Tafsir, Fiqh, dan Implementasi Kontemporer Delapan Asnaf Penerima Zakat
Surat At-Taubah, yang dikenal sebagai surat pembersih dan penentu kebijakan, memuat salah satu ayat terpenting dalam sistem ekonomi Islam—yakni Ayat 60. Ayat ini bukan sekadar rekomendasi, melainkan penetapan ilahi yang mengikat mengenai alokasi wajib dana Zakat (sadaqah). Dalam konteks keislaman, Zakat bukanlah pajak semata, melainkan ibadah harta yang memiliki fungsi ganda: membersihkan jiwa pemberi dari kekikiran dan membersihkan harta dari hak orang lain, sekaligus menjamin keadilan distributif dalam masyarakat.
Pentingnya ayat ini terletak pada sifatnya yang eksplisit dan membatasi. Ketika Al-Qur'an menggunakan lafaz “Innama” (sesungguhnya hanyalah/hanya untuk), hal ini menunjukkan pembatasan (hasr). Artinya, dana Zakat harus didistribusikan secara eksklusif kepada delapan golongan (asnaf) yang disebutkan, tanpa penambahan atau pengurangan, sebuah prinsip yang telah dijunjung tinggi oleh seluruh mazhab fiqh sepanjang sejarah.
Ayat ini muncul di tengah konteks dakwah yang semakin meluas dan kebutuhan akan pengelolaan keuangan negara Islam yang terstruktur. Penetapan delapan asnaf ini menunjukkan betapa komprehensifnya visi Islam dalam mengatasi kemiskinan, utang, ketidaksetaraan, dan bahkan aspek strategis politik serta pertahanan.
Transliterasi: Innamas-ṣadaqātu lil-fuqarā'i wal-masākīni wal-‘āmilīna ‘alaihā wal-mu'allafati qulūbuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabīlillāhi wabnis-sabīl, farīḍatam minallāh, wallāhu ‘alīmun ḥakīm.
Terjemahan (Kementerian Agama RI): Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabilillah) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
Analisis terhadap delapan asnaf ini memerlukan perincian yang mendalam, karena definisi dan implementasinya telah menjadi subjek pembahasan para fuqaha (ahli hukum Islam) selama berabad-abad. Perbedaan mendasar antara fuqara dan masakin, serta penafsiran kontemporer terhadap fisabilillah, adalah kunci memahami relevansi ayat ini di era modern.
Secara bahasa, fakir (faqir) berasal dari kata faqr yang berarti tulang punggung. Seorang fakir diibaratkan orang yang patah tulang punggungnya karena beratnya beban hidup. Dalam terminologi fiqh, fuqara adalah golongan yang paling parah tingkat kemiskinannya.
Pembedaan Fiqh: Mayoritas ulama sepakat bahwa fakir lebih parah kondisinya daripada miskin (masakin). Zakat yang diberikan kepada mereka bertujuan untuk menutupi kekurangan kebutuhan dasar mereka (pangan, sandang, papan) hingga setahun penuh atau hingga mereka mampu mandiri. Penting dicatat bahwa dalam Islam, Zakat diberikan untuk memberdayakan, bukan sekadar menunda kelaparan. Jika memungkinkan, Zakat harus diiringi dengan pelatihan agar mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.
Miskin (miskin) berasal dari kata sukūn (diam), menunjukkan orang yang terpaksa diam atau berhenti dari mencari nafkah karena kekurangan. Secara fiqh, mereka adalah golongan yang lebih baik sedikit dibandingkan fakir, namun masih tidak cukup.
Ijtihad Kontemporer: Dalam konteks modern, perbedaan antara fakir dan miskin sering disamakan atau dilihat dalam satu kategori kemiskinan struktural. Namun, hukum Zakat mensyaratkan bahwa kedua kategori ini harus dipertimbangkan dalam distribusi, memastikan bahwa dana Zakat menjangkau berbagai tingkat kekurangan ekonomi dalam masyarakat.
Batasan Pemberian: Ulama Hanafi berpendapat bahwa Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki harta melebihi nisab (batas wajib Zakat), meskipun harta tersebut tidak produktif. Sementara mazhab lain lebih fokus pada kecukupan kebutuhan sehari-hari, bukan hanya kepemilikan harta statis.
Amil adalah orang atau institusi yang ditugaskan oleh pemerintah atau otoritas syariah untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana Zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian Zakat sebagai upah kerja (ujrah) mereka, meskipun mereka sendiri secara ekonomi tergolong mampu (kaya).
Syarat Amil: Amil harus memenuhi syarat integritas, pengetahuan, dan profesionalisme. Mereka harus bekerja secara aktif dalam salah satu tahapan manajemen Zakat (penghitungan, pengumpulan, pencatatan, atau distribusi).
Batasan Pembayaran: Besaran yang diberikan kepada amil haruslah proporsional dengan usaha dan waktu yang mereka curahkan. Mayoritas fuqaha menetapkan bahwa porsi amil tidak boleh melebihi batas tertentu dari total Zakat yang dikumpulkan (seperti 1/8 atau sesuai kebutuhan wajar yang ditentukan oleh Imam/Khalifah).
