Panduan Komprehensif: Pengelolaan Arsip Aktif dalam Organisasi Modern

Gambar 1: Representasi Tahapan Siklus Hidup Arsip

Pengelolaan arsip aktif merupakan jantung dari tata kelola administrasi sebuah organisasi. Arsip aktif, didefinisikan sebagai arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi dan terus-menerus diperlukan untuk operasional sehari-hari, menuntut perhatian dan manajemen yang sangat sistematis dan detail. Kesalahan dalam pengelolaan tahapan ini dapat mengakibatkan kerugian waktu, inefisiensi operasional, bahkan risiko hukum dan finansial yang substansial. Artikel ini menyajikan panduan komprehensif, mulai dari prinsip dasar, implementasi prosedural, hingga transformasi digital kearsipan aktif yang relevan di era modern.

I. Definisi dan Urgensi Arsip Aktif

A. Pengertian dan Kedudukan Arsip Aktif

Secara fundamental, arsip aktif adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh lembaga, individu, atau organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya, dan masih berada di unit kerja pencipta karena nilai kegunaannya yang bersifat primer (administrasi, fiskal, legal, dan operasional) masih sangat tinggi. Kedudukan arsip aktif sangat vital karena ia menjadi bukti sah atas transaksi, keputusan, dan kebijakan yang sedang berjalan atau baru saja selesai.

Dalam konteks Siklus Hidup Arsip (Records Life Cycle), tahap aktif adalah fase terpanjang dan paling intensif. Tiga pilar utama yang menentukan keefektifan pengelolaan arsip aktif adalah:

Kecepatan Temu Kembali (Retrieval Speed): Kemampuan menemukan arsip secara instan ketika dibutuhkan.
Integritas (Integrity): Jaminan bahwa isi arsip tidak mengalami perubahan atau kerusakan sejak diciptakan.
Aksesibilitas (Accessibility): Kemudahan akses bagi pengguna yang berwenang, sesuai dengan batasan keamanan yang ditetapkan.

B. Dasar Hukum Kearsipan di Indonesia

Pengelolaan arsip aktif di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang ditetapkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan menjadi landasan utama yang mengatur segala aspek kearsipan, termasuk kewajiban organisasi publik dan swasta untuk mengelola arsip dinamis (termasuk arsip aktif) secara tertib. Peraturan turunan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan panduan teknis operasional. Ketaatan terhadap regulasi ini memastikan bahwa arsip yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah di pengadilan dan diakui sebagai Alat Bukti yang Sah.

II. Prinsip dan Struktur Pengelolaan Arsip Aktif

Sistem pengelolaan arsip aktif yang efektif harus dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip kearsipan baku dan didukung oleh struktur organisasi yang jelas.

A. Prinsip Dasar Kearsipan Aktif

1. Prinsip Asal Usul (Principle of Provenance)

Prinsip ini menegaskan bahwa arsip harus dikelola sesuai dengan asal unit penciptanya dan tidak boleh dicampuradukkan dengan arsip dari unit atau instansi lain. Prinsip ini sangat penting untuk mempertahankan konteks penciptaan arsip, yang pada akhirnya menentukan nilai dan interpretasi dari informasi yang terkandung di dalamnya.

2. Prinsip Tata Tertib Asli (Principle of Original Order)

Arsip harus tetap ditata dan disusun dalam urutan yang sama seperti saat arsip tersebut dibuat dan digunakan untuk kegiatan operasional. Ketika arsip diserahkan dari unit pencipta ke pusat arsip, urutan ini harus dipertahankan. Prinsip ini memastikan bahwa hubungan antar dokumen yang mencerminkan alur kerja asli tetap terjaga, yang krusial untuk audit dan pelacakan historis.

3. Prinsip Klasifikasi Fungsional

Pengelolaan modern cenderung menggunakan klasifikasi berbasis fungsi atau aktivitas organisasi, bukan hanya subjek atau nama orang. Klasifikasi fungsional (seperti yang tercermin dalam Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis/KKAD) memastikan arsip terkait disimpan bersama, memfasilitasi penentuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang seragam.

