Konsep Arif Dirgantara melampaui sekadar istilah teknis; ia adalah sebuah filosofi mendalam yang merangkum aspirasi tertinggi bangsa Indonesia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mempertahankan ruang udara serta luar angkasa. Secara etimologis, 'Arif' merujuk pada kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam, sementara 'Dirgantara' mencakup atmosfer bumi hingga ruang antariksa. Oleh karena itu, Arif Dirgantara mewakili kearifan kolektif dan strategis dalam mengelola domain udara sebagai sumbu vital kedaulatan, ekonomi, dan peradaban masa depan Indonesia.
Dalam konteks negara kepulauan terbesar di dunia, penguasaan wilayah udara bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan geopolitik. Artikel ini akan mengupas tuntas setiap dimensi dari filosofi Arif Dirgantara, mulai dari akar sejarahnya, pilar-pilar pembangunan teknologi, strategi pertahanan kedaulatan, hingga visi jangka panjang Indonesia sebagai kekuatan dirgantara global yang mandiri dan beretika. Kompleksitas tantangan yang dihadapi memerlukan respons yang terintegrasi, holistik, dan, yang paling penting, didasari oleh prinsip kebijaksanaan yang diwakili oleh kata 'Arif'.
Arif Dirgantara adalah sintesis antara warisan budaya bangsa yang menjunjung tinggi pengetahuan (Arif) dan ambisi modern untuk menguasai teknologi (Dirgantara). Konsep ini menuntut bahwa setiap keputusan strategis terkait udara dan luar angkasa harus diambil dengan pertimbangan yang matang, etis, dan berkelanjutan, tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek.
Kebijaksanaan dalam konteks kedirgantaraan mencakup penggunaan sumber daya secara efisien, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, serta memastikan bahwa kemajuan di bidang ini memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia adalah penolakan terhadap pemanfaatan teknologi secara sembrono atau agresif tanpa perhitungan moral dan sosial.
Etika merupakan fondasi utama. Pengembangan pesawat nirawak (UAV) atau sistem satelit pengawasan harus senantiasa memperhatikan privasi warga negara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang melanggar hak asasi manusia. Kebijaksanaan menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran dan pembangunan infrastruktur yang mendukung riset dan pengembangan.
Pendekatan Arif Dirgantara menekankan bahwa investasi besar di sektor pertahanan udara harus sejalan dengan peningkatan kemampuan penerbangan sipil, logistik, dan mitigasi bencana. Kedua sektor ini harus dilihat sebagai satu ekosistem yang saling menguatkan, bukan bersaing memperebutkan alokasi sumber daya. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan mengalokasikan sumber daya ganda (dual-use technology) secara optimal.
Dirgantara bukan sekadar tempat penerbangan; ia adalah lapisan terdepan kedaulatan dan koridor ekonomi masa depan. Indonesia, dengan garis khatulistiwa yang melintasi wilayahnya, memiliki keunggulan geografis unik yang harus dikapitalisasi melalui penguasaan teknologi satelit dan peluncuran.
Konsepsi Dirgantara dalam konteks Nusantara sangat dipengaruhi oleh doktrin Wawasan Nusantara. Udara di atas kepulauan, laut teritorial, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Segala bentuk pelanggaran di udara dianggap sebagai ancaman langsung terhadap integritas teritorial. Penguasaan ruang ini harus mencakup:
Mencapai status Arif Dirgantara memerlukan fondasi teknologi yang kuat dan berkelanjutan. Kemandirian ini bukan berarti menutup diri dari kolaborasi internasional, melainkan kemampuan untuk memproduksi dan merawat sistem inti secara domestik, memastikan bahwa kedaulatan teknologi berada di tangan bangsa sendiri.
Kemandirian teknologi dimulai dari kualitas insinyur, teknisi, dan peneliti. Investasi dalam pendidikan teknik kedirgantaraan adalah prioritas tertinggi, menjamin kesinambungan pengetahuan dan inovasi dari generasi ke generasi. Program beasiswa khusus dan kemitraan dengan universitas global harus difokuskan pada penguasaan disiplin ilmu kritis.
