Gambar 1: Ilustrasi visual pemutusan dan deklarasi perjanjian.
Surat At-Taubah, yang juga dikenal sebagai Surat Al-Bara'ah (Pemutusan), menempati posisi yang sangat unik dan kritis dalam susunan mushaf Al-Qur'an. Ini adalah satu-satunya surat yang dimulai tanpa lafazh Basmalah (Bismillāhir Raḥmānir Raḥīm). Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ketiadaan Basmalah bukan karena kelalaian, melainkan karena alasan teologis dan substantif yang mendalam, yang secara langsung berkaitan dengan makna dari Surat At-Taubah Ayat 1.
Basmalah mengandung makna rahmat dan belas kasihan Allah yang menyeluruh. Sementara Surat At-Taubah, khususnya pada ayat-ayat awalnya, diturunkan sebagai proklamasi keras mengenai pengakhiran perjanjian damai, ancaman perang, dan pembersihan Jazirah Arab dari kaum musyrikin yang telah melanggar janji-janji mereka. Sifat deklaratif yang tegas dan ultimatum ini dipandang tidak selaras dengan nuansa rahmat universal yang terkandung dalam Basmalah. Ibn Abbas RA meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah memerintahkan penulisan Basmalah pada awal surat ini, karena surat ini merupakan pengumuman pemutusan hubungan dan ancaman yang ditujukan kepada pihak yang telah mengkhianati perjanjian.
Surat At-Taubah tergolong surat Madaniyah, diturunkan setelah peristiwa penting dalam sejarah Islam, yakni penaklukan kota Mekah (Fathul Makkah) dan menjelang, atau sesaat setelah, Perang Tabuk. Latar belakang historis ini sangat penting untuk memahami mengapa Ayat 1 diturunkan. Surat ini secara keseluruhan membahas berbagai isu mulai dari pemutusan perjanjian, hukum jihad, karakteristik kaum munafik, hingga kewajiban zakat, menjadikannya salah satu surat yang paling sarat dengan hukum (ahkam).
Ayat pertama ini adalah inti dari seluruh proklamasi keras yang terkandung dalam permulaan surat ini. Ayat ini secara eksplisit mendeklarasikan status perjanjian yang telah ada:
Kata kunci utama dalam ayat ini adalah بَرَاءَةٌ (Bara’atun), yang secara harfiah berarti 'pemutusan hubungan', 'pelepasan', 'deklarasi kebebasan', atau 'pengumuman pelepasan tanggung jawab'. Deklarasi ini tidak datang dari manusia semata, melainkan ‘dari Allah dan Rasul-Nya’, menunjukkan otoritas mutlak dan keseriusan pengumuman tersebut.
Dalam konteks syariat dan bahasa Arab klasik, *Bara'atun* memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat. Ia menandai berakhirnya masa aman (amn) dan berlakunya masa peringatan (indhar). Ini bukan sekadar pembatalan kontrak dagang biasa, melainkan pengumuman publik yang disampaikan pada momen yang sangat sakral, yaitu saat pelaksanaan Haji Akbar pada tahun ke-9 Hijriyah, yang dikenal sebagai tahun Haji Wada’.
Deklarasi ini secara tegas ditujukan kepada ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka). Hal ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan ini tidak bersifat umum terhadap semua orang musyrik di seluruh dunia, tetapi spesifik kepada pihak-pihak tertentu di Jazirah Arab yang terkait dengan perjanjian yang kini dianggap batal.
Konteks historis penurunan Surat At-Taubah Ayat 1 terkait erat dengan kegagalan implementasi Perjanjian Hudaibiyah dan tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa suku Arab musyrik yang bersekutu dengan kaum Quraisy, terutama pasca Fathul Makkah.
Perjanjian Hudaibiyah (6 Hijriyah) menetapkan gencatan senjata selama 10 tahun antara umat Islam di Madinah dengan kaum Quraisy di Mekah. Dalam perjanjian ini, suku-suku Arab bebas memilih untuk bersekutu dengan salah satu pihak. Suku Khuza’ah bersekutu dengan Muslimin, sementara suku Bani Bakr bersekutu dengan Quraisy.