B. Pembentukan Skema Klasifikasi dan Kodefikasi

Skema klasifikasi adalah peta jalan utama dalam pengelolaan arsip aktif. Tanpa skema yang baku, sistem penyimpanan akan menjadi kacau. Skema ini harus mencakup seluruh fungsi dan kegiatan organisasi, diorganisasikan secara hierarkis, mulai dari tingkat fungsi utama, sub-fungsi, hingga transaksi spesifik.

1. Fungsi Utama Skema Klasifikasi

Skema klasifikasi berfungsi untuk:

Memberikan kode unik (kodefikasi) pada setiap jenis arsip, yang membantu dalam pengindeksan dan temu kembali.
Menjadi dasar bagi penentuan JRA, karena retensi ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan.
Menjamin konsistensi penamaan dan penempatan arsip di seluruh unit kerja organisasi.
Mengaitkan tingkat keamanan dan aksesibilitas pada setiap jenis dokumen.

2. Penerapan Indeks (Indexing)

Indeks harus dikaitkan langsung dengan kode klasifikasi. Dalam sistem manual, indeks membantu penamaan folder. Dalam sistem digital, indeks metadata (tanggal, subjek, pihak terkait) memungkinkan pencarian yang sangat cepat dan spesifik, jauh melampaui kemampuan sistem berbasis subjek konvensional.

III. Prosedur Teknis Penciptaan dan Penataan Arsip Aktif

Fase penciptaan adalah momen kritis di mana kualitas arsip dan metadata ditentukan. Prosedur yang ketat harus diterapkan sejak dokumen dihasilkan.

A. Pengendalian Penciptaan (Creation Control)

Setiap dokumen yang diciptakan (baik surat keluar, memo internal, atau dokumen teknis) harus melewati tahap pendaftaran resmi. Pendaftaran ini meliputi:

Penomoran Dokumen: Pemberian nomor unik sesuai standar organisasi.
Pemberian Klasifikasi: Penetapan kode klasifikasi fungsional.
Penentuan Distribusi: Mencatat unit kerja mana saja yang menerima salinan.
Pencatatan Metadata: Untuk arsip elektronik, pencatatan metadata wajib dilakukan saat dokumen disimpan pertama kali. Metadata ini mencakup nama pencipta, tanggal, versi, dan status keamanan.

B. Sistem Penataan Fisik Arsip Aktif

Meskipun terjadi pergeseran masif menuju digital, banyak organisasi masih menyimpan arsip aktif dalam bentuk fisik. Penataan fisik harus memaksimalkan efisiensi ruang dan kecepatan temu kembali.

1. Metode Penataan Filing

Metode yang umum digunakan untuk arsip aktif meliputi:

Sistem Abjad: Berdasarkan nama pihak atau subjek (cocok untuk klien atau korespondensi).
Sistem Nomor (Numeric): Berdasarkan nomor urut pendaftaran atau kode klasifikasi (paling efisien untuk volume besar dan JRA).
Sistem Kronologis: Berdasarkan tanggal (cocok untuk dokumen keuangan harian atau jurnal).
Sistem Subjek: Berdasarkan pokok masalah (sering dikombinasikan dengan sistem fungsional).

Penerapan sistem nomor yang dikaitkan dengan skema klasifikasi adalah yang paling dianjurkan karena sistem ini memudahkan transisi ke arsip inaktif dan penentuan masa retensi.

2. Peralatan Penyimpanan dan Lingkungan

Lingkungan penyimpanan arsip aktif (Records Center atau Filing Cabinet di unit kerja) harus memenuhi syarat minimal untuk menjaga keutuhan dokumen:

Suhu yang stabil (sekitar 20-25°C) dan kelembaban terkontrol (50-60%).
Penggunaan folder dan boks arsip berbahan bebas asam (acid-free).
Penempatan pada lemari atau rak yang kuat dan aman dari risiko banjir atau hama.
Penyimpanan horizontal dihindari; arsip harus disimpan tegak untuk mencegah kerusakan fisik.