Pengembangan SDM harus terfokus pada beberapa area kunci yang akan menentukan daya saing industri dirgantara nasional:
Infrastruktur fisik merupakan urat nadi industri dirgantara. Ini termasuk laboratorium uji terowongan angin (wind tunnel) yang memadai, fasilitas pengujian struktur pesawat, dan pabrik komponen presisi tinggi. Ketersediaan infrastruktur ini memastikan bahwa prototipe dapat diuji dan divalidasi di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada fasilitas luar negeri yang mahal dan rentan terhadap pembatasan ekspor.
Perusahaan industri strategis, khususnya yang bergerak di bidang penerbangan, harus didorong untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) in-house. Pemerintah perlu memberikan insentif pajak dan dukungan finansial untuk mempercepat proses sertifikasi produk lokal sesuai standar internasional. Keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai rantai pasok juga esensial untuk membangun ekosistem yang resilien.
Kedaulatan udara adalah aspek non-negosiasi dari Arif Dirgantara. Strategi pertahanan harus didasarkan pada prinsip pencegahan (deterrence) yang kredibel, didukung oleh teknologi yang tepat guna dan operasi yang arif dalam penggunaan kekuatan.
Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menjaga ruang udaranya karena luasnya wilayah dan banyaknya celah yang rentan. Doktrin pertahanan harus mengadopsi pendekatan berlapis (layered defense), menggabungkan aset darat (rudal SAM), laut (sistem pertahanan kapal), dan udara (jet tempur interseptor).
Proses modernisasi tidak boleh hanya berfokus pada pembelian, tetapi pada Transfer of Technology (TOT) dan komitmen lokalisasi produksi. Sistem pertahanan udara yang diakuisisi harus mampu diintegrasikan ke dalam sistem komando dan kontrol nasional (C4ISR) yang dikembangkan sendiri. Penguasaan radar pengintai jarak jauh dan teknologi Electronic Warfare (EW) adalah kunci untuk mendominasi kesadaran situasional udara.
Konsep MEF harus diinterpretasikan secara dinamis, mengutamakan kualitas, kapabilitas jaringan, dan kemampuan respons cepat, daripada kuantitas aset yang statis. Aset pertahanan udara harus bergerak dan mampu beroperasi dari pangkalan di pulau-pulau terpencil, menggunakan konsep 'pangkalan udara garis depan' (forward operating bases).
Ancaman terhadap kedaulatan udara kini tidak hanya datang dari pesawat fisik, tetapi juga dari serangan siber terhadap sistem kendali lalu lintas udara, komunikasi militer, dan satelit navigasi. Strategi Arif Dirgantara menuntut pembentukan benteng siber yang melindungi seluruh infrastruktur digital kedirgantaraan.
Kebutuhan untuk melindungi avionik, data sensor, dan komunikasi memerlukan unit khusus yang fokus pada ancaman siber yang menargetkan sistem penerbangan. Ini termasuk pengujian penetrasi (penetration testing) berkala terhadap semua perangkat lunak kontrol penerbangan dan pengembangan enkripsi yang tahan terhadap kuantum.
Sektor dirgantara adalah pendorong pertumbuhan ekonomi (economic multiplier) yang signifikan. Ia menciptakan lapangan kerja dengan nilai tambah tinggi, mendorong inovasi di sektor lain, dan meningkatkan konektivitas yang krusial bagi negara kepulauan. Pemanfaatan kearifan lokal dalam mengelola ruang udara harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
Di wilayah yang terfragmentasi oleh lautan, transportasi udara adalah penghubung utama antara pusat-pusat ekonomi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga wilayah terpencil di Papua dan Maluku. Pembangunan bandara perintis dan peningkatan kualitas layanan navigasi di wilayah timur Indonesia merupakan investasi strategis dalam persatuan nasional dan pemerataan ekonomi.
