Antibiotik adalah senjata krusial dalam memerangi infeksi bakteri. Namun, di Indonesia, pembahasan mengenai obat vital ini tidak dapat dilepaskan dari tiga aspek utama: ketersediaan, regulasi, dan tentu saja, harga antibiotik. Memahami mekanisme penentuan harga di rantai pasok farmasi adalah kunci bagi pasien, penyedia layanan kesehatan, dan pengambil kebijakan untuk memastikan akses yang adil dan penggunaan yang bertanggung jawab. Artikel ini akan mengupas tuntas dinamika harga, faktor ekonomi, serta tantangan resistensi antimikroba (AMR) yang mempengaruhi biaya pengobatan di tanah air.
Harga yang dibayarkan konsumen di apotek atau klinik adalah hasil akumulasi dari berbagai biaya yang panjang dan kompleks. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berfungsi sebagai batas atas, namun harga aktual dapat bervariasi tergantung status obat (generik atau paten), lokasi geografis, dan sistem pembelian (tunai atau asuransi).
Mayoritas antibiotik di Indonesia, terutama yang masuk kategori esensial, masih bergantung pada Bahan Baku Farmasi (BBPF) impor. Ketergantungan ini membuat harga pokok penjualan (HPP) sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang, terutama Dolar Amerika Serikat dan Yuan Tiongkok, mengingat sebagian besar BBPF berasal dari Tiongkok dan India. Biaya sintesis kimia, purifikasi, dan kontrol kualitas awal menyumbang porsi besar dari total biaya produksi.
Untuk antibiotik paten, biaya R&D merupakan komponen harga yang dominan. Pengembangan antibiotik baru adalah proses yang sangat mahal dan berisiko tinggi. Karena tingkat resistensi yang meningkat cepat, umur paten antibiotik seringkali lebih pendek dibandingkan obat kronis, memaksa perusahaan farmasi untuk membebankan biaya R&D dalam waktu yang lebih singkat. Meskipun antibiotik generik sudah bebas dari biaya R&D, warisan investasi awal ini tetap menciptakan perbedaan harga yang substansial antara obat generik dan obat paten yang baru diluncurkan.
Dari pabrik farmasi (PBF) hingga apotek, antibiotik melewati distributor besar (PBF) yang menambahkan margin keuntungan. Margin ini mencakup biaya logistik, penyimpanan, dan pengelolaan stok. Di Indonesia, tantangan geografis—mulai dari gudang pusat di Jawa hingga apotek di pelosok—meningkatkan biaya logistik secara signifikan. Markup apotek (margin retail) ditambahkan untuk menutupi biaya operasional, gaji apoteker, dan biaya sewa. Regulasi seringkali membatasi margin ini, terutama untuk obat yang termasuk dalam daftar Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku pada produk farmasi juga berkontribusi pada harga akhir. Meskipun terkadang terdapat insentif pajak untuk obat esensial, PPN tetap menjadi faktor. Selain itu, biaya pengurusan izin edar, sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan uji bioekuivalensi (untuk generik) adalah biaya regulasi yang harus diserap oleh produsen.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM, memiliki peran vital dalam menyeimbangkan aksesibilitas dan keberlanjutan industri farmasi. Pengendalian harga dilakukan melalui beberapa mekanisme, terutama melalui sistem pengadaan obat untuk program publik dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).
HET adalah harga maksimal yang boleh dijual oleh apotek atau fasilitas kesehatan kepada konsumen. HET bertujuan melindungi konsumen dari praktik penetapan harga yang berlebihan, terutama untuk obat-obat esensial, termasuk berbagai jenis antibiotik. HET seringkali direvisi berdasarkan kenaikan BBPF dan biaya produksi. Namun, implementasi HET sering kali menjadi tantangan, terutama di daerah yang jauh dari pusat distribusi, di mana biaya logistik yang tinggi terkadang memaksa harga riil melebihi HET.