C. Pengendalian Peminjaman dan Pengembalian (Tracking System)

Karena frekuensi penggunaan arsip aktif sangat tinggi, sistem pelacakan (tracking) yang ketat adalah keharusan. Setiap perpindahan arsip dari tempat penyimpanannya harus dicatat menggunakan:

Kartu Peminjaman (Out-card): Sebuah penanda yang diletakkan di tempat arsip yang dipinjam, mencantumkan tanggal, peminjam, dan perkiraan tanggal kembali.
Daftar Induk Peminjaman: Catatan terpusat (manual atau digital) yang memantau status seluruh arsip yang sedang berada di luar tempatnya.

Kegagalan dalam sistem pelacakan adalah penyebab utama dari hilangnya arsip aktif, yang berpotensi melumpuhkan proses bisnis yang bergantung pada informasi tersebut.

IV. Pemeliharaan, Keamanan, dan Perlindungan Arsip Aktif

Pengelolaan arsip aktif bukan hanya tentang penataan, tetapi juga tentang perlindungan informasi dari risiko fisik, digital, dan akses yang tidak sah.

A. Pengamanan Fisik (Security and Safety)

Fasilitas penyimpanan arsip fisik harus dilengkapi dengan kontrol akses yang memadai. Hanya petugas arsip yang berwenang dan staf dengan izin khusus yang diperbolehkan masuk. Langkah-langkah pengamanan meliputi:

Pemasangan CCTV dan alarm kebakaran.
Sistem deteksi dan pemadam kebakaran yang non-air (misalnya, sistem gas FM-200 atau sejenisnya) untuk mencegah kerusakan arsip akibat air.
Pengendalian hama secara rutin (Fumigasi terencana).
Pelabelan tingkat kerahasiaan pada folder atau boks arsip (e.g., Rahasia, Terbatas, Umum).

B. Manajemen Akses dan Kerahasiaan

Setiap organisasi wajib memiliki Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (KKAD) yang mendefinisikan siapa yang boleh mengakses jenis arsip tertentu. Aksesibilitas harus seimbang dengan kerahasiaan.

Dalam lingkungan digital, manajemen akses diimplementasikan melalui kontrol pengguna (User Access Control/UAC), enkripsi data, dan tanda tangan digital untuk memverifikasi keaslian dokumen. Dalam konteks fisik, hal ini dicapai melalui penggunaan kunci berlapis dan otorisasi tertulis.

C. Pemeliharaan Preventif

Pemeliharaan preventif adalah serangkaian tindakan proaktif untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Ini mencakup:

Pembersihan rutin dokumen dan rak dari debu.
Pemeriksaan periodik kondisi fisik dokumen (terutama kertas yang rapuh atau tinta yang memudar).
Restorasi kecil (perbaikan sobekan) oleh petugas yang terlatih sebelum kerusakan menjadi parah.
Penanggulangan risiko bencana (bencana alam, kebakaran) dengan menyusun Rencana Pemulihan Bencana Kearsipan (Disaster Recovery Plan).

V. Penyusutan Arsip Aktif: Menentukan Retensi dan Alih Status

Penyusutan arsip adalah tahapan kritis di mana arsip aktif dipindahkan ke status inaktif, dimusnahkan, atau diserahkan menjadi arsip permanen. Proses ini menjamin efisiensi ruang dan sumber daya, karena tidak semua arsip perlu disimpan selamanya di unit pencipta.

Gambar 2: Alur Penyusutan Arsip Aktif ke Inaktif dan Akhir

A. Jadwal Retensi Arsip (JRA)

JRA adalah daftar yang berisi jenis-jenis arsip yang diciptakan, jangka waktu penyimpanannya (aktif dan inaktif), dan keterangan nasib akhirnya (permanen, musnah, atau alih media). JRA adalah alat paling penting dalam manajemen arsip dinamis dan wajib dimiliki oleh setiap organisasi.

1. Penetapan Nilai Guna Primer dan Sekunder

Penentuan masa retensi didasarkan pada nilai guna arsip:

Nilai Guna Primer: Nilai yang dibutuhkan oleh unit pencipta untuk operasional (Administrasi, Hukum, Fiskal, Teknis). Selama nilai guna primer masih tinggi, arsip berstatus aktif.
Nilai Guna Sekunder: Nilai yang berguna bagi pihak lain atau publik (Sejarah dan Pembuktian). Nilai guna sekunder menentukan apakah arsip akan dimusnahkan atau menjadi permanen setelah retensi primernya berakhir.