Kebijaksanaan Dirgantara menuntut pengembangan jaringan kargo udara yang efisien untuk mendukung ekspor komoditas bernilai tinggi, seperti perikanan segar dan produk manufaktur. Peningkatan kapasitas bandara menjadi hub kargo regional dapat memposisikan Indonesia sebagai pusat logistik udara Asia Tenggara.
Sektor Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) memiliki potensi besar untuk menjadi sumber devisa. Dengan populasi pesawat yang terus bertambah di Asia, Indonesia harus memperkuat kapabilitas MRO-nya, tidak hanya untuk pesawat domestik, tetapi juga untuk melayani maskapai regional. Hal ini membutuhkan sertifikasi internasional yang ketat dan investasi dalam fasilitas hanggar canggih.
Untuk mengurangi ketergantungan impor, program lokalisasi komponen pesawat, mulai dari interior kabin hingga bagian struktural non-kritis, harus didorong. Ini akan menciptakan ekosistem industri yang lebih mandiri dan mengurangi risiko gangguan rantai pasok global.
Arif Dirgantara tidak berhenti di atmosfer; ia mencakup ambisi Indonesia untuk menjadi pemain yang kredibel di ruang antariksa. Penguasaan teknologi satelit dan roket peluncur adalah prasyarat untuk memastikan akses dan pemanfaatan orbit geostasioner yang strategis.
Ketergantungan pada satelit asing menimbulkan kerentanan data dan keamanan informasi. Pengembangan dan peluncuran satelit komunikasi nasional, cuaca, dan penginderaan jauh adalah langkah wajib untuk mencapai kedaulatan data. Investasi dalam teknologi satelit orbit rendah (LEO) juga penting untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah terpencil.
Pembangunan fasilitas peluncuran roket di Biak atau wilayah khatulistiwa lainnya, yang menawarkan efisiensi bahan bakar yang signifikan, adalah proyek jangka panjang yang harus dipertahankan. Kemampuan untuk menempatkan satelit ke orbit dengan roket buatan sendiri adalah puncak dari kemandirian Arif Dirgantara.
Proyek pengembangan roket peluncur harus melalui beberapa fase pengembangan yang terstruktur, memastikan setiap tahap mencapai tingkat kematangan teknologi yang diperlukan:
Data dari satelit penginderaan jauh sangat krusial untuk manajemen sumber daya alam, pemantauan bencana, perencanaan tata ruang, dan penegakan hukum di laut. Arif Dirgantara menuntut penggunaan data ini secara maksimal dan terintegrasi antarlembaga.
Aplikasi strategis dari data yang dihasilkan oleh satelit penginderaan jauh mencakup:
Mewujudkan filosofi Arif Dirgantara membutuhkan mengatasi serangkaian tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan anggaran, tekanan geopolitik, hingga perlunya reformasi birokrasi yang mendukung inovasi.
Proyek-proyek kedirgantaraan, terutama pengembangan roket dan pesawat, memerlukan investasi jangka panjang dan berkelanjutan yang sering kali bertentangan dengan siklus anggaran politik jangka pendek. Kebijaksanaan 'Arif' menuntut komitmen lintas pemerintahan untuk mempertahankan prioritas strategis ini.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Indonesia harus mencari mekanisme pendanaan inovatif, seperti skema Public-Private Partnership (PPP) untuk infrastruktur MRO dan penggunaan skema kredit ekspor untuk pembelian alutsista yang dilengkapi komitmen TOT maksimal. Pembentukan dana abadi riset dirgantara juga dapat menjamin keberlanjutan pendanaan. Dalam kerangka ini, setiap rupiah yang diinvestasikan harus dipertimbangkan dari sudut pandang pengembalian investasi teknologi, bukan sekadar pengembalian finansial langsung.
Elaborasi lebih lanjut mengenai pendanaan mencakup model insentif fiskal yang agresif. Ini berarti memberikan keringanan pajak yang substansial kepada perusahaan lokal yang menginvestasikan minimal 10% dari pendapatan mereka ke dalam R&D dirgantara. Selain itu, pemerintah dapat mengeluarkan obligasi hijau (green bonds) untuk mendanai pengembangan teknologi penerbangan berkelanjutan, seperti bahan bakar nabati untuk aviasi (Sustainable Aviation Fuel - SAF) dan desain pesawat listrik hibrida, sesuai dengan tuntutan global akan penerbangan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini adalah manifestasi konkret dari aspek 'Arif' (bijaksana) dalam pembangunan dirgantara.
