Surah At-Taubah, yang dikenal juga sebagai Surah Bara’ah, menempati posisi yang sangat unik dalam Al-Qur'an. Ini adalah satu-satunya surah yang tidak diawali dengan lafaz Basmalah (Bismillahirrahmanirrahim). Ketidakhadiran Basmalah ini memiliki makna teologis dan historis yang mendalam, mencerminkan sifat utama surah ini sebagai deklarasi ketegasan, peringatan, dan pemutusan hubungan—sebuah deklarasi *Bara'ah*. Ayat pertama dari surah ini, yang menjadi fokus utama kajian ini, adalah fondasi dari seluruh penegasan tersebut. Ayat ini bukan sekadar pemberitahuan; ia adalah proklamasi ilahi yang mengubah lanskap politik dan sosial Jazirah Arab pada masa itu, menetapkan standar baru bagi perjanjian dan keamanan umat Islam.
Terjemahan Kementerian Agama RI:
(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). (QS. At-Taubah: 1)
Ayat ini dibuka dengan kata tunggal yang sangat kuat: *Bara'ah* (بَرَآءَةٌ). Kata ini berarti pemutusan, penarikan kembali jaminan, atau deklarasi tidak bertanggung jawab atas perjanjian. Ini adalah kata yang sarat makna ketegasan dan keadilan, menandakan berakhirnya sebuah babak dalam hubungan diplomatik antara negara Islam yang baru berdiri di Madinah dengan suku-suku musyrik di sekitarnya yang telah berulang kali melanggar janji mereka.
Untuk memahami kedalaman Surah At-Taubah 1, kita harus menempatkannya dalam kerangka waktu sejarah setelah Fathu Makkah (Pembebasan Mekah) dan sebelum Haji Wada' (Haji Perpisahan). Peristiwa kunci yang mendahului deklarasi *Bara'ah* adalah Perjanjian Hudaibiyah dan serangkaian pengkhianatan yang terjadi setelahnya. Meskipun Hudaibiyah awalnya tampak merugikan kaum Muslim, perjanjian itu mengandung ketentuan gencatan senjata selama sepuluh tahun.
Namun, perjanjian tersebut dengan cepat dilanggar oleh beberapa sekutu kaum Musyrikin, khususnya Banu Bakr, yang bersekutu dengan Quraisy, menyerang sekutu Nabi Muhammad, Bani Khuza'ah. Pelanggaran terang-terangan ini, yang terjadi di dalam wilayah yang seharusnya aman, menunjukkan bahwa perjanjian damai yang dibuat berdasarkan kepercayaan telah diinjak-injak oleh pihak musyrikin. Dalam pandangan hukum Islam, sebuah perjanjian menjadi batal ketika salah satu pihak secara nyata melanggar syarat-syarat fundamentalnya. Deklarasi *Bara'ah* adalah respons ilahi terhadap pengkhianatan ini.
Ayat 1 secara spesifik ditujukan kepada "orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)." Para ulama tafsir sepakat bahwa ini merujuk kepada beberapa kelompok musyrikin yang memiliki perjanjian berbeda-beda:
Ini menunjukkan bahwa deklarasi *Bara'ah* bukanlah perintah untuk kekerasan tanpa pandang bulu, tetapi sebuah prosedur hukum yang adil dan berjenjang yang didasarkan pada prinsip timbal balik dan keadilan. Keadilan dalam pemutusan perjanjian adalah inti dari penetapan hukum dalam surah ini.
Tujuan utama dari pengumuman yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib pada musim haji (Tahun 9 Hijriah) ini adalah untuk membersihkan Jazirah Arab dari kekuatan politik yang secara inheren tidak stabil dan mengancam keamanan negara Madinah. Pengkhianatan berulang telah menciptakan lingkungan ketidakpastian, di mana perjanjian damai tidak dapat diandalkan sebagai alat keamanan. Oleh karena itu, *Bara'ah* adalah langkah defensif dan konsolidatif, bukan sekadar agresi. Ini adalah penegasan kedaulatan yang mutlak setelah upaya damai berulang kali dikhianati.
