Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat mendalam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, namun juga sebagai instrumen vital dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan perputaran kekayaan di tengah masyarakat. Kewajiban zakat menjadi jembatan antara yang berkecukupan dengan mereka yang membutuhkan, membersihkan harta (tazkiyatun nafs wal mal) dan menumbuhkan rasa solidaritas.
Landasan hukum mengenai siapa saja yang berhak menerima penyaluran dana zakat dijelaskan secara eksplisit dan rinci di dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ayat yang menjadi rujukan utama bagi setiap lembaga amil, ulama, dan muzakki (pemberi zakat) di seluruh dunia adalah Surah At-Taubah ayat 60. Ayat ini bukan sekadar daftar penerima, melainkan sebuah cetak biru legislatif yang mengatur tata kelola distribusi kekayaan dalam sistem Islam.
Kajian terhadap ayat ini memerlukan kedalaman tafsir dan fiqh, sebab implementasinya harus fleksibel dan relevan dengan tantangan zaman. Pemahaman yang keliru terhadap delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dapat berakibat pada tidak sahnya penyaluran zakat, atau yang lebih parah, kegagalan dalam mencapai tujuan syariah (maqashid syariah) dari zakat itu sendiri, yaitu menghilangkan kefakiran dan menciptakan kemandirian.
Surah At-Taubah (Pengampunan) adalah surah Madaniyyah yang banyak membahas tentang hukum, perjanjian, dan tatanan masyarakat Islam. Ayat ke-60 dalam surah ini secara tegas menetapkan batasan-batasan legal bagi penyaluran zakat.
Ayat ini dibuka dengan kata penegas (Innamā - إنَّمَا) yang berarti "hanya" atau "sesungguhnya", menunjukkan pembatasan (hashr). Ini mengindikasikan bahwa dana zakat, yang merupakan hak Allah, tidak boleh disalurkan di luar delapan kategori yang telah disebutkan ini. Pembatasan ini adalah kebijaksanaan ilahi untuk memastikan zakat mencapai sasaran yang paling membutuhkan dan strategis.
Setiap asnaf (golongan) memiliki definisi, kriteria, dan implikasi fiqih yang berbeda. Para ulama dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) telah memberikan penjelasan rinci untuk memastikan implementasi syariat ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah SWT.
Fakir adalah kelompok pertama yang disebutkan, seringkali dipahami sebagai kelompok yang tingkat kebutuhannya paling parah. Dalam terminologi fiqh, Fakir didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali, atau jika memiliki, jumlahnya sangat sedikit dan tidak mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang wajib ia nafkahi (seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan primer lainnya) dalam setahun.
Meskipun sering disandingkan, terdapat perbedaan esensial antara Fakir dan Miskin. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i (yang banyak dianut di Indonesia), Fakir lebih buruk keadaannya daripada Miskin. Fakir hampir tidak memiliki apa-apa. Jika Miskin masih memiliki penghasilan yang mencukupi, namun tidak penuh (misalnya 60-70% dari kebutuhan), Fakir hanya memiliki penghasilan di bawah 50% atau bahkan nihil.
Para ulama sepakat bahwa zakat yang diberikan kepada Fakir haruslah cukup untuk mengangkat derajat hidup mereka, setidaknya untuk jangka waktu satu tahun. Zakat diberikan bukan sekadar sebagai sumbangan sesaat, melainkan sebagai modal untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, seperti membeli alat usaha atau modal dagang yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, bagian Fakir sering kali mendapatkan porsi terbesar dari total dana zakat yang dikumpulkan.
Golongan Miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan, namun penghasilan tersebut masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi standar hidup layak. Mereka mungkin memiliki pekerjaan, tetapi upah yang diterima hanya mampu menutupi sebagian kecil dari kebutuhan pokok sehari-hari. Miskin berada satu tingkat di atas Fakir dalam hal kemampuan finansial, namun tetap memerlukan bantuan zakat untuk menambal kekurangan kebutuhan mereka.
Kriteria kemiskinan diukur dari kebutuhan dasar (al-Hajat al-Asasiyyah), bukan kebutuhan mewah. Ini termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Jika seseorang bekerja keras namun penghasilannya hanya cukup untuk makan sebulan tanpa mampu menabung atau membayar biaya kesehatan yang mendesak, ia termasuk Miskin.