Indonesia berada di tengah persaingan kekuatan besar yang secara langsung memengaruhi akses kita terhadap teknologi kunci. Strategi pembelian dan aliansi harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari ketergantungan tunggal pada satu negara adidaya, mempertahankan posisi non-blok yang kuat, dan memanfaatkan persaingan tersebut untuk memaksimalkan transfer pengetahuan.
Diplomasi teknologi harus aktif mencari mitra yang bersedia berbagi pengetahuan secara substantif, bukan hanya menjual produk jadi. Fokus harus diarahkan pada negara-negara yang memiliki kapabilitas niche, misalnya, di bidang pesawat nirawak berkapasitas tinggi atau sistem radar pasif.
Meskipun ada investasi di bidang pendidikan, daya tarik bekerja di luar negeri sering menyebabkan 'brain drain' atau kebocoran talenta terbaik. Filosofi Arif Dirgantara harus menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya kompetitif secara finansial, tetapi juga memberikan peluang karier yang menantang dan proyek-proyek yang memiliki dampak nasional yang signifikan, memicu rasa bangga dan kepemilikan. Upaya ini harus mencakup:
Keberhasilan Arif Dirgantara sangat bergantung pada kemampuan integrasi horizontal dan vertikal seluruh elemen kedirgantaraan, mulai dari lembaga riset, industri pertahanan, operator sipil, hingga regulator. Integrasi ini membutuhkan platform tunggal untuk berbagi data, standar operasional yang seragam, dan visi jangka panjang yang terkoordinasi.
Pengambilan keputusan yang arif memerlukan data yang akurat dan real-time. Perlu dikembangkan platform ‘Satu Data Dirgantara’ yang mengintegrasikan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sistem radar pertahanan, data lalu lintas udara sipil, dan citra satelit. Integrasi ini memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, dari pilot hingga Panglima, memiliki kesadaran situasional yang sama.
Standar keamanan dan sertifikasi produk kedirgantaraan harus diselaraskan dengan regulasi internasional (seperti ICAO dan FAA) sambil mempertahankan fleksibilitas untuk mengakomodasi inovasi lokal. Regulasi harus bersifat pro-inovasi, tidak mematikan inisiatif pengembangan pesawat atau drone lokal dengan persyaratan birokrasi yang berlebihan.
Model kemitraan antara TNI dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) serta industri swasta lainnya harus diperkuat. Militer bertindak sebagai ‘klien pertama’ yang memberikan persyaratan operasional dan umpan balik yang kritis, sementara industri sipil didorong untuk mengadaptasi teknologi militer untuk aplikasi sipil (spin-off), misalnya dalam pembuatan pesawat angkut taktis yang dapat dikonfigurasi ulang menjadi pesawat sipil regional.
Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang melibatkan personel militer, insinyur industri, dan akademisi secara bersama-sama akan memecah silo pengetahuan dan mempercepat transfer teknologi dan inovasi antar sektor. Pelatihan ini harus mencakup simulasi operasi penerbangan terpadu dan uji coba sistem baru.
Aspek kearifan (Arif) di sini menuntut penggunaan fasilitas pelatihan dan simulasi yang dibangun oleh militer juga dapat diakses oleh pihak sipil dan akademisi pada waktu yang ditentukan, memaksimalkan nilai aset nasional. Misalnya, simulator penerbangan jet tempur canggih dapat digunakan untuk melatih prinsip-prinsip aerodinamika ekstrem bagi mahasiswa teknik, atau untuk penelitian ergonomi kokpit modern.
Tanggung jawab terhadap lingkungan adalah bagian integral dari kebijaksanaan 'Arif'. Indonesia harus memimpin dalam transisi menuju penerbangan yang lebih hijau, memanfaatkan sumber daya hayati yang melimpah untuk bahan bakar berkelanjutan dan mengadopsi desain pesawat yang lebih efisien energi.