Sistem JKN, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, adalah mekanisme tunggal terbesar dalam pengadaan obat di Indonesia. Obat yang termasuk dalam Formularium Nasional (Fornas) dan digunakan oleh BPJS dibeli dengan harga yang sangat terkontrol, seringkali jauh di bawah harga eceran normal. Harga ini dinegosiasikan melalui sistem E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tekanan harga yang diciptakan oleh JKN memaksa produsen untuk menawarkan harga serendah mungkin untuk memastikan volume penjualan yang besar, yang pada akhirnya menekan harga pasar generik secara umum.
Untuk mengurangi ketergantungan impor dan menstabilkan harga, pemerintah mendorong industri farmasi domestik untuk memproduksi BBPF secara mandiri. Meskipun ini adalah upaya jangka panjang, peningkatan kapasitas BBPF lokal diharapkan dapat mengurangi kerentanan harga terhadap gejolak mata uang dan rantai pasok global. Kebijakan ini, jika berhasil, dapat menciptakan stabilitas harga yang lebih baik untuk antibiotik generik di masa depan.
Harga antibiotik sangat bervariasi tidak hanya berdasarkan status generik atau paten, tetapi juga berdasarkan kelas farmakologisnya, spektrum kerjanya, dan generasi pengembangan. Secara umum, antibiotik spektrum luas, generasi terbaru, dan yang disiapkan untuk resistensi cenderung memiliki harga yang jauh lebih tinggi.
Kelompok ini adalah salah satu yang paling tua dan paling umum digunakan. Karena sebagian besar sudah tersedia sebagai generik dan BBPF relatif mudah didapatkan, harga unitnya cenderung sangat rendah, terutama untuk formulasi oral standar.
Makrolida sering digunakan untuk infeksi saluran pernapasan atau pasien yang alergi terhadap Penicillin. Azithromycin, yang menjadi sangat penting selama pandemi karena potensi kegunaannya (meskipun penggunaannya harus sangat hati-hati), menunjukkan lonjakan harga signifikan ketika permintaan global meningkat. Karena sintesis kimianya lebih kompleks dibandingkan Penicillin, HPP-nya juga sedikit lebih tinggi.
Di pasar retail Indonesia, Azithromycin generik relatif terjangkau, tetapi formulasi lepas lambat (extended release) atau kombinasi Makrolida dengan obat lain (untuk mengatasi resistensi) dapat memicu harga yang melonjak hingga kategori menengah-atas. Faktor yang sangat mempengaruhi harga di sini adalah durasi pengobatan; Azithromycin yang hanya memerlukan 3-5 hari dosis mungkin terlihat lebih murah daripada antibiotik yang memerlukan 7-10 hari pengobatan, meski harga per tabletnya serupa.
Fluoroquinolone adalah spektrum luas dan sering digunakan untuk infeksi yang lebih serius, termasuk infeksi saluran kemih yang resisten. Karena potensi efek sampingnya yang lebih besar, penggunaannya diatur lebih ketat. Harga kelas ini berada di tengah hingga tinggi. Ciprofloxacin generik sangat umum dan terjangkau, tetapi Levofloxacin dan terutama Moxifloxacin (sering digunakan untuk infeksi yang lebih kompleks atau di rumah sakit) memiliki harga yang jauh lebih premium, terutama dalam formulasi intravena (IV).
Harga sediaan IV (injeksi) hampir selalu lebih tinggi daripada sediaan oral karena kebutuhan akan fasilitas produksi yang lebih steril, biaya kemasan injeksi yang mahal, dan kepatuhan regulasi yang lebih ketat. Perbedaan harga antara tablet Moxifloxacin dan injeksi Moxifloxacin dapat mencapai ratusan ribu Rupiah per dosis, sebuah faktor krusial dalam biaya rawat inap.