Sama seperti Fakir, tujuan utama memberikan zakat kepada Miskin adalah mengubah status mereka menjadi Mustaghni (orang yang tercukupi). Pemberian zakat harus bersifat transformatif, bukan sekadar karitatif. Ini bisa berupa pelatihan keahlian atau penambahan modal agar usaha mereka dapat berkembang dan mereka tidak lagi menjadi penerima zakat di tahun-tahun berikutnya.
Amil adalah orang atau badan yang diangkat oleh otoritas (pemerintah atau lembaga resmi) untuk mengurus segala hal terkait zakat. Peran Amil sangat vital dan mencakup pengumpulan, pencatatan, pemeliharaan (penyimpanan), pengawasan, dan distribusi dana zakat.
Keunikan Amil terletak pada fakta bahwa mereka berhak menerima bagian zakat meskipun mereka tergolong kaya. Hak Amil berasal dari upah (ujrah) atas pekerjaan mereka, bukan karena status kemiskinan mereka. Ini adalah pengecualian utama dalam hukum zakat.
Para ulama berbeda pendapat tentang batasan jatah Amil. Umumnya, jatah mereka ditetapkan berdasarkan biaya operasional dan upah yang wajar atas pekerjaan yang dilakukan, yang seringkali tidak melebihi batas 1/8 (seperdelapan) dari total zakat, meskipun jika kebutuhan operasional menuntut, batasan ini bisa disesuaikan, asalkan tetap dalam batas kewajaran dan keadilan.
Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam atau seseorang yang jiwanya perlu dikuatkan agar tetap teguh dalam keislamannya, atau orang yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kaum Muslimin. Golongan ini menerima zakat bukan karena kebutuhan materi murni, melainkan demi kemaslahatan agama.
Terdapat beberapa pandangan mengenai siapa saja yang termasuk Mualaf yang berhak menerima zakat:
Sejumlah ulama kontemporer berpendapat bahwa jatah Mualaf dapat dialokasikan untuk kegiatan dakwah dan pembinaan keimanan di komunitas Muslim minoritas atau wilayah yang rentan terhadap pemurtadan.
Secara harfiah, ‘Fi ar-Riqab’ berarti "untuk budak". Pada masa turunnya ayat ini, perbudakan adalah realitas sosial dan ekonomi yang diakui. Islam, melalui zakat, menyediakan mekanisme penting untuk secara bertahap menghapus perbudakan dengan membiayai pembebasan budak (mukātab), yaitu budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk membeli kebebasan dirinya.
Mengingat perbudakan dalam bentuk tradisional telah lama dihapuskan di sebagian besar negara, para ulama kontemporer berdiskusi panjang mengenai bagaimana menginterpretasikan ‘Fi ar-Riqab’ di zaman modern.
Terdapat dua pandangan utama dalam isu ini:
Bentuk-bentuk perbudakan modern yang dianalogikan meliputi:
Di Indonesia, jatah ini seringkali dialokasikan untuk pembebasan orang yang terbelenggu oleh ketidakadilan hukum atau sistem ekonomi yang menindas, yang secara esensi menyerupai perbudakan.
Gharimin adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya. Zakat diberikan kepada mereka untuk melunasi utang tersebut, sehingga mereka dapat memulai hidup baru tanpa beban finansial yang menghancurkan.
Tidak semua utang berhak dilunasi dengan zakat. Ulama membagi Gharimin menjadi dua kategori utama:
Utang yang timbul dari maksiat (seperti utang judi) atau utang yang jatuh tempo belum lama dan pemberi utang masih bisa bersabar, tidak termasuk yang wajib dilunasi oleh zakat. Zakat bertujuan untuk meringankan, bukan membenarkan perilaku finansial yang buruk atau haram.
Asnaf ‘Fi Sabilillah’ adalah salah satu kategori yang paling luas dan paling banyak menimbulkan perdebatan interpretasi kontemporer. Secara bahasa, ini berarti "di jalan Allah".
Secara tradisional (terutama menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali), ‘Fi Sabilillah’ diartikan secara sempit, yaitu hanya mencakup para pejuang (mujahidin) yang berjuang untuk membela agama Islam, yang tidak mendapatkan gaji dari kas negara (baitul mal).
Seiring berjalannya waktu, dan mengingat perubahan bentuk ancaman terhadap umat Islam, banyak ulama modern, termasuk dari Mazhab Maliki dan Hanafi, yang memperluas makna ‘Fi Sabilillah’ untuk mencakup segala bentuk kegiatan yang menunjang tegaknya agama Allah, bahkan jika itu bersifat non-militer. Perluasan makna ini didorong oleh prinsip Maqashid Syariah (tujuan syariah).
