Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan babak penting dalam sejarah ketatanegaraan bangsa. Setelah tiga kali amandemen besar yang dilakukan secara bertahap, Amandemen Keempat UUD 1945 menjadi penutup dari rangkaian reformasi konstitusional yang bertujuan menyempurnakan fondasi negara demokratis pasca-Orde Baru. Amandemen ini disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun 2002, mengakhiri fase penataan ulang kerangka dasar bernegara Indonesia.
Amandemen keempat tidak hanya berupa penambahan atau pengurangan pasal, melainkan peninjauan menyeluruh terhadap beberapa aspek krusial yang belum tuntas dibenahi pada amandemen sebelumnya. Fokus utama dari amandemen ini adalah penguatan kelembagaan negara, penataan kembali hak asasi manusia, dan penyempurnaan mekanisme kekuasaan. Beberapa isu substansial yang menjadi sorotan dalam sesi ini antara lain:
Salah satu perubahan paling signifikan yang ditetapkan melalui Amandemen Keempat adalah penambahan Bab baru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan, yang sebelumnya tersebar. Bab ini memberikan landasan hukum yang lebih tegas mengenai kewajiban negara dalam membiayai pendidikan dasar dan tanggung jawab negara dalam memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selain itu, dilakukan juga penyempurnaan pada Pasal 28 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, memastikan perlindungan HAM lebih komprehensif.
Perubahan penting lainnya menyangkut mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Meskipun Mahkamah Agung (MA) masih memiliki fungsi yudisial, peran Mahkamah Konstitusi (MK) ditegaskan kembali sebagai penjaga utama konstitusi. Amandemen ini memperjelas bahwa MK adalah lembaga peradilan tertinggi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD.
Amandemen Keempat UUD 1945 dipandang sebagai titik akhir dari proses reformasi konstitusional yang dimulai sejak 1999. Tujuan utamanya adalah menciptakan sebuah konstitusi yang lebih modern, responsif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menjamin tegaknya supremasi hukum serta perlindungan hak warga negara secara maksimal. Dengan selesainya amandemen keempat, UUD 1945 memiliki 37 bab, 167 pasal, dan beberapa ketentuan tambahan.
Penyempurnaan ini memastikan bahwa struktur ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih seimbang (checks and balances) dan meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan yang pernah terjadi di masa lalu. Implementasi dari pasal-pasal hasil amandemen ini terus menjadi panduan bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan publik hingga saat ini, menegaskan komitmen Indonesia pada sistem negara hukum yang demokratis.