Pelanggaran serius terjadi ketika Bani Bakr, dengan dukungan logistik dan persenjataan dari kaum Quraisy, menyerang Bani Khuza’ah. Pelanggaran terang-terangan ini merusak asas dasar Perjanjian Hudaibiyah. Meskipun Rasulullah ﷺ berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah besar (Fathul Makkah), beberapa suku musyrik yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslimin tetap mempertahankan permusuhan, bahkan setelah Mekah berada di bawah kendali Islam.
Ayat-ayat awal Surat At-Taubah diturunkan pada tahun ke-9 Hijriyah, ketika Rasulullah ﷺ mengutus Abu Bakar Ash-Shiddiq RA sebagai Amirul Haji pertama untuk memimpin kaum Muslimin menunaikan haji. Setelah Abu Bakar berangkat, turunlah ayat-ayat ini.
Oleh karena pentingnya pengumuman ini, yang bersifat deklarasi perang dan pemutusan perjanjian, Rasulullah ﷺ mengutus Ali bin Abi Thalib RA untuk menyusul rombongan haji. Tugas Ali adalah membacakan secara resmi ayat-ayat awal Surat At-Taubah, termasuk Ayat 1, kepada khalayak ramai pada hari-hari Mina, terutama pada Hari Nahr (Hari Raya Haji).
Pengumuman ini memiliki tiga poin utama terkait perjanjian yang diumumkan Ali di hadapan jamaah haji, yang mencakup musyrikin:
Untuk memahami kekuatan penuh dari Surat At-Taubah Ayat 1, kita perlu membedah struktur gramatikal dan semantik dari frasa-frasa kuncinya.
Secara tata bahasa (Nahwu), kata *Bara'atun* adalah nomina (isim) yang berada dalam keadaan nominatif (marfu’). Para mufassir dan ahli nahwu berbeda pendapat tentang predikat (khabar) dari kata ini, namun makna yang paling kuat adalah bahwa *Bara'atun* merupakan khabar bagi subjek yang dihilangkan (muqtada' mahdhūf).
Terlepas dari interpretasi Nahwu-nya, fungsi utama dari kata ini adalah sebagai deklarasi. Posisinya yang tanpa Basmalah di awal surat menegaskan bahwa seluruh surat ini, atau setidaknya ayat-ayat pertamanya, berfungsi sebagai 'Judul' atau 'Kepala Surat' dari ultimatum yang sedang disampaikan.
Frasa ini memberikan legitimasi teologis dan politik tertinggi pada deklarasi tersebut. Pemutusan perjanjian tersebut bukan inisiatif Muhammad ﷺ sebagai kepala negara saja, melainkan perintah langsung dari Allah SWT. Ini berarti bahwa pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh kaum musyrikin bukan hanya pelanggaran hukum tata negara, tetapi juga pelanggaran terhadap Ketentuan Ilahi.
Deklarasi yang berasal ‘dari Allah dan Rasul-Nya’ menekankan bahwa keputusan ini bersifat final dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ini juga menunjukkan adanya tanggung jawab bersama; Allah menetapkan prinsip, dan Rasul-Nya melaksanakan perintah tersebut di dunia nyata.
Ayat ini sangat spesifik dalam menunjuk targetnya: orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kaum Muslimin.
Tafsir Imam At-Thabari menjelaskan bahwa frasa ini mengecualikan tiga kategori musyrikin:
Fokusnya adalah pada pihak-pihak yang perjanjiannya telah dilanggar (seperti yang dilakukan oleh sekutu Quraisy) atau perjanjian yang bersifat mutlak (tidak terikat waktu) yang kini diputus secara sepihak oleh Muslimin karena keadaan telah berubah total (Jazirah Arab kini berada di bawah otoritas Islam).
Surat At-Taubah Ayat 1 adalah landasan hukum bagi umat Islam untuk mengatur hubungan internasional, khususnya mengenai kesetiaan pada janji dan sanksi terhadap pengkhianatan. Ayat ini menetapkan prinsip-prinsip syariat dalam kondisi perang dan damai.