Antibiotik ini, sering disebut sebagai "antibiotik cadangan" atau "last-resort," digunakan di rumah sakit untuk infeksi serius, sepsis, atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri Multidrug-Resistant (MDR). Harga mereka berada pada level tertinggi.
Resistensi antibiotik bukan hanya masalah medis, tetapi juga krisis ekonomi yang secara fundamental meningkatkan harga antibiotik dan total biaya kesehatan. Ketika antibiotik garis pertama tidak lagi efektif, pasien harus beralih ke obat garis kedua, ketiga, atau kombinasi, yang secara intrinsik lebih mahal.
Pasien yang terinfeksi bakteri resisten, seperti MRSA atau bakteri penghasil ESBL, memerlukan antibiotik spektrum luas yang lebih mahal (misalnya, Karbapenem atau Kolistin). Pergeseran dari Amoksisilin murah ke Meropenem mahal adalah ilustrasi langsung dampak ekonomi AMR. Jika Meropenem pun gagal, pilihan berikutnya (seperti Linezolid atau Daptomycin) harganya melonjak eksponensial.
Infeksi resisten membutuhkan masa rawat inap yang lebih lama, prosedur diagnostik yang lebih kompleks, dan pengawasan medis yang intensif. Biaya kamar, jasa dokter, dan pemeriksaan laboratorium yang berkepanjangan jauh melampaui biaya antibiotiknya sendiri. Studi menunjukkan bahwa infeksi yang resisten dapat meningkatkan total biaya pengobatan hingga 50-200% dibandingkan dengan infeksi yang sensitif.
Secara makro, AMR menghambat produktivitas ekonomi nasional karena kehilangan hari kerja, kematian prematur, dan peningkatan beban pada sistem JKN. Investasi pemerintah dalam program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dan upaya peningkatan surveilans adalah biaya yang dikeluarkan hari ini untuk mencegah kerugian ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan. Kegagalan mengendalikan AMR akan membuat bahkan antibiotik generik yang murah pun menjadi tidak efektif, memaksa seluruh populasi bergantung pada obat mahal.
Meskipun harga obat diatur, konsumen memiliki pilihan yang dapat memengaruhi biaya yang mereka keluarkan. Kunci untuk mendapatkan antibiotik yang efektif dengan harga yang wajar terletak pada edukasi dan kepatuhan terhadap saran profesional kesehatan.
Pilihan paling efektif untuk menekan harga adalah memilih Obat Generik Berlogo (OGB). OGB mengandung zat aktif yang sama, dosis yang sama, dan telah diuji bioekuivalensinya dengan obat paten aslinya. Perbedaan harga antara OGB dan obat paten (atau bahkan generik bermerek/branded generic) bisa mencapai puluhan hingga ratusan persen.
Sebagai contoh, jika sebuah merek dagang Amoxicillin (500mg) dijual Rp 50.000 per strip, OGB dengan kandungan yang sama mungkin hanya Rp 5.000 per strip. Konsumen harus proaktif meminta apoteker atau dokter untuk meresepkan versi generik jika tersedia dan sesuai dengan kondisi klinis.
Bagi peserta JKN, penggunaan antibiotik yang masuk dalam Fornas dan diresepkan sesuai indikasi klinis akan ditanggung penuh oleh BPJS. Ini adalah cara paling efisien untuk mengakses pengobatan tanpa biaya langsung. Namun, penting untuk dicatat bahwa BPJS hanya menanggung antibiotik sesuai panduan klinis; permintaan antibiotik mahal yang tidak sesuai indikasi dapat ditolak atau memerlukan pembayaran tambahan.
Meskipun HET berlaku, variasi harga tetap ada karena perbedaan margin yang diambil apotek (terutama untuk obat yang tidak diatur ketat HET-nya) dan biaya operasional. Apotek jejaring besar mungkin menawarkan harga yang sedikit lebih rendah karena volume pembelian, sementara apotek independen di daerah terpencil mungkin memiliki harga yang lebih tinggi karena biaya distribusi. Bagi obat yang mahal, membandingkan harga di beberapa apotek dapat menghasilkan penghematan yang signifikan.