Potensi Indonesia dalam memproduksi bahan bakar nabati berbasis mikroalga atau minyak sawit yang telah diproses secara etis adalah sangat besar. Investasi pada riset SAF bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu kemandirian energi dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak global. Industri dirgantara nasional harus menetapkan target agresif untuk adopsi SAF dalam operasi penerbangan domestik.
Pemerintah harus memberikan insentif pajak atau subsidi untuk maskapai yang berinvestasi dalam pesawat hemat bahan bakar generasi baru dan yang menggunakan SAF. Regulasi yang mendukung inovasi ini akan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan yang pada akhirnya mengurangi jejak karbon penerbangan nasional.
Masa depan mobilitas udara melibatkan kendaraan vertikal lepas landas dan mendarat (eVTOL) dan drone otonom. Teknologi ini sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, menawarkan solusi logistik "last mile" yang efisien tanpa memerlukan infrastruktur bandara yang panjang.
Pengembangan teknologi otonom harus diikuti dengan kerangka regulasi yang bijaksana, yang menjamin keselamatan publik sambil tidak menghambat inovasi. Pengujian drone pengiriman kargo dan eVTOL untuk transportasi perkotaan harus dilakukan dalam zona uji coba yang ditetapkan dan dikelola dengan ketat untuk memastikan data operasional yang memadai sebelum diterapkan secara massal.
Integrasi eVTOL ke dalam ruang udara perkotaan Jakarta, Surabaya, atau Medan, misalnya, memerlukan perencanaan manajemen lalu lintas udara urban (UATM) yang revolusioner. Ini melibatkan pengembangan koridor udara khusus, sistem navigasi berbasis GPS presisi tinggi, dan protokol pencegahan tabrakan yang sangat andal, semuanya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang mencerminkan 'Arif'.
Arif Dirgantara juga berarti menumbuhkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap dunia penerbangan dan antariksa. Sebuah bangsa yang bijak di udara adalah bangsa yang memahami dan menghargai pentingnya domain ini dalam kehidupan sehari-hari.
Kurikulum pendidikan harus memasukkan elemen-elemen sains dan teknologi kedirgantaraan, mulai dari prinsip dasar aerodinamika hingga konsep satelit. Ini bertujuan untuk menanamkan minat pada usia dini dan memastikan pasokan talenta masa depan yang konsisten.
Pembangunan dan revitalisasi museum serta pusat sains yang interaktif dan modern dapat menjadi wadah edukasi publik yang efektif, menampilkan pencapaian nasional di bidang penerbangan dan antariksa serta menginspirasi generasi muda untuk mengejar karier di STEM.
Museum Dirgantara harus beralih dari sekadar menampilkan artefak statis menjadi pusat pembelajaran dinamis yang memanfaatkan realitas virtual (VR) dan simulasi penerbangan canggih. Pengunjung, terutama siswa, harus dapat merasakan sensasi merancang sayap, menerbangkan jet simulasi, atau mengendalikan misi satelit virtual. Ini adalah investasi dalam imajinasi kolektif bangsa, elemen fundamental dari kebijaksanaan dirgantara.
Penghargaan dan pengakuan terhadap para perintis dan inovator dirgantara nasional berfungsi sebagai katalisator semangat. Kisah-kisah keberhasilan mereka harus didokumentasikan dan dipopulerkan untuk menunjukkan bahwa kemandirian teknologi bukanlah utopia, melainkan hasil dari kerja keras dan dedikasi yang arif.
Konsep Arif Dirgantara adalah panggilan untuk tindakan strategis yang didasarkan pada perhitungan yang matang dan etika yang kuat. Dalam lanskap global yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi, penguasaan ruang udara dan antariksa adalah penentu utama kedaulatan dan kemakmuran Indonesia di masa depan.