Meskipun Ayat 1 mendeklarasikan pemutusan, latar belakangnya justru menggarisbawahi pentingnya ketaatan terhadap janji. Pemutusan ini hanya terjadi setelah pihak musuh (musyrikin) terlebih dahulu melanggar perjanjian secara terang-terangan. Islam mengajarkan bahwa perjanjian harus dihormati selama pihak lain juga menghormatinya. Jika pihak lawan melanggar, pihak Muslimin berhak untuk membatalkannya setelah memberikan pemberitahuan yang jelas.
Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menekankan bahwa pemutusan ini adalah keadilan, bukan pengkhianatan. Sebab, perjanjian telah menjadi sia-sia dan mengancam keamanan komunitas Muslim. Kewajiban memberikan pemberitahuan—yang diwujudkan melalui pengumuman di musim haji—menghilangkan unsur tipu daya dan pengkhianatan (ghadr).
Ayat 2 Surat At-Taubah, yang merupakan kelanjutan langsung dari Ayat 1, memberikan batasan waktu selama empat bulan bagi kaum musyrikin untuk memutuskan sikap mereka. Deklarasi *Bara’atun* pada Ayat 1 secara resmi memulai perhitungan masa tenggang ini.
Pemberian masa aman ini menunjukkan bahwa deklarasi Surat At-Taubah Ayat 1 bukanlah perintah untuk menyerang secara mendadak, melainkan ultimatum yang disertai masa transisi yang adil. Ini adalah manifestasi dari keadilan syariat, bahkan dalam kondisi permusuhan.
Sangat penting untuk memahami Ayat 1 dalam kaitannya dengan Ayat 4 dari surat yang sama. Ayat 4 memberikan pengecualian mutlak, memastikan bahwa deklarasi pemutusan pada Ayat 1 hanya berlaku bagi pengkhianat. Ayat 4 berbunyi:
“Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sedikit pun (isi perjanjianmu) dan tidak (pula) menolong seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”
Hal ini menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari deklarasi Surat At-Taubah Ayat 1. Kaum Muslimin diwajibkan untuk tetap setia pada janji mereka, bahkan kepada musyrikin, selama pihak musyrik tersebut juga menunaikan janji dan tidak menunjukkan permusuhan. Ayat 1 hanya memutus hubungan dengan mereka yang telah melanggar janji (naktsul ahd).
Deklarasi yang dimulai dengan Surat At-Taubah Ayat 1 memiliki dampak yang sangat besar dan permanen terhadap tatanan sosial, politik, dan agama di Jazirah Arab. Ini adalah momen yang menandai transisi definitif dari era perjanjian yang sering dilanggar menjadi era dominasi tunggal kekuasaan Islam.
Salah satu hasil langsung dari deklarasi pemutusan perjanjian ini adalah penegasan kembali kesucian Ka’bah dan Tanah Suci (Haram). Ayat-ayat selanjutnya dari Surat At-Taubah secara tegas melarang orang-orang musyrik mendekati atau melakukan ibadah haji di Ka’bah setelah masa tenggang berakhir. Ini adalah langkah penting untuk mengembalikan Ka’bah sebagai pusat tauhid, bebas dari praktik-praktik syirik.
Sebelum deklarasi Surat At-Taubah Ayat 1, Ka’bah masih menjadi tempat ibadah yang dicampuradukkan; bahkan di tahun 9 H, Muslimin dan musyrikin berhaji bersama. Pengumuman ini menjadi batas akhir bagi praktik tersebut, memurnikan lingkungan spiritual dan politik Jazirah Arab.
Deklarasi *Bara'atun* menandakan akhir dari kekuasaan suku-suku pagan yang independen di jantung Jazirah Arab. Dengan memutus perjanjian yang rapuh, negara Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah ﷺ menegaskan kedaulatan penuhnya. Ini membuka jalan bagi ekspansi Islam dan penerimaan Islam oleh banyak suku, baik melalui keimanan maupun melalui penundukan politik. Banyak suku yang awalnya terikat perjanjian namun tidak patuh, memilih untuk tunduk atau berhijrah setelah memahami keseriusan ultimatum Ayat 1.