Para mufasir menekankan bahwa sifat keras Surah At-Taubah 1 dan surah ini secara keseluruhan tidak terpisahkan dari pengkhianatan historis yang mendahuluinya. Jika pihak musyrikin mempertahankan perjanjian mereka, deklarasi ini tidak akan pernah diundangkan. Oleh karena itu, Surah At-Taubah adalah cerminan dari prinsip syariat: kesetiaan terhadap perjanjian adalah wajib, namun pengkhianatan membatalkan kewajiban tersebut dan memerlukan respons yang tegas demi melindungi masyarakat yang setia.
Pemahaman mendalam tentang terminologi dalam At-Taubah 1 sangat krusial. Tiga kata utama memerlukan analisis terperinci: *Bara'ah*, *Allah wa Rasulih*, dan *‘Ahadtum*.
Secara etimologi, *Bara'ah* berasal dari akar kata *Bara’a*, yang berarti bebas, suci, bersih, atau melepaskan diri. Dalam konteks ayat ini, maknanya adalah:
Kata ini mendominasi surah, karena seluruh struktur hukum dan etika surah ini didasarkan pada konsekuensi dari pemutusan hubungan tersebut. Ini adalah landasan teologis untuk tindakan selanjutnya yang diatur dalam ayat-ayat berikut, termasuk pemberian waktu empat bulan masa tenggang (Asyhurul Hurum) kepada para pengkhianat.
Pernyataan ini menekankan sumber otoritas. Deklarasi pemutusan hubungan ini bukan sekadar keputusan politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Sebaliknya, ini adalah keputusan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Implikasi dari penyebutan sumber ini adalah:
Kata ini merujuk pada perjanjian yang telah dibuat. Dalam bahasa Arab, *‘Ahad* (perjanjian) adalah konsep sakral yang menuntut kesetiaan yang tinggi. Ayat ini menunjukkan bahwa perjanjian telah ada dan dihormati oleh kaum Muslim ("yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka"), namun pelanggaran pihak lainlah yang memicu *Bara'ah*. Analisis kata ini menegaskan bahwa Islam menghargai perjanjian, tetapi kesetiaan terhadap perjanjian tersebut adalah syarat timbal balik. Ketika kesetiaan hilang dari satu pihak, pihak lain berhak membatalkan kewajiban mereka.
Dalam konteks tafsir, para ulama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Ath-Thabari memberikan penekanan luar biasa pada penggunaan kata *Bara'ah* sebagai judul surah. Ini berfungsi sebagai pintu masuk yang tegas, mempersiapkan pembaca untuk serangkaian hukum dan peringatan yang keras. Deklarasi ini merupakan bentuk *I’lam* (pemberitahuan resmi) yang harus disampaikan secara terbuka dan luas, itulah mengapa Nabi Muhammad SAW mengirimkan Ali bin Abi Thalib untuk membacakannya di hadapan khalayak ramai saat musim haji.
Surah At-Taubah 1 memberikan landasan fundamental bagi hukum perjanjian (Fiqh Siyar) dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara negara Islam dan entitas non-Muslim (Ahlu al-Dzimmam atau Mu'ahidin).
Syariat Islam sangat menekankan pentingnya menepati janji. Al-Qur'an berulang kali memerintahkan kaum Muslim untuk setia pada perjanjian mereka, bahkan dengan musuh. At-Taubah 1 hanya menjadi pengecualian ketika prinsip *Wafa' bil 'Ahd* dilanggar secara sepihak. Ayat ini menetapkan bahwa:
Kewajiban untuk setia terhadap perjanjian hanya berlaku selama pihak lain juga setia. Jika pihak lain mengkhianati, maka kewajiban pihak Muslim gugur, dan mereka berhak melakukan *Bara'ah*.
Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pelanggaran perjanjian harus bersifat nyata dan merugikan. Ini bukan berdasarkan prasangka atau ketakutan, tetapi didasarkan pada tindakan yang jelas-jelas melanggar syarat-syarat inti perjanjian, seperti memberikan bantuan kepada musuh kaum Muslim atau melancarkan serangan terhadap sekutu kaum Muslim.