Kepatuhan terhadap dosis yang diresepkan (menghabiskan seluruh paket obat) sangat penting. Jika pengobatan tidak selesai, infeksi mungkin kambuh dengan bakteri yang resisten. Infeksi kambuhan ini memerlukan antibiotik yang lebih kuat dan lebih mahal, secara tidak langsung meningkatkan biaya total pengobatan pasien.
Harga antibiotik tidak statis; mereka terus berevolusi dipengaruhi oleh kebijakan global, inovasi teknologi, dan tren epidemiologi. Di masa depan, dinamika harga diprediksi akan semakin kompleks.
Secara global, terdapat kekurangan insentif bagi perusahaan farmasi untuk mengembangkan antibiotik baru karena rendahnya potensi keuntungan dibandingkan obat kronis (antibiotik digunakan dalam jangka pendek). Oleh karena itu, banyak negara mempertimbangkan mekanisme insentif baru:
Jika Indonesia mengadopsi mekanisme 'Tarikan' untuk memastikan akses ke antibiotik garis depan, ini berarti akan ada obat-obatan baru yang sangat mahal yang harus diintegrasikan ke dalam sistem JKN, berpotensi menekan anggaran kesehatan.
Pengembangan terapi alternatif, seperti terapi fag (phage therapy) atau vaksin baru, dapat mengurangi permintaan akan antibiotik konvensional, yang pada akhirnya dapat menstabilkan harga beberapa kelas antibiotik generik karena berkurangnya tekanan pada rantai pasok. Namun, biaya terapi bioteknologi ini sendiri mungkin sangat tinggi pada awalnya, menciptakan segmen harga premium yang baru.
Konsolidasi di antara produsen BBPF global atau perusahaan farmasi besar dapat menciptakan monopoli atau oligopoli yang memungkinkan mereka mendikte harga. Regulasi anti-trust di Indonesia harus kuat untuk mencegah praktik penetapan harga yang tidak adil, terutama pada BBPF yang tidak memiliki substitusi mudah. Pengawasan BPOM dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menjadi krusial untuk menjaga harga tetap kompetitif.
Tidak semua antibiotik berbentuk tablet sederhana. Formulasi khusus menambah kompleksitas dan biaya yang signifikan pada harga jual eceran. Faktor-faktor ini sering terlewatkan dalam diskusi harga generik vs. paten, padahal sangat penting dalam konteks klinis rumah sakit.
Antibiotik untuk anak-anak seringkali berbentuk sirup atau suspensi kering. Suspensi kering (yang perlu dilarutkan sebelum digunakan) memerlukan teknologi pengemasan dan bahan tambahan (eksipien) yang lebih mahal untuk menjamin stabilitas dan rasa yang dapat diterima anak. Sebagai contoh, Amoksisilin sirup memiliki harga per mililiter yang jauh lebih mahal daripada tablet Amoksisilin, meskipun zat aktifnya sama. Biaya eksipien, seperti perasa dan pengental, menjadi signifikan di sini.
Beberapa antibiotik garis ketiga, terutama yang ditujukan untuk mengatasi resistensi parah atau yang memiliki masalah toksisitas, diformulasikan menggunakan teknologi canggih seperti liposomal (misalnya, beberapa formulasi Amfoterisin B meskipun ini adalah antijamur, prinsipnya sama dengan formulasi antibiotik). Teknologi liposomal bertujuan meningkatkan penetrasi obat ke area infeksi yang sulit dijangkau dan mengurangi toksisitas sistemik. Formulasi canggih ini membutuhkan proses manufaktur yang sangat presisi dan mahal, yang secara langsung membuat harga unitnya sangat tinggi, seringkali hanya digunakan di unit perawatan intensif (ICU).