Dalam studi modern, Surat At-Taubah Ayat 1 sering kali diangkat dalam diskusi mengenai hubungan Muslim dengan non-Muslim. Penting untuk menegaskan bahwa para mufassir kontemporer dan klasik bersepakat bahwa hukum yang terkandung dalam Ayat 1 terikat pada konteks spesifik waktu dan tempat: yaitu menargetkan kaum musyrikin Arab yang tinggal di sekitar Ka’bah yang telah terbukti melanggar perjanjian mereka.
Ayat ini tidak dapat diekstrak begitu saja untuk memutus semua hubungan damai dengan non-Muslim di seluruh dunia tanpa konteks pengkhianatan perjanjian dan keadaan perang yang jelas. Prinsip dasar Islam tetaplah menghormati perjanjian damai (sebagaimana ditegaskan oleh Ayat 4 dari surat yang sama) dan keadilan dalam berinteraksi (QS. Al-Mumtahanah: 8).
Untuk mencapai kedalaman pemahaman, perlu ditinjau bagaimana para ulama tafsir besar sepanjang sejarah menafsirkan *Bara’atun min Allahi wa Rasulih*.
Ibn Katsir, mengikuti jejak At-Thabari, menekankan bahwa deklarasi ini adalah hukuman yang adil. Ia menjelaskan bahwa ayat ini berfungsi sebagai surat peringatan yang mengumumkan kepada musyrikin bahwa perjanjian mereka telah berakhir, dan mereka harus memilih antara tiga opsi: Islam, Hijrah (meninggalkan wilayah Haram), atau perang setelah batas waktu empat bulan. Penekanannya adalah pada alasan di balik pemutusan: sifat ingkar janji dan penyerangan yang berulang oleh pihak musyrikin.
Imam Al-Qurtubi, seorang ahli fiqh dan tafsir, fokus pada aspek hukum (Ahkam) yang diturunkan dari Ayat 1. Ia membagi jenis perjanjian yang diputus menjadi dua:
Qurtubi juga menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan demonstrasi keadilan Ilahi; hukuman datang hanya setelah peringatan diberikan, dan ketaatan janji tetap dihormati jika tidak ada pelanggaran (merujuk pada Ayat 4).
Fakhruddin Ar-Razi, dengan pendekatan rasional dan filosofis, membahas mengapa Basmalah dihilangkan. Ia menyatakan bahwa Surat At-Taubah Ayat 1 adalah ‘pemutusan hubungan’ (bara’ah) yang sempurna, yang berarti pengangkatan keamanan (raf’u al-amān). Karena Basmalah mengandung makna keamanan dan rahmat, meletakkannya di awal deklarasi yang mengangkat keamanan akan menjadi kontradiktif.
Ar-Razi melihat Ayat 1 sebagai pengantar untuk sebuah babak baru dalam syariat di mana toleransi terhadap praktik syirik di pusat Islam telah berakhir. Deklarasi ini mempersiapkan Jazirah Arab untuk pemurnian total yang kemudian diyakini sebagai penegakan tauhid yang murni.
Prinsip yang terkandung dalam Surat At-Taubah Ayat 1 bukanlah hal yang baru, melainkan penegasan dari prinsip-prinsip peperangan dan perdamaian yang sudah ada, khususnya yang termuat dalam Surat Al-Anfal (diturunkan lebih awal, setelah Perang Badar).
Dalam Al-Anfal, Allah SWT telah menetapkan bahwa jika pihak musuh menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan, umat Islam harus membatalkan perjanjian secara terbuka, "kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara yang jujur" (QS. Al-Anfal: 58). Ini berarti pembatalan perjanjian harus diumumkan agar pihak lawan setidaknya mengetahui bahwa masa aman telah berakhir, sehingga tidak ada yang merasa dikhianati.
Surat At-Taubah Ayat 1 adalah implementasi konkret dari prinsip Al-Anfal: Pemutusan perjanjian secara jujur dan terbuka, diumumkan di forum publik terbesar (Haji Akbar), memberikan masa transisi (empat bulan), dan hanya ditujukan kepada mereka yang telah terbukti tidak setia atau mereka yang perjanjiannya perlu diakhiri demi kedaulatan negara Islam.