Para fuqaha membagi perjanjian yang dibatalkan oleh *Bara'ah* menjadi beberapa jenis, yang semuanya bermuara pada kegagalan pihak musyrikin untuk menghormati komitmen mereka:
Keputusan untuk membatalkan perjanjian dan memberikan *Bara'ah* adalah tindakan yang bertujuan mengakhiri kekacauan politik yang disebabkan oleh pengkhianatan yang terus-menerus. Ini adalah implementasi dari prinsip pertahanan diri dan konsolidasi kekuasaan, memastikan bahwa negara Islam dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman dan stabil, bebas dari ancaman yang datang dari perjanjian palsu.
Sifat unik Surah At-Taubah—tanpa Basmalah—menambah dimensi teologis pada Ayat 1. Basmalah, yang berisi lafaz Ar-Rahman (Maha Pengasih) dan Ar-Rahim (Maha Penyayang), umumnya menyertai setiap surah sebagai tanda rahmat dan permulaan yang baik. Ketiadaannya di At-Taubah 1 diinterpretasikan sebagai berikut:
Para ulama seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa Surah At-Taubah seluruhnya berisi perintah untuk memerangi dan memperingatkan orang-orang yang melanggar janji, yang secara langsung bertentangan dengan konsep rahmat yang tersirat dalam Basmalah. Meskipun Allah Maha Pengasih, deklarasi *Bara'ah* ini adalah implementasi dari keadilan ilahi (*‘Adl*), bukan manifestasi langsung dari rahmat-Nya (*Rahmah*) terhadap para pengkhianat. Ini adalah hukum yang keras karena situasi yang ditangani juga keras: pengkhianatan yang berulang terhadap keamanan umat beriman.
Namun, penting untuk dicatat bahwa rahmat tetap ada dalam surah ini, terwujud dalam pemberian masa tenggang empat bulan. Ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan perjanjian diputus, pintu taubat dan kesempatan untuk memperbaiki diri selalu terbuka, sejalan dengan makna nama surah itu sendiri, At-Taubah (Pengampunan).
Ayat 1 juga menunjukkan kesempurnaan akhlak (etika) Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Jika perjanjian dibatalkan secara sepihak tanpa deklarasi resmi, ini bisa dicap sebagai pengkhianatan oleh kaum Muslim sendiri. Oleh karena itu, Allah memerintahkan deklarasi terbuka (*Bara'ah*) yang disiarkan di hadapan umum. Tindakan ini memastikan bahwa:
Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa deklarasi ini adalah wujud keadilan yang melampaui standar diplomasi manusia, karena ia datang dengan pemberitahuan ilahi yang pasti dan memiliki konsekuensi yang jelas. Ini adalah pelajaran abadi tentang pentingnya integritas dalam hubungan internasional, bahkan ketika berhadapan dengan musuh.
Meskipun Surah At-Taubah 1 adalah deklarasi pemutusan hubungan yang tegas, ayat-ayat berikutnya (terutama Ayat 2 dan 4) memberikan rincian tentang bagaimana pemutusan ini harus dijalankan, terutama dalam hal masa tenggang (*Ashhurul Hurum* atau empat bulan).
Ayat 2 Surah At-Taubah memberikan waktu empat bulan bagi para musyrikin yang telah melanggar janji untuk bepergian dengan aman di seluruh negeri, dengan peringatan bahwa mereka tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah. Masa tenggang ini adalah pengejawantahan rahmat dan keadilan di tengah ketegasan.
Penting untuk dipahami bahwa masa empat bulan ini, yang berlaku sejak deklarasi *Bara'ah* pada bulan Dzulhijjah, memberikan jaminan keamanan total selama Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awwal. Ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian resmi telah dibatalkan, prinsip kemanusiaan dan kesempatan bertaubat tidak pernah ditiadakan.
Surah At-Taubah 1 sering kali disalahpahami oleh mereka yang melihatnya terlepas dari konteks historisnya. Interpretasi yang benar menegaskan bahwa ayat ini adalah hukum perang dan perjanjian, bukan doktrin umum tentang hubungan Muslim dan non-Muslim.