Stabilitas adalah faktor biaya tersembunyi. Banyak antibiotik injeksi (terutama Karbapenem dan generasi Sefalosporin tertentu) sensitif terhadap suhu dan cahaya. Hal ini memerlukan kemasan sekunder yang canggih dan biaya rantai dingin (cold chain) selama distribusi. Jika apotek atau distributor gagal mempertahankan suhu yang benar, seluruh stok mungkin rusak, dan biaya kerugian ini pada akhirnya memengaruhi margin keuntungan dan harga jual di masa depan.
Dinamika harga antibiotik di Indonesia adalah cerminan dari tantangan global dan domestik—antara kebutuhan mendesak akan obat yang terjangkau dan tekanan ekonomi untuk mempertahankan inovasi dan kualitas. Ketergantungan pada impor BBPF, kompleksitas regulasi HET dan JKN, serta bayangan AMR yang mahal, semuanya berkontribusi pada struktur biaya akhir.
Untuk memastikan bahwa antibiotik tetap tersedia, terjangkau, dan efektif di masa depan, diperlukan pendekatan multi-segi yang tidak hanya fokus pada harga unit, tetapi juga pada biaya total pengobatan dan pencegahan resistensi.
Pada akhirnya, harga antibiotik yang "ideal" bukanlah yang paling murah, tetapi yang paling berkelanjutan: harga yang memungkinkan pasien mengakses pengobatan yang mereka butuhkan hari ini, tanpa mengorbankan insentif bagi industri untuk mengembangkan obat baru yang kita butuhkan besok untuk melawan bakteri yang semakin cerdik.
Analisis mendalam ini menegaskan bahwa setiap Rupiah yang dibelanjakan untuk antibiotik mencerminkan lapisan kompleks mulai dari kimia molekul, birokrasi regulasi, hingga ketidakpastian ekonomi global. Pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor ini adalah langkah pertama menuju sistem kesehatan yang lebih kuat dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Aspek penting lain yang memengaruhi kepercayaan dan, secara tidak langsung, permintaan (dan harga) antibiotik generik adalah isu bioekuivalensi. Bioekuivalensi memastikan bahwa obat generik menghasilkan konsentrasi zat aktif yang sama dalam darah pasien seperti obat paten aslinya. Di Indonesia, BPOM sangat ketat dalam mensyaratkan uji bioekuivalensi untuk semua antibiotik generik yang akan diedarkan. Namun, persepsi publik seringkali masih menganggap obat paten lebih unggul, meskipun secara ilmiah keduanya setara. Ketika permintaan konsumen condong ke merek dagang yang lebih mahal hanya karena persepsi, ini menciptakan permintaan buatan yang memungkinkan merek dagang tersebut mempertahankan harga premiumnya meskipun versi generik tersedia dengan harga jauh lebih rendah. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai bioekuivalensi adalah strategi penekanan harga yang tidak langsung namun sangat kuat. Pemerintah perlu terus menerus meyakinkan masyarakat bahwa harga yang lebih rendah pada OGB tidak berarti kualitas yang lebih rendah; itu hanya berarti tidak ada lagi biaya paten dan R&D yang perlu ditutup.
Apotek komunitas berperan sebagai titik penjualan terakhir dan sangat memengaruhi pengalaman pasien terkait harga. Apoteker memiliki kewajiban etika dan hukum untuk menawarkan pilihan generik kepada pasien. Dalam kasus di mana resep mencantumkan nama merek yang mahal, apoteker harus mengedukasi pasien tentang ketersediaan generik yang setara dan perbedaan harganya. Kepatuhan apotek terhadap HET juga krusial. Dalam praktiknya, apotek harus menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan HET tidak terlampaui. Pelanggaran HET seringkali terjadi pada antibiotik yang permintaannya tinggi atau stoknya terbatas, menciptakan pasar gelap harga yang merugikan konsumen.