Deklarasi *Bara'atun* menciptakan perbedaan status hukum yang signifikan di Jazirah Arab:
Kekuatan Surat At-Taubah Ayat 1 terletak pada kemampuannya memilah dan memilih pihak-pihak yang layak mendapatkan hukuman atas pengkhianatan mereka, sementara tetap menjaga keadilan bagi pihak yang tidak bersalah dan membedakan jenis non-Muslim berdasarkan ancaman politik dan perjanjian yang mereka miliki.
Meskipun bernada keras dan tegas, Surat At-Taubah Ayat 1 menyimpan pelajaran moral dan spiritual yang mendalam bagi umat Islam, terutama terkait dengan integritas dan hubungan sosial.
Ayat ini mengajarkan bahwa janji adalah hal yang sangat serius dalam pandangan Allah. Fakta bahwa Allah SWT sendiri yang memutus perjanjian yang dilanggar menunjukkan bahwa pengkhianatan janji, terutama dalam skala negara, adalah dosa besar yang memerlukan tindakan Ilahi untuk diperbaiki. Bagi seorang Muslim, ini menjadi pengingat mutlak untuk selalu menepati janji, baik kepada Muslim maupun non-Muslim, kecuali jika perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak lain.
Keputusan pemutusan hubungan disertai dengan pengumuman publik (deklarasi) dan masa tenggang (amān). Ini adalah model keadilan dalam penegakan hukum. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan tanpa peringatan. Bahkan dalam situasi permusuhan, etika Islam menuntut transparansi dan kesempatan bagi musuh untuk bertaubat atau menyesuaikan diri. Prinsip inilah yang menjadi salah satu hikmah terbesar dari Ayat 1 dan ayat-ayat selanjutnya.
Pada akhirnya, deklarasi ini adalah tentang menegakkan kedaulatan Tauhid di jantung Islam. Jazirah Arab, tempat wahyu diturunkan, harus menjadi wilayah yang murni dari syirik dan musyrikin yang militan dan pengkhianat. Ayat 1 adalah langkah pertama dalam proses pemurnian ini, memastikan bahwa otoritas tertinggi di tanah suci adalah otoritas Allah SWT dan Rasul-Nya, tanpa tandingan dari kekuatan pagan yang melanggar janji.
Surat At-Taubah Ayat 1 bukanlah sekadar pembukaan surat, melainkan sebuah proklamasi historis dan hukum yang mengubah lanskap politik dan agama di Jazirah Arab. Kata *Bara’atun* mendefinisikan seluruh segmen awal surat ini, menetapkan bahwa hubungan perjanjian damai dengan kelompok-kelompok musyrikin pengkhianat telah berakhir, dan kedaulatan Islam telah ditegakkan.
Dengan meninjau konteks Asbabun Nuzul, struktur linguistik, dan pandangan para mufassir, jelas bahwa Ayat 1 adalah sebuah tindakan yang adil, wajib diumumkan secara publik, dan disertai dengan batasan waktu yang manusiawi. Ini adalah bukti bahwa syariat Islam menjunjung tinggi janji, tetapi pada saat yang sama, tidak mentolerir pengkhianatan yang berulang, terutama ketika keamanan komunitas Muslim dan kemurnian pusat agama terancam.
Kekuatan abadi dari ayat ini terletak pada penegasannya akan pentingnya integritas perjanjian, keadilan dalam deklarasi permusuhan, dan penempatan otoritas Ilahi di atas segala ikatan politik atau kesukuan. Ayat ini adalah fondasi bagi pemahaman yang benar tentang kapan perjanjian harus dipatuhi, dan kapan, dan bagaimana, perjanjian tersebut dapat dibatalkan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
Frasa *al-ladzīna ‘āhadtum* (orang-orang yang kalian janjikan) memerlukan pemisahan yang sangat teliti dalam hukum Islam. Ayat 1 dan implikasinya memaksa para fuqaha (ahli fiqh) untuk mengklasifikasikan perjanjian menjadi beberapa kategori, mengingat konteks Jazirah Arab saat itu.
Pemisahan detail ini memastikan bahwa deklarasi Surat At-Taubah Ayat 1 diterapkan dengan presisi hukum yang maksimal. Sifat adil dari syariat terlihat jelas; pengkhianat dihukum, tetapi mereka yang setia dihormati, dan bahkan pengkhianat diberi kesempatan untuk bertaubat dalam masa tenggang.