Deklarasi *Bara'ah* adalah tindakan yang spesifik, ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan pengkhianatan berulang di tengah konflik yang ada. Ia tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk membatalkan semua perjanjian dengan non-Muslim secara sepihak di masa damai. Prinsip umum Islam adalah damai, dan perjanjian adalah alat untuk mencapai dan mempertahankan kedamaian tersebut.
Para ulama kontemporer menekankan bahwa Surah At-Taubah 1 adalah contoh bagaimana negara Islam harus merespons pengkhianatan dalam konteks geopolitik. Respons harus proporsional, diumumkan secara terbuka, dan disertai dengan peluang bagi pihak yang berkhianat untuk mengubah jalan mereka.
Pelajaran yang paling abadi dari At-Taubah 1 adalah pentingnya integritas diplomatik. Ayat ini berfungsi sebagai peringatan bahwa dalam hukum ilahi, perjanjian tidak boleh dianggap enteng. Ketika perjanjian dilanggar, konsekuensinya bukan hanya kerugian politik, tetapi juga hilangnya perlindungan ilahi. Bagi komunitas Muslim, ini adalah pengingat bahwa kekuatan dan keamanan mereka berasal dari ketaatan mereka terhadap keadilan dan kesetiaan, sementara bagi non-Muslim, ini adalah demonstrasi bahwa keadilan ilahi mengharuskan pihak yang dikhianati untuk mengambil tindakan tegas demi melindungi diri mereka sendiri.
Latar belakang paling mendasar dari At-Taubah 1 adalah konsolidasi Tauhid. Pengkhianatan yang dilakukan oleh suku-suku musyrik tidak hanya mengancam keamanan fisik Madinah, tetapi juga mengancam kemurnian pesan monoteistik yang baru saja ditetapkan di Mekah. Deklarasi *Bara'ah* secara efektif membuka jalan untuk membersihkan pusat Islam, yaitu Makkah dan sekitarnya, dari praktik syirik yang telah merusak perjanjian dan menimbulkan permusuhan.
Deklarasi ini menetapkan bahwa Jazirah Arab, sebagai pusat kenabian dan sumber pesan Islam, harus menjadi tempat di mana Tauhid diterapkan secara murni. Hal ini tidak terjadi tanpa konflik, karena banyak suku masih terikat pada praktik penyembahan berhala dan tidak ingin melepaskan tradisi mereka. Oleh karena itu, *Bara'ah* adalah langkah politik yang diperlukan untuk mencapai tujuan teologis, yaitu mendirikan masyarakat yang berlandaskan Tauhid murni.
Untuk memahami sepenuhnya nuansa dari Surah At-Taubah 1, kita harus menyelam lebih dalam ke dalam kerangka pertahanan Islam. *Bara'ah* bukanlah inisiatif agresif dari pihak Muslim; itu adalah respons terhadap kondisi yang sudah rusak. Fiqh Siyar (Hukum Perang dan Damai Islam) menetapkan bahwa perang atau pemutusan perjanjian hanya diizinkan sebagai upaya terakhir (Darurat) dan harus selalu bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mengamankan umat beriman.
Peristiwa yang memicu *Bara'ah* (pelanggaran Hudaibiyah) menunjukkan adanya ancaman nyata dan berkelanjutan. Jika kaum Muslim membiarkan pengkhianatan ini berlanjut, itu akan menciptakan preseden bahwa perjanjian dengan negara Islam dapat dilanggar tanpa konsekuensi, yang pada akhirnya akan meruntuhkan seluruh struktur keamanan dan diplomasi mereka. Oleh karena itu, *Bara'ah* di Surah At-Taubah 1 adalah tindakan preemptif yang sah dalam hukum pertahanan.
Analisis ini diperkuat oleh fakta bahwa pemberitahuan dan masa tenggang diberikan. Ini adalah bukti bahwa tindakan tersebut diatur oleh prinsip etika dan hukum, bukan didorong oleh dendam. Masa tenggang memberikan waktu empat bulan, yang merupakan rentang waktu yang signifikan pada masa itu, untuk melakukan rekonsiliasi atau penarikan diri. Ini adalah manifestasi dari prinsip Al-Qur'an bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan terhadap musuh, sebagaimana dinyatakan dalam surah lain.