Contoh perluasan ‘Fi Sabilillah’ yang diterima oleh banyak lembaga zakat modern:
Perdebatan mengenai apakah membangun rumah sakit atau jembatan umum boleh dimasukkan ke dalam ‘Fi Sabilillah’ masih menjadi isu hangat. Umumnya, jika proyek tersebut memiliki dampak langsung pada penguatan agama (misalnya, sekolah Islam), maka ia termasuk. Jika manfaatnya murni umum dan sekuler, ia lebih tepat didanai dari sumber infaq, sedekah, atau wakaf, bukan zakat.
Ibnu Sabil secara harfiah berarti "anak jalan". Ini merujuk pada seorang musafir atau pendatang yang melakukan perjalanan yang sah (bukan untuk maksiat) dan kehabisan bekal di tengah jalan, sehingga ia tidak mampu melanjutkan perjalanannya atau kembali ke rumahnya, meskipun di tempat asalnya ia adalah orang kaya.
Zakat diberikan kepada Ibnu Sabil hanya sejumlah yang cukup untuk melanjutkan perjalanannya atau kembali ke tempat tinggalnya yang sah. Zakat tidak diberikan untuk tujuan berfoya-foya atau bepergian tanpa tujuan yang jelas.
Dalam konteks modern, ‘Ibnu Sabil’ dapat dianalogikan kepada:
Penting untuk dicatat bahwa zakat hanya diberikan jika mereka tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan dana, seperti meminjam atau menjual aset yang dimilikinya (jika aset itu tidak dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan).
Ayat 60 Surah At-Taubah menetapkan delapan kategori ini tanpa menentukan urutan wajib. Meskipun Fakir dan Miskin disebutkan pertama, ini tidak otomatis berarti mereka harus mendapatkan porsi terbesar dalam setiap kasus. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa Fakir dan Miskin adalah jantung dari penerima zakat (mustahiq), karena tujuan utama zakat adalah pengentasan kemiskinan.
Terdapat perbedaan pandangan mazhab mengenai apakah wajib mendistribusikan zakat kepada kedelapan asnaf, atau boleh hanya kepada sebagian asnaf saja:
Zakat harus disalurkan dengan tujuan Tamlik (menjadikan penerima sebagai pemilik) bagi Fakir, Miskin, Mualaf, Gharimin, dan Ibnu Sabil. Artinya, zakat yang diberikan harus dapat dimiliki sepenuhnya oleh mustahiq.
Namun, dalam kasus ‘Amil’, ‘Riqab’, dan ‘Fi Sabilillah’, tidak harus ada Tamlik kepada individu miskin. Misalnya, dana ‘Fi Sabilillah’ boleh digunakan untuk mendanai proyek umum yang bertujuan menegakkan agama, meskipun proyek tersebut tidak secara langsung menjadi milik individu Fakir.
Di era lembaga amil zakat (LAZ) modern, peran Amil menjadi semakin kompleks. Dana Amil digunakan untuk gaji profesional, teknologi, sosialisasi, dan biaya audit. Persentase yang diambil harus transparan dan efisien. Jika biaya operasional melebihi 1/8, lembaga tersebut harus mencari sumber pendanaan operasional dari infaq umum, bukan dari dana zakat itu sendiri, untuk menjaga hak para mustahiq.
Tantangan terbesar adalah mencegah penyalahgunaan jatah ‘Fi Sabilillah’ untuk kegiatan yang lebih condong ke sedekah umum atau proyek pembangunan biasa yang seharusnya dibiayai oleh pajak atau sumber dana lain. Para ulama menegaskan bahwa penyaluran ‘Fi Sabilillah’ harus memiliki kaitan yang jelas dan langsung dengan pertahanan atau penegakan agama, seperti melawan pemikiran menyimpang atau memerangi kemiskinan yang menjadi sebab kekufuran.
Penentuan Fakir dan Miskin di zaman modern memerlukan metodologi yang canggih (seperti survey kebutuhan, penentuan garis kemiskinan lokal, dan verifikasi aset) yang harus dilakukan oleh Amil yang profesional. Ini memastikan bahwa zakat benar-benar jatuh ke tangan orang yang berhak, sesuai dengan prinsip ‘Haqqul Ma’lum’ (hak yang pasti diketahui) bagi mereka yang meminta dan membutuhkan.