2. Prosedur Pemindahan Arsip Aktif ke Inaktif (Transfer)

Ketika masa retensi aktif berakhir (misalnya, 2 tahun setelah penutupan kasus), arsip tersebut harus dipindahkan dari unit kerja ke pusat arsip inaktif (Record Center). Prosedur transfer meliputi:

Pemberitahuan Retensi: Unit kerja menerima pemberitahuan tentang arsip yang sudah waktunya pindah.
Penyiapan Daftar Pertelaan Arsip (DPA): Daftar detail arsip yang akan dipindahkan.
Pengepakan dan Pelabelan: Arsip dikemas dalam boks standar, label di luar boks harus mencantumkan nomor seri boks, kode klasifikasi, dan tahun terlama/termuda arsip.
Berita Acara Serah Terima: Dokumen resmi yang mengesahkan perpindahan tanggung jawab dari unit pencipta ke pusat arsip.

Transisi yang tertib ini mencegah penumpukan arsip yang tidak berguna di kantor-kantor operasional, menjaga efisiensi penyimpanan arsip aktif.

B. Pengelolaan Arsip Vital (Vital Records)

Arsip vital adalah arsip aktif yang sangat penting bagi kelangsungan operasional organisasi, terutama setelah terjadi bencana atau gangguan serius. Contohnya termasuk akta pendirian, daftar aset utama, atau data keuangan esensial.

Pengelolaan arsip vital memerlukan perlindungan ekstra, biasanya melalui duplikasi ke format yang berbeda (misalnya, mikrofilm atau digitalisasi aman) dan penyimpanan di lokasi yang terpisah (off-site storage) yang tahan bencana. Proses ini harus terintegrasi dengan rencana kesinambungan bisnis (Business Continuity Plan/BCP) organisasi.

VI. Transformasi Digital: E-Arsip Aktif dan SIKD

Dalam lanskap administrasi modern, pengelolaan arsip aktif telah bergeser secara signifikan menuju lingkungan elektronik. Implementasi E-Arsip Aktif adalah keharusan untuk mencapai efisiensi maksimal dan memenuhi tuntutan kecepatan bisnis.

A. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

SIKD adalah platform teknologi yang dirancang untuk mengelola seluruh siklus hidup arsip dinamis secara elektronik, mulai dari penciptaan hingga penyusutan. Untuk arsip aktif, SIKD harus mampu melakukan:

Otomatisasi Pendaftaran dan Penomoran Dokumen Elektronik.
Penerapan Skema Klasifikasi dan JRA secara otomatis pada metadata dokumen.
Fasilitas Pencarian Teks Penuh (Full-Text Search) yang sangat cepat.
Pengendalian Versi (Version Control) untuk melacak perubahan dokumen.
Manajemen Alur Kerja (Workflow Management) untuk persetujuan dokumen.

Gambar 3: Representasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

B. Digitalisasi Dokumen Fisik (Alih Media)

Digitalisasi adalah proses mengubah arsip fisik menjadi arsip elektronik. Untuk arsip aktif, digitalisasi harus dilakukan dengan standar yang memastikan legalitas hasil pindaian (scan). Menurut regulasi ANRI, agar hasil alih media diakui secara hukum, prosedur harus dilakukan dengan integritas tinggi, termasuk penggunaan perangkat lunak yang disertifikasi dan pencatatan Berita Acara Alih Media yang detail.

1. Persyaratan Kualitas Gambar

Kualitas hasil pindaian harus memenuhi resolusi minimum (umumnya 300 dpi untuk teks) dan format file standar (seperti TIFF atau PDF/A) yang menjamin keterbacaan jangka panjang dan mencegah manipulasi.

2. Metadata dan Konteks Digital

Kekuatan arsip digital terletak pada metadata. Selain data dasar (tanggal, subjek), metadata harus mencakup informasi tentang:

Audit Trail: Siapa yang mengakses, kapan, dan perubahan apa yang dilakukan.
Hash Value: Nilai unik yang dihasilkan dari dokumen untuk memverifikasi bahwa dokumen tidak diubah (integritas).
Status Otentikasi: Apakah dokumen telah ditandatangani secara elektronik atau dilegalisasi.