Deklarasi *Bara'ah* memiliki dampak psikologis yang besar di Jazirah Arab. Bagi kaum Muslim, itu adalah penegasan kembali kedaulatan dan kekuatan mereka di bawah lindungan Ilahi. Hal ini menghilangkan rasa takut dan ketidakpastian yang mungkin timbul akibat pengkhianatan berulang. Mereka tahu bahwa Allah dan Rasul-Nya telah mengambil tanggung jawab atas pemutusan perjanjian ini, memberikan mereka ketenangan spiritual dan kepastian hukum.
Bagi kaum musyrikin yang tidak setia, deklarasi ini berfungsi sebagai panggilan untuk kesadaran yang tajam. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa tindakan pengkhianatan mereka memiliki konsekuensi ilahi. Ini menekan mereka untuk memilih secara cepat: bertaubat, memeluk Islam, atau bersiap menghadapi konflik. Banyak yang memilih untuk bertaubat atau memeluk Islam, melihat bahwa kekuatan Islam didasarkan pada keadilan dan didukung oleh kekuasaan yang tak tertandingi.
Kajian mendalam terhadap tafsir para ulama mengenai Ayat 1 Surah At-Taubah menunjukkan bahwa ini bukanlah ayat yang berdiri sendiri, melainkan pembuka dari seluruh rangkaian hukum yang bertujuan untuk membersihkan wilayah tersebut dari kontradiksi dan ancaman. Ia adalah fondasi hukum untuk penataan ulang hubungan, memastikan bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dibangun di atas fondasi kesetiaan dan kejujuran yang kokoh.
Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang memerintahkan kaum Muslim untuk setia pada perjanjian. Lantas, bagaimana At-Taubah 1 dapat memerintahkan pemutusan hubungan?
Perbedaan kuncinya terletak pada subjek perjanjian:
At-Taubah 1 membahas kategori kedua, di mana pihak musyrikin telah melanggar prinsip *aman* (keamanan) yang menjadi dasar perjanjian. Ayat ini adalah refleksi dari prinsip hukum internasional yang diakui secara luas: pelanggaran material oleh satu pihak membebaskan pihak lain dari kewajiban perjanjian. Allah menetapkan bahwa, karena pengkhianatan ini bersifat sistemik dan berulang, pemutusan hubungan harus diumumkan secara resmi dan definitif.
Keputusan *Bara'ah* adalah langkah etik yang penting. Dalam etika Islam, kejujuran adalah nilai tertinggi. Jika perjanjian terus dipertahankan padahal ia sudah berulang kali dilanggar, ini akan menciptakan lingkungan munafik di mana kata-kata tidak memiliki bobot. Deklarasi *Bara'ah* mengembalikan bobot pada perjanjian; itu mengatakan bahwa perjanjian damai hanya sah jika kedua belah pihak tulus. Jika ketulusan hilang, maka hubungan harus diputus demi keadilan dan kebenaran.
Bagi mereka yang mempelajari Syariah, At-Taubah 1 adalah sebuah kasus studi (case study) tentang hukum darurat dan konsolidasi kekuasaan yang sah. Ayat ini mencontohkan bagaimana hukum ilahi menyediakan mekanisme yang ketat dan berkeadilan untuk menanggapi krisis diplomatik dan ancaman keamanan, selalu menyertakan unsur pemberitahuan dan kesempatan untuk bertaubat, bahkan di tengah deklarasi pemutusan hubungan yang paling keras.
Kesimpulannya, Surah At-Taubah Ayat 1 adalah deklarasi ilahi mengenai pemutusan hubungan dengan kaum musyrikin yang terbukti tidak setia terhadap perjanjian mereka. Ini adalah langkah yang didasarkan pada keadilan, didorong oleh pengkhianatan historis, dan bertujuan untuk konsolidasi Tauhid serta keamanan negara Islam. Meskipun bersifat tegas, ayat ini meletakkan dasar bagi hukum perjanjian Islam yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan memberikan masa tenggang bagi mereka yang terlibat, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah sah dan etis di mata Allah SWT.