“Pemberian zakat bukanlah sekadar kewajiban ritual, melainkan sebuah kontrak sosial ilahiah yang menuntut akuntabilitas, keadilan, dan efisiensi dalam pelaksanaan distribusinya. Kegagalan dalam mengelola zakat adalah kegagalan sistem ekonomi Islam.”
Tujuan akhir (Maqashid Syariah) dari zakat, seperti yang tersirat dalam Surah At-Taubah ayat 60, melampaui sekadar memberi makan. Zakat bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial, sehingga masyarakat Muslim mencapai tingkat kecukupan yang membuat mereka bertransformasi dari penerima (mustahiq) menjadi pemberi (muzakki).
Fakhruddin ar-Razi, seorang mufassir besar, menjelaskan bahwa susunan asnaf dalam ayat 60 dimulai dari kelompok yang paling mendasar kebutuhannya (Fakir dan Miskin) hingga kelompok yang berperan strategis (Amil, Mualaf, Fi Sabilillah). Ini menunjukkan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dasar individu dan membiayai kebutuhan strategis komunitas (pertahanan agama dan sosial).
Dalam memberikan zakat kepada Fakir dan Miskin, para Fuqaha modern sangat menganjurkan pendekatan produktif. Zakat produktif adalah pemberian modal, pelatihan kerja, atau alat usaha yang memungkinkan mustahiq menghasilkan penghasilan sendiri, daripada hanya memberikan uang tunai atau makanan (konsumtif) yang habis dalam waktu singkat.
Contoh implementasi zakat produktif:
Pendekatan ini sejalan dengan hikmah ayat 60, yaitu memastikan bahwa dana zakat berfungsi sebagai alat investasi sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar paliatif.
Ayat 60 menunjukkan bahwa zakat juga berperan dalam menjaga kohesi sosial:
Ayat 60 diakhiri dengan frasa kunci: "fariidatan minallah; wallāhu ‘alīmun ḥakīm" (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana).
Frasa ini memberikan penekanan luar biasa terhadap hukum zakat. Penggunaan kata "Fariidatan" (kewajiban yang ditetapkan secara definitif) menegaskan bahwa pembagian kepada delapan asnaf ini bukanlah usulan atau anjuran, melainkan perintah yang mengikat. Implikasi dari frasa ini sangat mendalam:
Kewajiban ini mengingatkan kita bahwa ketika terjadi perubahan sosial, tugas kita bukanlah mengubah kategori, melainkan melakukan ijtihad (penalaran hukum) yang cermat untuk menempatkan permasalahan kontemporer (seperti utang pinjol yang menjerat atau pengungsi modern) ke dalam salah satu kategori yang telah ditetapkan (Gharimin, Ibnu Sabil, atau Fi Sabilillah).
Karena zakat adalah ketetapan dari Allah, maka akuntabilitas pengelolaannya sangat tinggi. Setiap Amil zakat bertanggung jawab penuh di hadapan Allah untuk memastikan bahwa dana tersebut disalurkan sesuai batasan yang ditetapkan dalam ayat 60. Transparansi dan audit syariah menjadi tuntutan mutlak untuk menjaga amanah ‘Fariidatan Minallah’ ini.
Surah At-Taubah ayat 60 adalah fondasi utama bagi distribusi kekayaan dalam Islam. Ayat ini merupakan manifestasi nyata dari keadilan sosial Islam, yang tidak hanya mengharuskan transfer kekayaan, tetapi juga mengatur siapa yang berhak menerima dan untuk tujuan apa kekayaan itu digunakan. Delapan asnaf—Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil—mencerminkan spektrum kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan dasar individu hingga kebutuhan strategis komunitas untuk mempertahankan eksistensi agama dan sosial.
Memahami ayat ini secara mendalam memungkinkan umat Islam kontemporer untuk mengelola zakat secara efektif dan efisien, mengubahnya dari sekadar sedekah menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu mengangkat derajat ekonomi umat, sekaligus memastikan bahwa ajaran Islam tetap tegak di tengah kompleksitas tantangan modern. Kewajiban zakat, sebagai ketetapan dari Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, menuntut komitmen yang tak tergoyahkan dari setiap Muslim untuk menjaga keaslian dan kemurnian penyaluran hak ini.
Implementasi zakat yang benar berdasarkan petunjuk Al-Qur'an ini akan menjamin terciptanya masyarakat yang seimbang, di mana kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, tetapi tersebar merata, menciptakan harmoni, dan pada akhirnya, mendekatkan kita pada tujuan utama syariah: meraih keridhaan Allah SWT.