Pengadaan antibiotik di rumah sakit, terutama yang berupa injeksi steril, berbeda secara fundamental dari harga retail apotek. Rumah sakit membeli dalam volume besar melalui sistem lelang atau E-Katalog, mendapatkan diskon besar-besaran dari produsen. Namun, biaya total yang dibebankan kepada pasien rawat inap termasuk biaya administrasi, biaya jasa steril, dan margin rumah sakit. Misalnya, satu vial Meropenem injeksi yang dibeli rumah sakit dengan harga X, mungkin ditagihkan kepada pasien dengan harga 2X atau 3X setelah dimasukkan ke dalam paket perawatan. Untuk menekan biaya ini, pemerintah melalui JKN mengintervensi dengan menetapkan tarif InaCBG's (Indonesia Case Based Groups) yang mencakup seluruh biaya pengobatan episode sakit, termasuk obat. Sistem InaCBG's mendorong rumah sakit untuk menggunakan antibiotik yang paling efektif dan paling hemat biaya (cost-effective) untuk memaksimalkan margin mereka sambil tetap mematuhi standar kualitas pengobatan. Tekanan ini pada akhirnya membantu mengendalikan harga antibiotik mahal yang digunakan dalam setting rumah sakit.
Setiap kali BPOM merevisi persyaratan registrasi atau uji klinis, ini memiliki implikasi biaya bagi produsen. Misalnya, jika BPOM memperketat persyaratan untuk uji stabilitas jangka panjang atau memerlukan data farmakovigilans yang lebih ekstensif, biaya operasional perusahaan farmasi meningkat. Peningkatan biaya ini harus dicerminkan dalam HPP obat baru atau obat yang dire-registrasi, yang kemudian memengaruhi harga jual. Meskipun tujuannya adalah keamanan pasien, dampaknya adalah inflasi harga obat. Penting bagi regulator untuk menyeimbangkan antara keamanan yang optimal dan biaya kepatuhan yang realistis agar tidak terlalu menekan kemampuan industri untuk menawarkan harga yang terjangkau.
Beberapa infeksi, terutama infeksi resisten, memerlukan kombinasi dua jenis antibiotik yang berbeda. Farmasi modern kini sering memproduksi kombinasi dosis tetap (Fixed-Dose Combination/FDC) dalam satu tablet, misalnya Amoxicillin dengan Asam Klavulanat. Kombinasi ini bertujuan meningkatkan efikasi dan mengatasi mekanisme resistensi. Namun, biaya produksi FDC seringkali lebih tinggi daripada membeli kedua zat aktif secara terpisah dan meminumnya bersamaan. Selain itu, FDC seringkali memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi karena dianggap sebagai produk inovatif yang menawarkan kenyamanan. Pasar retail di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi FDC (misalnya, Augmentin atau versi generiknya) memiliki harga premium dibandingkan antibiotik tunggal. Konsumen harus memahami bahwa harga premium ini sebagian besar mencerminkan kenyamanan dan bukan sekadar peningkatan substansial dalam zat aktif dasar.
Indonesia merupakan negara kepulauan, dan distribusi obat ke daerah terpencil di luar Jawa adalah tantangan logistik yang monumental. Biaya transportasi udara atau laut, biaya penyimpanan di gudang regional yang mungkin tidak memiliki fasilitas rantai dingin yang memadai, serta risiko kehilangan dan kerusakan stok, semuanya menambah biaya distribusi. Apotek di wilayah Timur Indonesia, misalnya, secara inheren memiliki biaya operasional yang lebih tinggi daripada apotek di Jakarta atau Surabaya. Meskipun HET mencoba menyamaratakan harga, dalam praktiknya, apotek di daerah terpencil seringkali menghadapi tekanan finansial untuk menaikkan harga di atas HET agar tetap bertahan, terutama untuk obat yang dibeli di luar sistem JKN. Solusi logistik yang didukung pemerintah, seperti drone pengantar obat atau pusat distribusi regional yang diperkuat, dapat membantu menekan biaya distribusi dan menstabilkan harga retail.