Pengkajian mendalam terhadap keseluruhan Surah At-Taubah menguatkan pemahaman bahwa Ayat 1 bukanlah seruan untuk agresi tanpa sebab, melainkan sebuah proklamasi kedaulatan dan keadilan. Ia menegaskan bahwa stabilitas masyarakat didasarkan pada integritas dan kesetiaan, dan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini harus direspons dengan ketegasan yang sama adilnya. Oleh karena itu, pesan abadi dari At-Taubah 1 adalah perlunya kejujuran mutlak dalam setiap komitmen, baik dalam hubungan antar individu maupun antar negara.
Deklarasi *Bara'ah* yang termaktub dalam Surah At-Taubah 1 sering kali dihubungkan dengan prinsip fundamental dalam akidah Islam yang dikenal sebagai Al-Wala' wal Bara' (Kecintaan dan Kebencian/Pemutusan Hubungan). Prinsip ini secara umum mengatur loyalitas seorang Muslim: loyalitas penuh (Al-Wala') hanya diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin, sementara pemutusan hubungan (Al-Bara') dilakukan terhadap musuh-musuh Islam atau ideologi yang bertentangan dengan Tauhid.
Dalam konteks Ayat 1, *Bara'ah* berfungsi sebagai manifestasi politik dan hukum dari *Al-Bara'* yang diwajibkan. Pemutusan hubungan dengan kaum musyrikin yang melanggar perjanjian di sini bukan hanya sekadar tindakan politik, melainkan pengaplikasian prinsip teologis. Ketika kaum musyrikin secara aktif dan berulang kali menentang keamanan umat Islam—melalui pengkhianatan perjanjian damai—mereka menempatkan diri mereka sebagai musuh yang harus diputus hubungannya demi menjaga integritas komunitas mukmin.
Para ulama tafsir menekankan bahwa pemutusan hubungan ini tidak serta-merta mencakup seluruh non-Muslim, tetapi secara spesifik ditujukan kepada: 1) para penyembah berhala yang melanggar janji, dan 2) mereka yang menjadi ancaman militer dan ideologis yang aktif. Ini membedakan antara musyrikin yang berperang (*muharibin*) dan non-Muslim yang hidup damai atau terikat perjanjian yang sah (*mu'ahidin* atau *ahlul dzimmah*).
Ayat 4 Surah At-Taubah menjadi bukti nyata prinsip pembedaan ini:
“Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sedikit pun (isi perjanjianmu) dan tidak (pula) membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhi lah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah: 4)
Ayat 4 ini adalah klarifikasi hukum langsung dari Ayat 1. Ini menunjukkan bahwa deklarasi *Bara'ah* pada Ayat 1 bersifat eksklusif bagi pelanggar perjanjian. Bagi yang setia, kesetiaan tetap wajib. Ini memperkuat pandangan bahwa hukum dalam Surah At-Taubah adalah hukum yang sangat rinci dan adil, yang selalu mengedepankan pemenuhan janji selama pihak lain tidak melanggar.
Kisah sejarah di balik penyampaian At-Taubah 1 juga memperkuat pentingnya otoritas dan ketegasan dalam deklarasi ini. Nabi Muhammad SAW awalnya menugaskan Abu Bakar untuk memimpin rombongan haji dan menyampaikan proklamasi ini. Namun, kemudian beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar dan mengambil alih tugas pembacaan Surah At-Taubah di hadapan publik di Mina.
Menurut riwayat yang shahih, alasannya adalah bahwa tradisi Arab pada saat itu menetapkan bahwa pembatalan perjanjian yang serius hanya boleh dilakukan oleh kepala suku atau anggota terdekatnya. Dengan mengirimkan Ali, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa deklarasi *Bara'ah* ini memiliki bobot politik dan kenabian yang tertinggi, memastikan bahwa tidak ada keraguan tentang keabsahan dan otoritas deklarasi tersebut di mata suku-suku Arab yang hadir.