Mencapai Arif Dirgantara membutuhkan komitmen yang tak tergoyahkan untuk investasi pada sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur riset domestik, dan penerapan kebijakan yang mendukung kemandirian teknologi. Ini adalah perjalanan panjang yang menuntut kesabaran strategis, kolaborasi antar-sektor, dan, yang paling penting, kepemimpinan yang bijaksana dalam mengelola ruang angkasa sebagai warisan strategis bangsa.
Indonesia harus memastikan bahwa setiap pesawat yang terbang, setiap satelit yang mengorbit, dan setiap kebijakan yang dibentuk di sektor ini, mencerminkan kearifan sejati: memanfaatkan kekuatan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan dan kedaulatan abadi Nusantara.
Filosofi ini mengikat seluruh elemen bangsa dalam visi tunggal. Industri, akademisi, regulator, dan militer, semuanya memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa langit di atas Indonesia bukan hanya jalur transit, tetapi adalah cerminan dari kekuatan ilmiah, teknis, dan etika bangsa yang terdidik dan bijaksana.
Pembangunan infrastruktur penerbangan regional, misalnya, tidak boleh hanya didorong oleh perhitungan biaya-manfaat jangka pendek. Kebijaksanaan menuntut bahwa bandara-bandara di daerah terpencil juga harus berfungsi sebagai pos evakuasi medis, pusat logistik bencana, dan basis pertahanan sipil. Pendekatan multi-fungsi ini, yang mengintegrasikan keamanan dan kesejahteraan, adalah inti dari pendekatan ‘Arif’.
Pada akhirnya, Arif Dirgantara adalah janji. Janji bahwa Indonesia tidak akan pernah lagi menjadi penonton dalam perlombaan teknologi udara dan antariksa. Janji untuk membangun masa depan di mana kedaulatan udara kita mutlak, kemandirian teknologi kita tak tergoyahkan, dan setiap kemajuan kita didasari oleh kebijaksanaan yang mendalam dan berkelanjutan.
Untuk mencapai skala operasional yang diperlukan dalam konteks negara kepulauan, dibutuhkan pengembangan sistem informasi geografis (SIG) yang canggih yang terintegrasi langsung dengan data real-time dari UAV dan satelit penginderaan jauh. SIG ini berfungsi sebagai otak sentral, memungkinkan pemangku kepentingan di darat untuk memvisualisasikan seluruh wilayah udara dan permukaan laut, memproses data dalam hitungan detik, dan merespons ancaman atau bencana dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemampuan analisis prediktif berbasis AI yang tertanam dalam SIG ini adalah manifestasi paling modern dari 'Arif'—memahami masa depan berdasarkan data masa lalu.
Selain itu, aspek keamanan dalam industri Dirgantara harus diperkuat secara ekstensif, mencakup segala hal mulai dari pengamanan fisik fasilitas produksi hingga keamanan rantai pasok dari infiltrasi asing. Ini membutuhkan sertifikasi keamanan yang sangat ketat untuk semua pemasok lokal yang berpartisipasi dalam pembuatan komponen pesawat atau sistem satelit. Sertifikasi ini harus melampaui standar kualitas teknis biasa, memasukkan audit mendalam terhadap integritas operasional dan siber. Tanpa pengamanan rantai pasok yang arif dan komprehensif, seluruh upaya kemandirian dapat dikompromikan oleh komponen rentan tunggal.
Kesinambungan teknologi memerlukan program mentoring yang formal dan wajib di setiap perusahaan dirgantara strategis. Insinyur senior harus secara aktif melatih dan mendampingi insinyur muda dalam proyek-proyek kunci, memastikan bahwa pengetahuan institusional yang berharga tidak hilang seiring dengan pensiunnya generasi perintis. Pendekatan ini adalah jaminan jangka panjang terhadap kualitas dan kekokohan ilmu pengetahuan dirgantara nasional.
Langkah-langkah ini, yang mencakup dimensi filosofis, teknis, ekonomi, militer, dan sosial, secara kolektif mendefinisikan jalan menuju terwujudnya visi Arif Dirgantara—sebuah Indonesia yang bijak, berdaulat, dan mandiri di langit dan luar angkasa.