Porsi ini sangat vital. Dengan memastikan amil mendapatkan upah yang layak dari dana Zakat, sistem Zakat dapat berjalan efisien dan profesional, jauh dari unsur sukarela yang tidak terstruktur.
Golongan ini adalah mereka yang diberikan Zakat dengan tujuan politik, sosial, atau keagamaan tertentu untuk menguatkan iman mereka atau melindungi komunitas Muslim. Tujuannya adalah ta’līf al-qulūb (melunakkan hati).
Klasifikasi Fiqh:
Perdebatan: Ada perdebatan mengenai apakah asnaf ini masih relevan pasca-era Rasulullah SAW. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak mualaf telah gugur karena Islam telah kuat. Namun, Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa asnaf ini tetap berlaku sepanjang masa, terutama jika ada kebutuhan mendesak untuk meredam permusuhan atau menguatkan persatuan umat, yang mana sangat relevan dalam geopolitik kontemporer.
Asnaf ini secara historis diarahkan untuk membiayai pembebasan budak (mukatab) atau tawanan perang. Tujuan utamanya adalah penghapusan perbudakan, yang merupakan agenda moral besar dalam Islam.
Implementasi Kontemporer: Karena perbudakan formal hampir tidak ada di dunia modern, ulama kontemporer melakukan ijtihad terhadap makna fi ar-riqāb.
Golongan ini adalah mereka yang terbebani utang dan tidak mampu membayarnya. Zakat diberikan untuk melunasi utang mereka agar mereka bisa kembali hidup normal.
Kategori Utang yang Boleh Dilunasi Zakat:
Syarat Utama: Utang tersebut harus jatuh tempo, dan si penghutang tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasinya setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Zakat tidak diberikan untuk melunasi utang yang diambil untuk tujuan haram.
Secara harfiah berarti "di jalan Allah". Asnaf ini adalah yang paling luas dan paling banyak menimbulkan diskusi fiqh, terutama dalam implementasi modern.
Penafsiran Kontemporer yang Lebih Luas: Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas dakwah, banyak ulama modern (termasuk ulama dari Dewan Fiqh Internasional) memperluas cakupan fi sabīlillāh mencakup segala upaya yang bertujuan menegakkan agama dan kemaslahatan umat secara keseluruhan, seperti:
Perluasan makna ini didasarkan pada prinsip bahwa membela dan menegakkan Islam di era modern tidak selalu berbentuk peperangan, tetapi juga melalui pertarungan intelektual, pendidikan, dan pembangunan peradaban. Syarat utamanya adalah proyek tersebut tidak memiliki sumber dana lain yang stabil dan tujuannya jelas untuk menegakkan Syariat Allah.
Secara harfiah berarti "anak jalan". Mereka adalah orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) dan kehabisan bekal atau uang, sehingga terputus dari sumber keuangannya, meskipun di kampung halamannya ia tergolong kaya.
Kriteria:
Asnaf ini menunjukkan kepedulian Islam terhadap individu yang mengalami kesulitan transit, bahkan jika kesulitan itu bersifat temporer dan terpisah dari status ekonomi permanen mereka.
Ayat 60 menggunakan kata “Innamas-ṣadaqātu” yang menekankan pembatasan. Hukum wajib Zakat (farīḍatam minallāh) mengikat bahwa dana Zakat harus didistribusikan kepada salah satu atau semua dari delapan asnaf. Tidak boleh ada satu rupiah pun dari dana Zakat yang dialokasikan untuk keperluan lain (misalnya pembangunan jembatan umum atau kantor pemerintah) yang tidak termasuk dalam delapan asnaf, meskipun itu adalah proyek kebaikan.
Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan distribusi Zakat ke semua asnaf yang ada.
Kontroversi terbesar dalam manajemen Zakat modern adalah perluasan makna fi sabīlillāh. Jika kita membatasi maknanya hanya pada jihad fisik, maka sebagian besar dana Zakat di negara-negara yang damai akan terbuang. Oleh karena itu, penerapan Zakat untuk pemberdayaan ekonomi (mikro-kredit bagi fakir miskin), beasiswa pendidikan tinggi untuk anak yatim, atau pembangunan klinik kesehatan gratis, seringkali dialokasikan di bawah kategori fi sabīlillāh, dengan landasan bahwa semua ini adalah upaya strategis untuk meninggikan kalimat Allah dan menegakkan kemaslahatan umum.
Namun, perluasan ini tetap harus hati-hati. Dana Zakat tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek yang sudah menjadi tanggung jawab negara (seperti infrastruktur publik standar) jika negara tersebut memiliki sumber pajak lain. Zakat harus difokuskan pada upaya yang tidak terjangkau oleh sumber daya umum dan secara spesifik diarahkan pada pemberdayaan kelompok rentan yang disebut dalam ayat.
Amil adalah satu-satunya asnaf yang berhak menerima Zakat meskipun mereka kaya. Ini menegaskan bahwa sistem Zakat harus dikelola secara profesional dan terinstitusi, bukan sekadar sedekah acak. Jika sistem pengelolaan lemah, Zakat akan gagal mencapai tujuannya untuk mentransformasi masyarakat dari konsumtif menjadi produktif. Kualitas dan integritas amil menjadi penentu keberhasilan sistem Zakat secara keseluruhan.