Proklamasi tersebut secara eksplisit menyatakan empat hal mendasar, yang semuanya berakar pada pemutusan hubungan dari Ayat 1:
Keseluruhan tindakan ini, yang dimulai dengan kata tunggal *Bara'ah* pada Ayat 1, adalah titik balik yang menentukan, menetapkan batas yang jelas antara komunitas Muslim dan kekuatan yang secara konsisten menolak perdamaian dan mengkhianati janji.
Keadilan (al-'Adl) adalah nama dan sifat Allah. Dalam konteks *Bara'ah*, keadilan terwujud melalui pembalasan yang setimpal atas pengkhianatan. Konsep hukum Islam, *Mu’ahadah*, menuntut bahwa kesetiaan harus timbal balik. Ketika pihak musyrikin secara berulang kali melanggar perjanjian, mereka telah menghentikan kewajiban timbal balik, dan oleh karena itu, Allah memerintahkan pemutusan hubungan ini sebagai tindakan keadilan murni.
Para ulama seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah sering menggunakan Surah At-Taubah sebagai bukti bahwa hukum Islam tidak pernah memerintahkan pengkhianatan. Sebaliknya, ia menetapkan mekanisme yang jelas untuk secara resmi mengakhiri perjanjian yang telah dirusak oleh pihak lawan. Ini memastikan bahwa umat Islam selalu beroperasi dengan integritas moral yang tinggi, bahkan dalam situasi yang paling sulit dan konflik militer.
Konsep *Amn* (keamanan/jaminan) sangat penting di sini. Ketika perjanjian damai dibuat, ia memberikan *amn* (jaminan keamanan) bagi kedua belah pihak. Ketika kaum musyrikin melanggar janji, mereka secara efektif mencabut *amn* yang mereka berikan kepada kaum Muslim, dan lebih dari itu, mereka mencabut *amn* yang diberikan kaum Muslim kepada mereka. Deklarasi *Bara'ah* pada Ayat 1 adalah pencabutan resmi *amn* tersebut.
Namun, syariat memastikan bahwa pencabutan ini dilakukan secara bertahap dan beradab. Pemberian masa tenggang (empat bulan) memastikan bahwa transisi dari keadaan damai yang rapuh ke keadaan konflik terbuka—jika diperlukan—dilakukan dengan tertib. Hal ini memberikan waktu bagi para pedagang, pelancong, dan anggota suku untuk menyesuaikan diri dan menghindari kerugian yang tidak perlu, yang lagi-lagi mencerminkan prinsip rahmat dan keadilan, bahkan dalam hukum perang.
Surah At-Taubah Ayat 1 memberikan sumbangsih yang tak ternilai pada pengembangan Hukum Internasional Islam (Siyar). Prinsip-prinsip yang dapat ditarik meliputi:
Ayat 1 dari Surah At-Taubah, dengan fokus tunggalnya pada *Bara'ah*, menjadi pengingat yang kuat tentang harga dari kesetiaan. Ia adalah titik awal dari sebuah surah yang, meskipun dikenal karena ketegasannya, sesungguhnya adalah panduan komprehensif untuk menegakkan keadilan, bahkan ketika itu menuntut pengorbanan besar dan perubahan drastis dalam hubungan diplomatik. Ayat ini mengajarkan bahwa keamanan dan stabilitas komunitas Muslim tidak dapat dikompromikan oleh perjanjian yang rapuh dan pengkhianatan yang berulang. Kepercayaan adalah mata uang yang tak ternilai, dan sekali hilang, ia memerlukan proklamasi ilahi yang tegas untuk menegakkan kembali tatanan yang adil.
Dalam memahami Surah At-Taubah 1, seseorang diundang untuk melihat melampaui permukaannya yang tampak keras dan merenungkan keadilan mendalam yang menjadi fondasinya. Ini adalah hukum yang diturunkan untuk melindungi yang setia dari yang berkhianat, dan untuk memastikan bahwa perjanjian di masa depan akan didasarkan pada kejujuran mutlak dan komitmen yang tulus.