Pengalaman pandemi menunjukkan bagaimana permintaan mendadak dan besar-besaran dapat menyebabkan lonjakan harga yang ekstrem, bahkan untuk antibiotik generik yang sebelumnya murah. Ketika Azithromycin atau Doksisiklin (yang memiliki indikasi di luar Covid-19) tiba-tiba menjadi sangat dicari secara global, BBPF-nya melonjak harganya. Meskipun pemerintah berusaha melakukan intervensi harga, pasar global dan rantai pasok yang tertekan seringkali lebih cepat dalam menaikkan harga. Kondisi kedaruratan seperti ini menyoroti kerapuhan rantai pasok farmasi Indonesia dan pentingnya memiliki cadangan strategis BBPF untuk obat-obat kritis. Ketersediaan cadangan strategis dapat berfungsi sebagai penyangga harga ketika terjadi gejolak permintaan global.
Margin yang diambil oleh distributor (PBF) dan apotek sangat bervariasi. Untuk obat generik yang diatur HET dan masuk Fornas, margin ini cenderung sangat tipis, seringkali hanya 5-10% dari harga beli. Namun, untuk obat paten atau obat yang tidak diatur ketat HET-nya, margin retail dapat mencapai 20-30% atau bahkan lebih. Margin ini penting karena menutupi risiko finansial seperti stok yang kadaluarsa (yang sangat mungkin terjadi pada antibiotik dengan umur simpan pendek), biaya penyimpanan yang mahal (terutama untuk obat yang memerlukan pendinginan), dan kredit yang diberikan kepada pelanggan atau klinik. Konsumen perlu menyadari bahwa harga yang lebih tinggi pada merek tertentu seringkali mencakup margin yang lebih besar, bukan semata-mata kualitas yang lebih baik.
Ketika paten utama suatu antibiotik berakhir, produsen aslinya terkadang mencoba mengajukan apa yang disebut "paten sekunder" atau "evergreening" – yaitu paten untuk formulasi baru, rute administrasi, atau dosis baru. Jika paten sekunder ini diterima, ia dapat menunda masuknya versi generik ke pasar, yang berarti mempertahankan harga premium obat aslinya untuk waktu yang lebih lama. Meskipun praktek ini legal di banyak yurisdiksi, hal ini menjadi perdebatan etika karena menghambat persaingan dan menjaga harga antibiotik tetap tinggi, membatasi akses bagi negara berkembang seperti Indonesia. Regulasi paten Indonesia harus hati-hati dalam menilai aplikasi paten sekunder untuk obat esensial guna memastikan persaingan generik dapat dimulai sesegera mungkin.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sering mendorong negara-negara untuk mencapai harga obat esensial yang sesuai dengan ambang batas keterjangkauan internasional. Indonesia, dalam upayanya, harus secara rutin membandingkan harga antibiotik esensial (seperti Amoksisilin, Ciprofloxacin, Metronidazol) dengan harga referensi internasional. Jika harga domestik secara konsisten lebih tinggi, ini mengindikasikan adanya inefisiensi dalam rantai pasok, monopoli pada BBPF, atau margin retail yang tidak wajar. Studi perbandingan harga ini adalah alat penting bagi Kemenkes untuk mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi regulasi harga atau insentif produksi.
Secara keseluruhan, diskursus mengenai harga antibiotik melampaui sekadar angka; ia adalah tentang ketahanan sistem kesehatan. Setiap komponen harga—dari biaya molekul kimia hingga margin apotek—mencerminkan upaya kolektif untuk menyediakan pengobatan yang menyelamatkan nyawa di tengah kompleksitas ekonomi pasar global dan tantangan kesehatan masyarakat yang semakin meningkat.