Perhatikan struktur kalimat bahasa Arabnya: *Bara’atun minallahi wa rasulihi*. Penggunaan preposisi *min* (dari) menekankan sumber inisiatif. Ini bukan sekadar usulan politik. Hal ini berbeda dengan kontrak perjanjian biasa yang mungkin berbunyi *'Ahdun baynana wa baynakum* (perjanjian antara kami dan kalian).
Dalam Ayat 1, inisiatif dan otorisasi pemutusan berasal dari Dzat Yang Maha Kuasa (*minallahi*) dan dilaksanakan oleh utusan-Nya (*wa rasulihi*). Penggunaan *rasulih* (Rasul-Nya) menunjukkan bahwa tindakan ini adalah bagian dari misi kenabian, yang melibatkan penegakan hukum dan kedaulatan Ilahi di bumi. Jika hanya dikatakan "Bara’atun min Muhammadin" (pemutusan dari Muhammad), otoritasnya mungkin dianggap sekadar otoritas kepala negara. Namun, dengan menyertakan Allah, deklarasi ini menjadi Hukum Langit yang tidak dapat diganggu gugat.
Sejumlah ulama tafsir membahas apakah Surat At-Taubah Ayat 1 (dan ayat-ayat terkait, seperti Ayat 5, yang dikenal sebagai Ayat Saif/Pedang) menghapus (naskh) hukum-hukum toleransi yang diturunkan sebelumnya. Pendapat mayoritas adalah bahwa ayat-ayat permulaan At-Taubah tidak menghapus prinsip-prinsip toleransi umum, tetapi menghapus hukum-hukum khusus yang mengatur perjanjian damai yang rapuh di Jazirah Arab pada masa tertentu.
Hukum yang di-naskh (dihapus) oleh Ayat 1 adalah hukum kebolehan untuk melanjutkan perjanjian damai dengan musyrikin yang tidak setia, khususnya di sekitar Tanah Suci. Ini adalah naskh juz’i (penghapusan sebagian), bukan naskh kulli (penghapusan total) terhadap semua bentuk hubungan damai dengan non-Muslim. Dalam kondisi di luar Jazirah Arab, atau dalam situasi damai modern, prinsip-prinsip umum perdamaian dan keadilan tetap berlaku.
Dampak dari Surat At-Taubah Ayat 1 tidak berhenti pada masa Rasulullah ﷺ. Para Khalifah Rasyidin, khususnya Umar bin Khattab RA, mengimplementasikan konsekuensi hukum dari ayat ini, memastikan bahwa wilayah Haram (Mekah) dan Jazirah Arab secara bertahap dibersihkan dari praktik-praktik syirik dan permusuhan politik. Pembersihan ini penting untuk menjaga stabilitas dan kesatuan umat yang baru terbentuk.
Umar RA, misalnya, menerapkan kebijakan yang memastikan bahwa Ahlu Kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak menetap di wilayah utama Jazirah Arab—sebuah kebijakan yang sering dikaitkan dengan penegasan kedaulatan yang dimulai oleh deklarasi At-Taubah. Meskipun Ahlu Kitab secara hukum berbeda dari musyrikin yang menjadi fokus Ayat 1, prinsip pemurnian politik dan spiritual Tanah Suci tetap menjadi tujuan jangka panjang yang didorong oleh semangat awal surat ini.
Oleh karena itu, Ayat 1 tidak hanya berfungsi sebagai pengumuman pemutusan hubungan saat itu, tetapi juga sebagai landasan hukum permanen yang menetapkan batasan geografis dan ideologis bagi pusat spiritual umat Islam.
Kata *Bara’atun* (Pemutusan) membawa nuansa yang lebih kuat daripada sekadar 'pembatalan kontrak'. Dalam istilah hukum, ini adalah proklamasi bahwa semua kewajiban timbal balik telah diangkat. Ini adalah penegasan kedaulatan yang sepenuhnya bebas. Ketika sebuah negara mengumumkan *Bara’atun*, ia menyatakan bahwa tidak ada lagi ikatan atau tanggung jawab terhadap pihak lain dalam hal keamanan, perlindungan, atau gencatan senjata.