C. Tantangan Keamanan E-Arsip Aktif

Meskipun efisien, arsip digital menghadapi risiko keamanan siber yang berbeda. Perlindungan harus meliputi:

Keamanan Jaringan: Melindungi server dan SIKD dari serangan eksternal (firewall, IDS/IPS).
Cadangan Data (Backup): Melakukan pencadangan data secara berkala, menggunakan prinsip 3-2-1 (3 salinan, 2 media berbeda, 1 salinan di luar lokasi).
Pelestarian Digital (Digital Preservation): Merupakan strategi jangka panjang untuk memastikan arsip digital tetap dapat dibuka dan dibaca meskipun teknologi perangkat keras dan perangkat lunak terus berubah (misalnya, migrasi data secara berkala).

VII. Pengukuran Kinerja dan Audit Kearsipan Aktif

Untuk memastikan sistem pengelolaan arsip aktif berjalan optimal, diperlukan pengukuran kinerja (KPI) dan audit reguler.

A. Indikator Kinerja Utama (KPI) Kearsipan Aktif

KPI harus fokus pada efisiensi layanan kearsipan:

Tingkat Temu Kembali (Retrieval Rate): Persentase permintaan arsip yang berhasil dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan. Target harus mendekati 100%.
Waktu Temu Kembali Rata-Rata (Average Retrieval Time): Seberapa cepat arsip dapat diakses (dalam menit atau detik, terutama di SIKD).
Akurasi Penempatan (Filing Accuracy): Persentase arsip yang ditempatkan dengan benar sesuai kode klasifikasi.
Tingkat Kepatuhan JRA: Persentase arsip yang dipindahkan ke inaktif tepat waktu.
Tingkat Kehilangan Arsip (Loss Rate): Harus dijaga mendekati nol.

B. Audit Kearsipan Internal dan Eksternal

Audit adalah proses evaluasi sistematis terhadap kepatuhan dan keefektifan prosedur kearsipan. Audit bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem sebelum berdampak buruk.

1. Audit Internal

Dilakukan oleh tim internal organisasi untuk memeriksa kepatuhan unit kerja terhadap skema klasifikasi, prosedur peminjaman, dan kondisi penyimpanan fisik.

2. Audit Eksternal

Biasanya dilakukan oleh ANRI atau lembaga sertifikasi independen. Audit ini memastikan organisasi telah memenuhi standar kearsipan nasional dan internasional (seperti ISO 15489). Hasil audit menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

VIII. Implementasi SDM dan Pelatihan Petugas Arsip

Sebuah sistem kearsipan, tidak peduli seberapa canggih teknologinya, akan gagal tanpa petugas kearsipan yang kompeten. Petugas arsip aktif (sering disebut sebagai Record Liaison atau pengelola arsip unit kerja) harus memiliki kombinasi keterampilan teknis dan administratif.

A. Kompetensi Petugas Pengelola Arsip Aktif

Petugas harus menguasai:

Penggunaan Skema Klasifikasi dan Kodefikasi organisasi.
Prinsip Tata Tertib Asli (Original Order) dan penataan fisik/digital.
Pengoperasian SIKD dan sistem pelacakan elektronik.
Pemahaman mendalam tentang JRA dan nilai guna arsip.
Kemampuan mengidentifikasi dan menangani arsip yang rusak.
Pemahaman dasar tentang hukum kearsipan dan perlindungan data.

B. Program Pelatihan Berkelanjutan

Mengingat perubahan teknologi dan regulasi yang cepat, pelatihan tidak boleh bersifat sekali jalan. Program pelatihan harus mencakup:

Pelatihan teknis untuk pengguna SIKD baru.
Pelatihan penyegaran regulasi kearsipan (misalnya, setiap kali ada perubahan peraturan ANRI).
Pelatihan keahlian khusus, seperti alih media atau preservasi digital.
Pelatihan kesadaran kearsipan bagi seluruh staf (bukan hanya petugas arsip), karena setiap karyawan adalah pencipta arsip.