Ayat ini berfungsi sebagai konstitusi ekonomi Islam, mengatur aliran kekayaan dari yang kaya kepada yang membutuhkan, sekaligus menciptakan jaring pengaman sosial yang kokoh. Dampak Zakat jauh melampaui sekadar bantuan. Ini adalah mekanisme sirkulasi kekayaan yang mencegah penumpukan harta pada segelintir orang, sebagaimana dikecam dalam ajaran Islam lainnya.
Tujuan ultimate Zakat adalah memindahkan asnaf fuqara dan masakin dari status penerima konsumtif menjadi subjek produktif. Lembaga Zakat modern harus merancang program yang berbasis modal kerja, pelatihan keterampilan, dan pendampingan, yang semuanya dapat dibiayai oleh alokasi yang cerdas dari delapan asnaf.
Contohnya, pemberian modal usaha kecil kepada fakir miskin yang memenuhi syarat harus dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk distribusi Zakat yang paling transformatif. Dana tersebut, meskipun awalnya diberikan di bawah kategori fuqara, memiliki efek jangka panjang untuk mengurangi jumlah penerima Zakat di masa depan.
Apabila Zakat dikelola secara optimal, dampaknya terasa pada tingkat makroekonomi:
Porsi Mualaf menegaskan pentingnya integrasi sosial. Zakat digunakan sebagai alat soft power untuk menyatukan hati, baik di kalangan non-Muslim yang diharapkan masuk Islam, maupun di kalangan Muslim yang baru beriman dan membutuhkan dukungan moral serta material untuk berintegrasi penuh dalam komunitas. Aspek ini menyoroti bahwa Zakat juga memiliki dimensi politik dan sosial yang mendalam, bukan hanya amal belaka.
Pemahaman yang utuh terhadap Ayat 60 memerlukan apresiasi terhadap pilihan kata yang digunakan Al-Qur'an.
Ayat ini menggunakan istilah ‘As-Sadaqat’ (sedekah-sedekah), padahal yang dimaksud secara fiqh adalah Zakat (sedekah wajib). Penggunaan kata sadaqah di sini memiliki dua tujuan linguistik dan teologis:
Penutup ayat ini—“farīḍatam minallāh” (suatu ketetapan yang diwajibkan Allah)—menghilangkan semua keraguan mengenai sifat ayat ini. Ini bukan saran, bukan kebijakan yang dapat diubah oleh manusia, melainkan kewajiban ilahi. Frasa ini memberikan legitimasi dan kekuatan hukum yang tak tertandingi pada sistem Zakat, menempatkannya sejajar dengan Shalat dan Puasa.
Ayat ditutup dengan sifat Allah: “Wallāhu ‘alīmun ḥakīm” (Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana). Ini adalah penegasan bahwa pembagian menjadi delapan asnaf adalah hasil dari pengetahuan mutlak (‘alīm) yang mencakup segala bentuk kebutuhan manusia, dan kebijaksanaan sempurna (ḥakīm) yang memastikan distribusi tersebut mencapai keadilan sosial yang optimal. Tidak ada satu asnaf pun yang diciptakan tanpa tujuan strategis yang bijaksana.
Dalam memahami asnaf fuqara dan masakin, para ulama juga membahas apa yang termasuk dalam ‘kebutuhan dasar’. Secara umum, kebutuhan dasar meliputi:
Pada zaman modern, fenomena migrasi, pengungsi internal, dan krisis bepergian menjadi sangat relevan. Walaupun banyak pengungsi mungkin telah kehilangan rumah dan aset, mereka secara teknis berada di bawah kategori fuqara/masakin. Namun, Ibnu Sabil secara spesifik mencakup individu yang terputus dari sumber daya mereka saat transit. Asnaf ini bisa diterapkan untuk membantu imigran legal yang baru tiba dan belum stabil secara ekonomi, atau korban bencana yang terpaksa mengungsi sementara waktu dan membutuhkan biaya perjalanan kembali ke tempat aman.
Porsi untuk Gharimin (orang berutang) bukan hanya tentang membayar utang, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kedua. Syariat memastikan bahwa utang yang halal tidak menjadi penghalang permanen bagi seseorang untuk beribadah dan berkontribusi pada masyarakat. Ini adalah perlindungan dari jeratan utang yang dapat menghancurkan martabat dan masa depan seseorang.
Mazhab fiqh juga menekankan bahwa Zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang berutang namun memiliki aset yang lebih dari cukup untuk melunasi utangnya. Keputusan ini mencegah penyalahgunaan dana Zakat oleh orang-orang kaya yang hanya ingin menghindari tanggung jawab finansial mereka sendiri.
Secara keseluruhan, pemahaman terhadap Surat At-Taubah Ayat 60 adalah fondasi bagi setiap sistem ekonomi Islam yang menginginkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan yang merata. Ayat ini adalah panduan abadi, yang meskipun turun di masa lampau, tetap relevan dan aplikatif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan di seluruh dunia.