Ini adalah titik balik yang drastis. Selama bertahun-tahun, Muslimin berusaha hidup berdampingan di bawah perjanjian. Namun, pengkhianatan yang terus-menerus membuat perjanjian menjadi tidak berkelanjutan. *Bara’atun* hadir sebagai solusi radikal terhadap masalah pengkhianatan kronis. Solusi ini adil karena memberikan tenggat waktu yang memadai bagi pihak musuh untuk menentukan nasib mereka: taubat (Islam) atau eksodus. Tidak ada jalan tengah yang memungkinkan pengkhianatan politik berlanjut di bawah kedok perjanjian palsu.
Seluruh narasi Surat At-Taubah Ayat 1 adalah sebuah babak dalam sejarah hukum dan teologi Islam yang mengajarkan pentingnya ketegasan (shidq) dan keadilan ('adl) dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal, sambil tetap menghormati batas waktu dan kewajiban moral yang tersisa, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam ayat-ayat selanjutnya dalam surat yang penting ini.
Perluasan pembahasan tentang hukum yang diturunkan dari Ayat 1 harus mencakup bagaimana ulama memandang aplikasinya di era modern. Apakah hukum *Bara’atun* tetap berlaku saat ini? Para ulama kontemporer sepakat bahwa hukum dasar tentang memutus perjanjian hanya berlaku jika: a) Ada perjanjian yang sah. b) Pihak lawan melanggar perjanjian tersebut secara eksplisit atau memberikan tanda-tanda pengkhianatan yang jelas. c) Pembatalan harus diumumkan secara resmi (seperti prinsip Al-Anfal: 58).
Inti dari Surat At-Taubah Ayat 1 adalah penanganan pengkhianatan terhadap perjanjian damai. Ayat ini tidak mendorong pengkhianatan oleh Muslimin, melainkan memberikan kerangka hukum untuk merespons pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks hubungan antarnegara modern, ini dapat dianalogikan sebagai mekanisme untuk mengakhiri traktat atau perjanjian yang telah dilanggar oleh salah satu pihak, dengan kewajiban memberikan pemberitahuan resmi.
Deklarasi pemutusan hubungan ini memastikan bahwa seluruh Jazirah Arab (khususnya wilayah Haram) tunduk pada satu hukum, yaitu hukum Islam. Ini adalah sebuah langkah yang logis dari perspektif kedaulatan, mengingat bahwa Negara Islam telah menguasai Mekah dan wilayah sekitarnya. Ayat 1 adalah alat untuk mengkonsolidasikan kemenangan politik dan spiritual tersebut, menjamin bahwa tidak ada musuh bersenjata yang dapat bersembunyi di balik perjanjian yang telah menjadi cacat.
Meskipun Surat At-Taubah Ayat 1 adalah deklarasi pemutusan, ia secara intrinsik terkait dengan hukum pertahanan dan jihad yang diatur dalam Al-Qur'an. Pemutusan hubungan adalah prasyarat untuk tindakan militer yang sah. Tanpa pemutusan dan masa tenggang, setiap serangan akan dianggap sebagai agresi yang melanggar janji. Ayat 1 membenarkan tindakan yang mungkin diambil setelah masa tenggang berakhir, karena pihak musuh telah secara resmi kehilangan perlindungan perjanjian mereka.
Hal ini menunjukkan betapa rinci dan etisnya syariat Islam bahkan dalam konteks perang. Perang tidak dimulai dengan kejutan, tetapi setelah semua upaya damai dan semua janji hukum telah dihormati sepenuhnya oleh Muslimin, dan telah ada pengumuman yang jelas mengenai berakhirnya masa aman.
Kesimpulannya, studi mendalam terhadap Surat At-Taubah Ayat 1 mengungkapkan sebuah teks hukum yang kompleks, terikat pada peristiwa historis kritis, namun mengandung prinsip-prinsip abadi tentang keadilan, kejujuran dalam janji, dan kedaulatan spiritual. Ia adalah fondasi penting untuk memahami doktrin hubungan internasional dalam Islam di masa awal penegakan kedaulatan negara Madinah.