Peningkatan kesadaran kearsipan di seluruh organisasi adalah kunci, karena kualitas arsip aktif sangat bergantung pada bagaimana dokumen diciptakan di unit kerja pertama kali. Jika karyawan tidak peduli dengan metadata atau penamaan file, sistem pengelolaan yang paling baik pun akan kesulitan.

IX. Studi Kasus Penerapan Arsip Aktif pada Lingkungan Kerja Khusus

Tantangan pengelolaan arsip aktif sangat bervariasi tergantung sektor organisasi. Berikut adalah beberapa contoh implementasi praktis yang menuntut spesialisasi:

A. Sektor Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada instansi pemerintah, arsip aktif didominasi oleh surat menyurat, naskah dinas, dan arsip pelayanan publik (seperti perizinan). Tantangannya adalah volume tinggi dan kebutuhan akses yang cepat oleh publik (keterbukaan informasi).

Penggunaan SIKD terpusat menjadi solusi utama, di mana semua naskah dinas harus dibuat, ditandatangani (digital), dan disirkulasikan dalam platform tersebut. Kepatuhan terhadap KKAD (Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis) sangat ketat untuk membedakan antara informasi yang wajib dibuka dan yang dikecualikan.

B. Sektor Keuangan dan Perbankan

Arsip aktif di sektor ini didominasi oleh arsip transaksi, kontrak, dan dokumen identitas nasabah (KYC). Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia seringkali menetapkan masa retensi yang sangat panjang dan spesifik.

Fokus utama adalah pada keamanan dan audit. Arsip aktif harus selalu tersedia untuk pemeriksaan mendadak oleh regulator. Digitalisasi yang disertai tanda tangan elektronik menjadi standar untuk memvalidasi keabsahan transaksi. Selain itu, arsip vital seperti perjanjian pinjaman atau data saldo nasabah wajib disimpan dengan tingkat enkripsi tertinggi.

C. Sektor Kesehatan (Rekam Medis)

Rekam Medis Pasien (RMP) merupakan salah satu bentuk arsip aktif paling sensitif. Pengelolaannya harus mematuhi UU Kearsipan dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi khusus kesehatan (misalnya, Permenkes).

Kebutuhan akses cepat oleh dokter untuk perawatan pasien menuntut sistem Electronic Medical Record (EMR) yang terintegrasi. Meskipun sudah digital, RMP aktif harus dilindungi secara ketat sesuai prinsip kerahasiaan pasien, dan harus ada prosedur audit untuk melacak siapa saja yang mengakses RMP tersebut, demi menghindari pelanggaran privasi.

X. Kesimpulan dan Outlook Masa Depan Kearsipan Aktif

Pengelolaan arsip aktif adalah investasi, bukan sekadar biaya administratif. Ketika dilakukan dengan tertib dan sistematis, ia bertindak sebagai mesin yang melumasi operasional organisasi, mengurangi risiko litigasi, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.

Di masa depan, pengelolaan arsip aktif akan semakin didominasi oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi. AI akan digunakan untuk:

Otomatisasi Klasifikasi: Sistem dapat secara otomatis mengklasifikasikan dokumen baru berdasarkan kontennya, mengurangi kesalahan manusia.
Otomatisasi Retensi: AI dapat memprediksi kapan arsip akan kehilangan nilai aktifnya dan secara otomatis memicu proses penyusutan sesuai JRA.
Analisis Data: Mengubah arsip aktif dari sekadar penyimpanan bukti menjadi sumber data strategis untuk analisis tren operasional dan pengambilan keputusan bisnis.

Namun, transisi menuju manajemen arsip aktif yang sepenuhnya digital menuntut komitmen serius dari pimpinan organisasi, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur SIKD yang aman, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan menguasai prinsip-prinsip dasar dan merangkul inovasi digital, organisasi dapat memastikan bahwa arsip aktif mereka tetap menjadi aset yang berharga dan terkelola dengan baik sepanjang masa penggunaannya.

Pelaksanaan pengelolaan arsip aktif yang unggul adalah penanda kedewasaan tata kelola organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan siap menghadapi tantangan informasi di masa depan.