan dasar bagi pemilihan langsung yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Dampak dan Signifikansi Perubahan

Perbedaan mendasar antara UUD sebelum dan sesudah amandemen terletak pada pergeseran pusat kekuasaan. Jika sebelumnya kekuasaan terkonsentrasi pada lembaga-lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih oleh MPR, pasca-amandemen, kekuasaan dipecah dan didistribusikan melalui mekanisme yang lebih jelas dan saling mengawasi.

Indonesia bertransformasi dari sistem yang bersifat cenderung oligarkis dan sentralistik menjadi sistem presidensial yang menekankan pada supremasi hukum, perlindungan hak-hak dasar warga negara, dan adanya akuntabilitas politik yang lebih tinggi dari para pejabat publik. Amandemen ini berhasil menghilangkan pasal-pasal yang membuka celah tafsir otoriter dan menggantinya dengan norma-norma konstitusional yang menjamin tegaknya demokrasi dan supremasi konstitusi.

Secara keseluruhan, perjalanan amandemen UUD 1945 merupakan respons historis terhadap kebutuhan bangsa akan tata kelola negara yang lebih baik, lebih terbuka, dan lebih menghormati hak-hak individu, sejalan dengan tuntutan zaman dan perkembangan nilai-nilai demokrasi global.